Tim advokasi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menuding upaya membuka kotak surat suara Pilpres 2014 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bentuk tidak percaya diri. Padahal, KPU sudah menetapkan secara resmi presiden dan wakil presiden terpilih.

"Indikasi jelas bisa dilihat dan menilai mengenai hasil penghitungan nasional itu bagaimana kalau KPU sejak awal sudah tidak percaya diri dengan penghitungannya," kata anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, Sahroni di Bawaslu, Kamis (31/7).

Sahroni menambahkan, langkah yang diambil KPU juga membuat masyarakat menjadi ragu atas kinerja badan penyelenggara pemilu tersebut. "Tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang sangat memungkinkan bagi KPU bahwa adalah tidak memberikan keyakinan sehingga dia ragu," ujarnya.

Kendati demikian, kata Sahroni, pihaknya makin yakin soal dugaan indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi pilpres beberapa waktu lalu. Terlebih, pihaknya sudah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi tim Prabowo-Hatta yang melakukan langkah hukum, maka terlihat KPU banyak melakukan pelanggaran, asas dan tidak fair dalam aturan main," tutup Sahroni.

Sebelumnya, Sahroni menilai KPU tidak profesional. Mereka pun melaporkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sahroni menuturkan, laporan tersebut terkait adanya pembukaan kotak suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota. Bahkan, menurutnya, pembukaan itu berdasarkan surat edaran dari KPU pusat nomor 1446/KPU tanggal 25 Juli 2014 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

merdeka