Puluhan massa menyebut diri Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan mengepung kantor KPU Sumut di jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (5/8).

Medan, Aktual.co - Puluhan massa menyebut diri Forum Penyelamat Kabupaten Nias Selatan mengepung kantor KPU Sumut di jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa (5/8).

Puluhan massa itu, melayangkan protes terkait dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat penyelenggaraan Pilpres di Kabupaten Nias Selatan.

"Kami kemari untuk menyampaikan aspirasi kami terkait terjadinya kecurangan yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan," tandas pimpinan aksi Tomas Lature dalam pernyataan sikapnya.

Disebutkan Tomas, kecurangan yang terjadi itu diantaranya adanya dugaan rekayasa jumlah DPT disetiap TPS dengan jumlah yang lebih besar dari sebenarnya di 27 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian, dugaan rekayasa jumlah pemilih yang hadir di setiap TPS yang rata-rata 50%, tapi didalam rekapitulasi KPU Nias Selatan, melebihi jumlah tersebut, bahkan sampai lebih dari 100% dari jumlah DPT.

Berdasarkan fakta yang ditemukan itu, lanjut Tomas, pihaknya dengan tegas menolak hasil Pilpres di Nias Selatan yang telah diputuskan KPU RI, yang kenyataannya masih menyimpan banyak masalah.

Tomas juga mendesak KPU Provinsi menindak tegas seluruh komisioner KPUD Nias selatan dan jajarannya yang diduga keras melakukan praktik-praktik kecurangan pada pilpres. Dan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Nias Selatan.

"Memohon kepada DKPP, Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut supaya merekomendasikan pemecatan Komisioner KPUD Nias Selatan," tandasnya.

Puluhan massa itu akhirnya ditemui oleh dua orang Komisioner KPU Sumut yakni Evi Novida Ginting dan Yulhasni.

"Apa yang disampaikan kami apresiasi, sebagai bagian partisipasi dalam Pilpres. Bagi kami, keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses dan tahapan sangat penting, sebagai pengawasan," kata Evi menjawab tuntutan massa.

Dikatakan Evi, terkait dugaan kecurangan disejumlah TPS di Nias Selatan, Evi menerangkan bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian rapat pleno di KPU RI. Dimana, sudah dilakukan pencermatan terhadap data-data di 27 kecamatan dan 287 TPS yang diduga terjadi kecurangan. Dan, ternyata banyak salah penjumlahan dan salah entri, dan sudah di clearkan di rapat pleno di KPU RI.

"Terhadap ketidakpuasan, ada mekanisme, terhadap tahapan itu ada bawaslu, dan ada DKPP. Pecat memecat itu hak DKPP, kami tidak punya hak memberhentikan langsung," timpalnya.

Terlihat, sempat terjadi perdebatan antara demonstran dengan Evi Novida Ginting. Perdebatan itu terjadi saat demonstran mendesak untuk menjelaskan apa nota kesepahaman antara KPU RI dengan Bawaslu terkait dugaan kecurangan di Nias Selatan.

"Yang kami tanya, apa nota kesepahaman antara KPU dengan Bawaslu terkait kecurangan di Nias Selatan?," kata Bismark Duha, salah seorang pimpinan demonstran.

Pertanyaan itupun ditanggapi Evi dengan menjelaskan bahwa tidak ada nota kesepahaman antara KPU dengan Bawaslu.

"Semua terbuka, disiarkan seluruh siaran televisi. Kan masih ada satu lagi proses yakni di MK. Jangan kita berfikiran buruk seperti itu. Ini saya jawab terakhir ya, tidak ada nota kesepahaman," tandas Evi mengakhiri jawabannya.

Massa pun akhirnya terlihat kecewa dengan jawaban Komisioner KPU Sumut, dan memutuskan untuk melanjutkan aksi ke kantor Bawaslu Sumut di jalan Sei Bohorok Medan. Pantauan, aksi tersebut dikawal ketat ratusan personil kepolisian. Arus lalu lintas di jalan Perintis Kemerdekaan pun sempat macet parah.

aktual