Pasangan Jokowi-JK telah dinyatakan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam perhitungan suara, Sulawesi Barat menjadi daerah perolehan suara terbanyak untuk pasangan ini, dengan 73 persen.
Ketua tim pemenangan Jokowi-JK untuk Sulbar Agus Ambo Djiwa mengatakan, cara untuk menjaga suara ini adalah dengan melibatkan seluruh rakyat.
Sebab, katanya, pada pemilihan legislatif banyak sekali politik uang. Dan ini berbanding terbalik dengan pemilihan umum presiden.
"Bagus. Hampir tidak ada uang beredar. Pemilu paling kacau malah terjadi saat Pileg kemarin. Kalau ada yang mengeluarkan 200 ribu, nanti akan ada yang berani keluarkan 300 ribu, dan terus naik bahkan hingga 400 ribu. Sehingga kualitas legislatif masih harus dipertanyakan," ujarnya.
Agus yang tak lain Bupati Kabupaten Mamuju Utara dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com juga menilai, adanya gugatan dari pihak Prabowo-Hatta atas hasil perhitungan suara, tidak ada sangkut pautnya dengan tim pemenangan.
Sebab, ia menegaskan, kedua kubu yang sedang bersaing tidak pernah melakukan intervensi. Dan kembali dalam proses penghantaran suara masyarakat dilibatkan.
"Gugatan tetap ada, tapi ke KPU. Sebab kubu Prabowo dan Jokowi tidak ada kecurangan dan tidak ada intervensi, lalu rakyat juga melakukan pengawalan. Gugatan mungkin untuk formulir C1, C7 dan absensi. Itupun kekeliruan KPU. Tapi bisa saja ada unsur kesengajaan," ungkap Agus.
Pernyataan ini disampaikan Agus karena selama proses Pilpres, hampir tidak ada uang yang beredar di masyarakat, baik dari pihak Prabowo maupun Jokowi. Sehingga kecurangan-kecurangan selama Pilpres sudah jauh hilang jika dibandingkan Pileg.
"Hampir tidak ada uang yang beredar selama Pilpres. Lagi pula kami uang dari mana kalau buka suka rela. Jokowi-JK tidak ada menurunkan uang ke kami," ujarnya.

palingaktual