TEMPO.CO, Jakarta - Partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menyinggung ihwal jatah posisi menteri pada pemerintahan mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi bergantung pada dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif. “Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Ketua PKB Marwan Ja’far ketika dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014.

Pasangan Jokowi-Kalla diajukan sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pasangan ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sesuai penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum.

Namun, hingga saat ini, kata Marwan, ketua umum partai politik pengusung Jokowi-Kalla belum diajak berbicara mengenai komposisi menteri di kabinet. Menurut dia, dukungan yang sudah diberikan partai politik mesti menjadi perhatian Jokowi. (Baca: Calon Menteri Kabinet Jokowi Mulai Beredar)

Seandainya dukungan ini tak diakomodasi pemerintahan Jokowi, ia khawatir pemerintahan tak akan berjalan maksimal. Menurut Marwan, partai politik diperlukan saat berhadapan dengan parlemen. Misalnya saat mengeluarkan kebijakan, membuat undang-undang, dan merencanakan anggaran. “Yang bisa menyelesaikan persoalan ini hanya partai politik,” kata anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Berbeda dengan PKB, Ketua Partai NasDem Akbar Faisal berkomitmen untuk disiplin pada kesepakatan awal dengan PDI Perjuangan. Menurut Akbar, NasDem tak ingin ada bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi. Selain itu, kata Akbar, NasDem tak ingin menyandera pemerintahan Jokowi dengan jatah kursi menteri. “Ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental,” ujar Akbar.

Menurut Akbar, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden terpilih. Hal ini dinilai sesuai dengan semangat untuk memperkuat sistem presidensial. Dia mengatakan NasDem tak akan menyodorkan nama-nama menteri jika tak diminta oleh Jokowi. “Biarkan presiden menyusun kabinet tanpa direcoki partai politik,” katanya. (Baca: Tiga dari 46 Calon Menteri Jokowi Diusulkan Slank)

Akbar mengingatkan Jokowi ihwal kabinet profesional. Namun dia menggarisbawahi bahwa profesional berarti mereka yang dipilih sebagai pembantu presiden merupakan orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Menurut Akbar, partai politik memiliki banyak kader yang profesional. “Ada banyak orang baik di partai politik,” kata Akbar.

Ketua Partai Hanura Saleh Husein yakin pemerintahan mendatang diisi tokoh berkompeten dan profesional di bidang masing-masing. Saleh meminta tak ada dikotomi mengenai latar belakang calon penghuni kabinet. Termasuk apakah berasal dari partai politik, birokrat, akademikus, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat. “Yang penting menguasai masalah dan menjalankan program,” kata Saleh.

Selama ini pemerintahan terjebak pada bagusnya perencanaan tapi lemah dalam eksekusi. Menurut dia, Jokowi sudah berkali-kali menyinggung soal ini dalam debat calon presiden. Saleh mengatakan Hanura siap jika diminta mengisi formasi kabinet. Menurut dia, siapa yang nanti ditugaskan menjadi bagian pemerintahan akan ditunjuk Ketua Umum Hanura Wiranto. Namun Saleh menegaskan penyusunan kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai presiden. “Jangan ganggu dengan keinginan perorangan atau kelompok,” kata Saleh.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kriteria dasar penyusunan kabinet adalah kompetensi dan integritas. Tujuannya, kata Hasto, agar pemerintahan Jokowi bisa efektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Hasto menjelaskan konsep pemerintahan Jokowi adalah pembangunan semesta berencana yang tunduk pada keinginan rakyat. (Baca: Warna Kabinet Jokowi adalah Profesional dan Kerja)

Menurut Hasto, Jokowi membentuk tim untuk membantunya menyusun kabinet. Hanya, kata Hasto, tim ini tak membicarakan nama-nama. Tim ini juga bergerak simultan agar nanti setelah dilantik siap bekerja menjalankan tugas pemerintahan. “Janji-janji selama kampanye, kan, harus diwujudkan,” kata Hasto.

WAYAN AGUS PURNOMO

sumber

gw dah curiga dari awal PKB emang mo mendompleng jokowi aja biar tetap di kekuasaan... Muhaimin emang manusia ga tau malu... kalo dari awal udah setuju tanpa syarat, kenapa tiba2 koar2 minta jatah? kamfreetttt!!