Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dituduh terlibat melakukan kecurangan secara massif dengan memanfaatkan lurah di seluruh propinsi tersebut untuk menggiring masyarakat memilih Jokowi-JK. Ganjar, bahkan, dituduh mengancam lurah yang tak mengikuti alur politiknya dengan memotong pagu anggaran.

“Ganjar memberikan surat edaran kepada seluruh lurah yang salah satu poinnya adalah supaya mengikuti alur politik sesuai dengan gubernur. Jika tidak, akan berpengaruh pada pagu anggaran pembangunan desa,” kata Razman Arif, wakil ketua tim advokasi Prabowo-Hatta untuk kasus sengketa Pilpres, di Jakarta, Rabu (6/8)

Fakta ini, menurutnya, menjadi salah satu bukti yang akan disampaikan pada sidang gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimulai hari ini.

Menurut jadwal, sidang perdana akan dilaksanakan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, akan dimulai pada pukul 09.30 WIB, Rabu (6/8/2014). Agendanya adalah pemeriksaan berkas dan selanjutnya ada waktu 1 x 24 jam kepada pemohon untuk memperbaiki berkas perkara yang mereka mohonkan.

http://www.intriknews.com/2014/08/in...ur-jateng.html

------------------------------------------

-------------------------------------------



Ganjar Pranowo akan Keliling Jawa Tengah Menangkan Jokowi

Kontributor Kompas.com, Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo memastikan dirinya akan secara total membantu Capres PDIP Joko Widodo menjadi Presiden RI mendatang.

Ganjar menyatakan siap mengelilingi berbagai daerah di Jawa Tengah mengkampanyekan Jokowi.

"Kita harus bekerja cepat. Tiap tempat harus ada posko. Tinggal ditaruh satu-satu, dan saya nanti akan menyelusup ke mana-mana. Itu yang nanti saya lakukan," ujar Ganjar, di Semarang, Minggu malam kemarin.

Di Jawa Tengah, Ganjar sudah mengelilingi hampir seluruh daerah. "Mulai malam ini. Saya mulai ketemu struktural, dan tolong kelompok masyarakat digandeng, saya nanti yang akan temui mereka. Kalau saya masih laku, saya akan temui di sana," kata dia.

Ganjar pun meminta kepada fungsionaris dan struktural partai untuk bekerja dan berkonsolidasi. Jika perlu, masyarakat diberi sebuah "mainan baru" yang menggembirakan agar terkesan dengan program Jokowi.

Para kader juga diminta untuk lebih mendekatkan kepada rakyat. Saat ini di Jawa Tengah, lanjut Ganjar, banyak potensi bencana, terutama Gunung Merapi yang berstatus waspada.

Untuk itu, daerah yang terkena dampak langsung butuh bantuan.

"Ini sekitar Gunung Slamet lagi anget. Ada jalur lagi dievaluasi. Di Klaten juga sama, kita bisa bikin jalur evakuasi itu. Dengan begitu, kerja kita dilihat rakyat semakin konkrit," ujarnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta pada pimpinan partai daerah agar para relawan Jokowi diberi tempat. Pasalnya, relawan langsung bergerak di jajaran bawah di masyarakat.

"Kalau relawan dari bawah. Beri mereka peran," pesannya.

http://www.tribunnews.com/pemilu-201...nangkan-jokowi

------------------------------------------------


------------------------------------------------

Izin Cuti Kampanye Ganjar Pranowo Bermasalah

Izin cuti kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, bermasalah. Pasalnya, izin cuti yang diajukan oleh Biro Otonomi Daerah (Otda) Sekretaris Daerah Jawa Tengah kepada Kementerian Dalam Negeri tidak tercantum waktu maupun tanggal.

Kebenaran izin cuti dua pejabat nomor satu di Jateng yang tidak disertai tanggal itu diakui Staf Biro Otda Setda Jateng, Heri Susilo. Ia mengaku telah mengajukan cuti untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pelaksanaan kampanye Pilpres 2014.

Namun, usulan yang sudah masuk ke Kemendagri itu tidak disertai dengan tanggal kapan waktu pengajuan cuti tersebut. "Izin cuti gubernur sudah diajukan sebelum masa kampanye. Tapi memang kami mengajukannya tidak disertai tanggalnya," kata dia, di Semarang Jumat 6 Juni 2014.

Terkait masalah tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Jateng mempertanyakan tidak adanya waktu cuti bagi Gubernur dan Wagub yang tanpa mencantumkan kapan tanggal cuti keduanya di masa kampanye.

Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, mengatakan, surat izin cuti yang diajukan ke Kemendagri yang tidak disertai kejelasan tanggal, maka dinilai janggal. Hal itu tidak bisa diketahui kapan pejabat publik itu akan melakukan cuti di masa kampanye. "Seharusnya izin cuti itu kan usulan, dari tanggal sekian sampai sekian."

Teguh menambahkan, hingga detik ini pihaknya belum satupun menerima surat izin cuti dari pejabat publik di Jawa Tengah yang akan melakukan kampanye terbuka memasuki masa kampanye yang terhitung sejak 4 Juni hingga 5 Juli mendatang.

Tindak Tegas

Bawaslu beserta jajaran pengawas kabupaten, kecamatan, dan desa berjanji dan berkomitmen akan bertindak tegas jika ke depan terjadi pelanggaran. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan tembusan izin cuti untuk para pejabat di seluruh Jawa Tengah yang masuk Tim Kampanye dan akan melakukan kampanye di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Teguh mengancam akan mempermalahkan pejabat publik yang ikut serta kampanye. Namun tidak mengantongi surat izin cuti. Tanpa surat cuti, pejabat publik hanya dapat ikut serta dalam kegiatan kampanya pada hari libur atau tanggal merah.

“Pelanggaran kampanye pejabat publik itu sesuai dengan pasal 211 UU No 42 tahun 2008 ancaman pidananya hukuman penjara 36 bulan. Serta denda Rp36juta," tegas mantan Ketua KPU Kebumen itu.

http://politik.news.viva.co.id/news/...owo-bermasalah

---------------------------------------------------