RBN, Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, meminta semua pihak menahan diri dan menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Andi, Jokowi dan Prabowo masih memiliki peluang yang sama menjadi Presiden ke 7 yang akan dilantik 20 Oktober mendatang.

“Jokowi memang sudah dinyatakan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, tetapi gugatan Prabowo – Hatta di MK masih harus membuat rakyat maupun Presiden terpilih menunggu putusan akhir MK. Putusan Akhir MK lah yang bisa membatalkan atau menguatkan Keputusan KPU. Semua kemungkinan masih dalam proses,” ujar Andi Arief, kepada rajabasanews.com, di Bandar Lampung, Senin (4-8-2014).

Kita belum tahu apa yang akan menjadi keputusan MK, lanjut Andi, namun tim transisi itu penting untuk memuluskan jalan serah terima jabatan, sekaligus rakyat patut mendapatkan pemimpin baru, yang sudah langsung fokus kepada masa depan dan kinerja pemerintah sambil menunggu pelantikan resmi 20 Oktober 2014.

“Ini memang untuk kali pertama dilakukan oleh bangsa kita dalam mempersiapkan pergantian kekuasaan yang damai, mulus dan diharapkan pemerintahan baru sudah bisa bekerja serius dari hari pertama pelantikannya. Ada banyak contoh tim transisi di berbagai negara, namun pada umumnya tetap menunggu putusan hukum tetap ssesuai dengan peraturan yang berlaku,” lanjutnya.

Sebagai contoh, kata Andi, di Filipina setelah keputusan Comelec (KPU) dibawa ke kongres sebagai Mahkamah tertinggi penetapan Presiden berkekuatan hukum tetap. Arroyo memerintahkan pembantu tertingginya, sekretaris eksekutif Leandro Mendoza, membentuk tim transisi sesaat kongres menetapkan Noynoy Aquino sebagai Presiden terpilih berkekuatan hukum tetap 10 Juni 2010. Fungsinya bekerjasama dengan pemenang pemilu ketika masa jabatan enam tahunnya berakhir 30 Juni 2010.

“Presiden SBY mengajak semua sabar soal tim transisi sampai MK menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah itu, SBY akan proaktif berkomunikasi dengan presiden terpilih. Dengan demikian, transisinya berjalan bagus. Selain itu, pemerintahan SBY masih memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Semua fihak bersabar agar semua berjalan dengan baik dan berjalan di atas aturan,” kata Andi.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan usul untuk dilakukan transisi pemerintahan dengan presiden terpilih Pilpres 2014. Namun itu akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan Pilpres.

SBY menjelaskan akan melakukan komunikasi dengan presiden terpilih. Nantinya akan dilakukan ‘hand over’ atau pengalihan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru.

“Ide semacam transisi, hand over atau pengalihan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru, itu ide saya beberapa bulan lalu. Segera setelah itu, saya akan proaktif untuk berkomunikasi dengan presiden dan Wapres terpilih karena itu ide dan pikiran saya, sehingga transisinya bagus,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/8/2014).

SBY menjelaskan ingin bertransisi kekuasaan yang baik. SBY tidak ingin transisi di pemilu 2004 lalu terulang. Saat itu tidak ada serah terima kekuasaan dari Megawati ke SBY.

“Saya ingat, tahun 2004 tidak terjadi transisi. Bahkan kita sulit dapat akses transisi, sehingga kita akan ubah tradisi politik. Kami akan ubah tradisi politik itu sehingga baik untuk presiden akan datang dan baik untuk rakyat Indonesia. Saya kira begitu etika dan proses yang baik dalam transisi. Agar tidak terjadi isu politik baru,” kata SBY. (dsm)

http://www.rajabasanews.com/20140804...-prabowo-sama/