Para ulama dan pemimpin Muslim se-Asia menolak seruan
Negara IslamIrak dan Syam (ISIS) untuk mengakui “khalifah”
versi barbar di Irak danSuriah.




Pada 29 Juni lalu, kelompok ekstremis Timur Tengah ini
mengumumkan pembentukan kekhalifahan yang mencakup
kedua negara dan mengatakan pemimpinnya, Abu Bakr al-
Baghdadi, “telah menerima ikrar” untuk melayani sebagai
“khalifah kaum Muslim”.




Dari Asia Selatan hingga Tenggara, tokoh-tokoh dan
lembaga-lembaga Muslim terkemuka mengecam deklarasi ISIS
itu sebagai tak berdasar dan melanggar prinsip-prinsip inti
Islam.




“Peperangan antara kelompok-kelompok yang ingin
mengeksiskan diri dan bertarung demi merebut tanah dan
sumberdaya bertentangan dengan dasar-dasar Islam dan
merupakan kejahatan serius,” kataMaulana Asad Khan Falahi,
kepala imam di Masjid India Gate di New Delhi. “Karenanya,
(itu) tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu kekhalifahan.
Hilangnya nyawa dan kerusakan properti bukan merupakan
jihad dan hasilnya tidak dapat dinyatakan sebagai
kekhalifahan.”






Di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), satu organisasi Muslim
paling berpengaruh di negara itu, ikut mengecam ISIS. “NU
akan fokus pada perintah Allah. NU tidak akan menerima
kekhalifahan dan menganggap pembentukan kekhalifahan dan menganggap pembentukan kekhalifahan dan menganggap pembentukan kekhalifahan dan menganggap pembentukan kekhalifahan
oleh ISIS tidak berlaku,” kata ulama NU, Malik Madani.
“Pembentukan khalifah hanya dapat terjadi bila seluruh umat
Islam setuju untuk melakukannya.”
“ISIS tidak memiliki syarat tersebut. Umat Muslim tersebar di
semua negara dan beroperasi di bawah hukum negara
masing-masing.”




Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di
Indonesia, berikrar untuk tidak terlibat dengan ISIS dan al-
Baghdadi. “Kami memandang, apa yang telah mereka (ISIS)
lakukan kian memperparah kekerasan dan konflik di tengah
realitas politik di negara-negara Muslim seperti Indonesia,”
kata Sek. Jend. Muhammadiyah, Abdul Mu’thi.



Dalam pandangannya, dibutuhkan kerjasama antara masing-
masing negara, bukannya hegemoni yang dipaksakan oleh
ISIS. “Kita tidak boleh terlibat dengan ISIL karena keyakinan
kita sebagai Muslim yang baik,” tambahnya. “Kita akan berdiri
untuk kebaikan, dan ambisi politik tidak selalu sejalan dengan
apa yang kita percayai. Karena itu, Muhammadiyah menolak
ISIS. Islam tidak ada hubungannya dengan ISIS.”





Di India, sarjana Islam terkenal berkaliber internasional,
Maulana Wahiduddin Khan, mengatakan bahwa khalifah
mengharuskan pemilihan yang bebas dan adil tanpa
diskriminasi terhadap kasta, keyakinan, atau agama. “Orang
yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah telah
melanggar fundamentalIslam dan menodai syariah,” kata
Khan.




Maulana Syed Jalaluddin Umari, ketua Jamaat-e-Islami Hind
India, mengatakan, ISIS melanggar aturan Islam karena
memilih seorang khalifah. “Kami menolaknya dan mengecam
kekerasan yang dilakukan atas nama Islam di Irak dan di
mana saja di dunia,” ujar Umari. “Islam tidak ada
hubungannya dengan hal itu, dan umat Islam harus menahan
diri dari mendukung setiap tindakan yang bertentangan
dengan ajaran Islam.”



Pandangan serupa diungkapkan pula di Bangladesh. “Sistem
pemerintahan demokrasi yang ada sudah sempurna–sudah
tentu kita tidak dapat mengatakan seperti itu,” kata Kazi
Nurul Islam, seorang guru besar agama dan budaya dunia di
Universitas Dhaka. “Tapi meskipun adanya banyak kesalahan
dan kelemahan dalam sistem itu, khalifah bukanlah alternatif
realistis.”




Ketua Oikyo Jote Islami, Misbahur Rahman Chowdhury,
berkata, “Umat Muslim sendiri memilih penguasa mereka….
Islam mengakui demokrasi. Di dunia ini, tidak ada ruang
untuk merangkul sebuah kekhalifahan.”



Kendati begitu, kawanan teroris yang membajak simbol-
simbol dan atribut Islam ditengarai sangat aktif
melancarkan propaganda, yang salah satunya ditujukan untuk
perekrutan. Muhammad Abdul Khadir, warga Bekasi,
Indonesia, mengatakan dirinya dan komunitasnya menolak
upaya ISIS untuk merekrut umat Muslim di Asia Tenggara.
“Para tokoh masyarakat, tokoh agama kami, dan polisi
setempat di Bekasi telah memberikan tekanan untuk
memberhentikan kepala Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
Masjid Muhammad Ramadhan, Muhammad Nanang, setelah ia
menyuarakan dukungan atas seruan ISIS untuk berjihad,”
katanya.



Di Kuala Lumpur, seorang warga bernama Abdul Muis Bahri
mengatakan dirinya tidak mengerti, mengapa ada Muslim yang
mendukung kawanan teroris ISIS yang dari beberapa sudut
pandang saja sudah keluar dari nilai-nilai Islam bila
mengingat kekejaman dan kebiadaban aksinya. Belum lagi
dengan sejumlah bukti yang menunjukkan, organisasi yang
awalnya dibentuk para petinggi teroris al-Qaeda ini punya
kaitan dengan kepentingan dinas intelijen CIA dan Mossad.
“Mereka adalah afiliasi al-Qaeda dan apa yang mereka
lakukan hanya membunuh orang, menciptakan ketidakamanan,
dan menumpahkan darah orang tak berdosa. Kita harus
memberikan lebih banyak pemahaman kepada generasi muda
dan anak-anak kita,” imbuhnya.




Javed Ahmad, seorang mahasiswa Universitas Jamia Millia
Islamia di New Delhi, mengimbau para sarjana Muslim untuk
membantu mencegah kaum muda agar tidak terpikat ke dalam
cengkeraman kelompok-kelompok teroris semacam ISIL.
“Merupakan tanggung jawab cendekiawan Muslim untuk
segera bertindak dan menyebarkan kesadaran di tengah
massa,” katanya. “Jika tidak, akan menambah bahan bakar
kekerasan yang dilakukan atas nama sektarianisme.”
“Apa yang lebih buruk daripada Muslim yang saling
membunuh atas nama Islam dan mereka semua menetapkan
diri sebagai wakil Tuhan sejati?” tanya Ahmad.




Bahkan, kelompok garis keras Hizbut Tahrir pun telah
mengarahkan para anggotanya untuk tidak mendukung ilusi
khalifah al-Baghdadi, ujar Abdul Hakim Othman asal Malaysia.
“Muslim tersebar ke seluruh bangsa. Karena itu, pembentukan
ISIS sebagai khalifah hanyalah retorika belaka, tanpa
legitimasi.”


www.inilah-salafi-takfiri.com/general/muslimin-se-asia-tolak-khalifah-teror-isis