JAKARTA – Juru Bicara wakil presiden terpilih, Poempida Hidayatulloh angkat bicara terkait pernyataan salah seorang elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gamari Sutrisno, yang menilai koalisi permanen Prabowo-Hatta di parlemen dapat menghentikan MPR melantik Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan cara anggota parlemen koalisi permanen tidak menghadiri sidang umum MPR. Menurut Poempida, pernyataan tersebut sangat disayangkan karena dikemukakan saat proses hukum atas hasil pemilu presiden 2014 masih baru akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, seruan tersebut seakan melupakan bahwa NKRI menganut sistem republik dengan azas kepemimpinan bersendi daulat rakyat. “Ada seruan ancaman boikot Pelantikan Presiden-Wapres, saat proses MK masih berlangsung. Apakah yang bersuara lupa bahwa NKRI tercinta menganut sistem republik dengan asas kepemimpinan bersendi Daulat Rakyat. Rakyat Indonesia harus kita selamatkan,” katanya dalam pesan elektronik yang diterima, Minggu (3/8). Menurut politisi Partai Golkar ini, sikap yang ditunjukkan politisi PKS tersebut sangat tidak baik. Karena saat ini waktunya semua pihak dari semua kalangan bersatu padu menyelamatkan Indonesia. Yaitu dengan menunjukkan dan memberikan pendidikan politik serta bernegara terbaik kepada rakyat dengan semua disiplin keilmuan yang luas. “Bahwa kita mampu menunjukkan kedewasaan sikap, toleransi, dan objektivitas yang tinggi. Bahwa kita ikuti dan taat semua proses konstitusi yang sedang berlangsung sampai keluar hasil akhir,” ujarnya. Poempida mengingatkan, para politisi sebaiknya mulai belajar mendudukkan pendapat untuk tidak memaksakan pendapat. Dan terutama perlu untuk siap menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Baik itu dari kawan maupun pihak yang secara politik selama ini berbeda haluan. “Kita wajib ingatkan diri kita semua tentang prinsip relativitas pengetahuan manusia. Sebab, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa,” katanya

SUMUR