Jusuf Kalla Dinilai Sulit Lindungi Jokowi dari Intervensi Megawati
Thursday, 24 July 2014, 12:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) dinilai sulit melindungi calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dari intervensi Megawati Soekarnoputri ia sudah menjadi presiden nanti. Karena, JK yang sekarang dianggap berbeda dengan JK saat menjadi wakil presiden era 2004-2009 dulu. "Saya khawatir belum bisa lepas dari pengaruh Megawati," kata Politikus PAN Taslim Chaniago saat dihubungi Republika, Rabu (24/7).

Indikatornya, lanjut Taslim, semua hal-hal penting selalu dilaporkan dan disampaikan oleh Jokowi dan JK di rumah Megawati. Bukannya ke kantor partai atau ke posko pemenangan mereka. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh Megawati di hadapan Jokowi. Selain itu, ia menilai JK juga bagian dari paket pasangan Jokowi-JK yang diusung PDIP. "Kalau seperti ini JK bisa lebih dominan terhadap Jokowi seperti pada saat ia menjadi wakil presiden SBY dulu. Di mana, pada waktu itu ia disebut-sebut sebagai the real president," kata Taslim.

Ada beberapa faktor yang menurut Taslim JK tak sama seperti saat menjadi wakil presiden dulu. Di antaranya, pengaruh JK yang dulu kuat disebabkan ia didukung oleh Partai Golkar. Namun, JK sekarang akan sulit didukung oleh Partai Golkar. "Apalagi Golkar sekarang kan tidak mendukung Jokowi-JK," katanya. Menurut Taslim, untuk mengurangi pengaruh Megawati itu, Jokowi mulai dari sekarang harus menunjukkan bahwa ia adalah petugas partai, sebagaimana pernah diucapkan oleh Megawati. Itu bisa dilakukan saat ia menyusun kabinet. "Menyusun kabinet adalah haknya presiden. Jokowi harus mengutamakan kepentingan bangsa dari kepentingan partai," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi menilai bahwa penyebutan petugas partai oleh Megawati kepada Jokowi jelas menunjukkan bahwa itu adalah garis komando. Di mana, garis komando partai sulit untuk dibantah oleh Jokowi. "Jadi malah bisa yang jadi the real president adalah Megawati bukan Jokowi. Kalau tak bisa melepaskan diri dari ketergantungan Megawati, Jokowi bisa tergelincir," katanya.

Pangi melihat, Jokowi akan berbeda dengan SBY saat menjadi presiden. SBY saat menjadi presiden tak diatur oleh Partai Demokrat tetapi sebaliknya SBY yang mengatur Demokrat. "Itu karena saham terbesar Demokrat dimiliki oleh SBY. Sedangkan PDIP, saham terbesarnya dimiliki oleh Megawati," kata Pangi.

Sebelumnya, Megawati berpesan kepada Jokowi untuk tak melupakan perannya sebagai kader. "Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak jadikan capres. Tapi jangan lupa ingat capresnya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai," ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5).

Namun, Megawati pernah meluruskan pernyataannya itu. Ia mengatakan, dirinya memang pernah menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Namun, hal itu dikarenakan memang Jokowi diangkat sebagai capres dari partainya untuk menjalankan amanah yang telah diberikan. "Dalam black campaign disebut Jokowi nantinya jadi presiden boneka saya, karena saya sebut Pak Jokowi sebagai petugas partai. Hal itu karena memang demikian dalam partai kami. Di partai orang beda, ya tidak apa-apa," ujar Megawati saat memberikan sambutan di GOR Waringin, Jayapura, Papua, Kamis (5/6) seperti dikutip dalam sebuah pemberitaan media nasional. Mega meluruskan istilah petugas partai. Menurutnya, istilah petugas partai itu karena memang Jokowi merupakan kader PDIP. Meski demikian, jika Jokowi menjadi presiden, bukan berarti dirinya bisa 'menyetir' Jokowi.
http://www.republika.co.id/berita/pe...vensi-megawati


Megawati: Jokowi Petugas Partai yang Saya Perintah Jadi Capres
Sabtu, 5 April 2014 | 17:19 WIB

KLATEN, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menjadi juru kampanye nasional di hari kampanye terakhir di Stadion Trikoyo, Klaten, Sabtu (5/4/2014) siang.

Dalam orasi politiknya, Megawati menegaskan, PDI-P harus meraih minimal 133 kursi atau lebih dari 20 persen kursi di DPR demi mengegolkan Joko Widodo menjadi presiden Indonesia.

Megawati lantas menyebut Jokowi sebagai "petugas partai" yang dipilih. “Begitu diumumkan bahwa kita lebih dari 20 persen artinya Pak Jokowi yang telah saya perintahkan sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, maka dengan resmi beliau itulah pada pemilu presiden nanti, resmi menjadi calon presiden dari PDI perjuangan,” kata Megawati.

Megawati yang datang didampingi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Perjuangan yang juga putri kandungnya, Puan Maharani, mengajak masyarakat untuk menolak politik uang.

Kedatangan Megawati dan Puan tersebut menyedot ribuan kader dan simpatisan PDI-P di Klaten dan sekitarnya. Bahkan, tak sedikit kader dari luar Klaten rela datang untuk mengikuti kampanye ini.

Meskipun Megawati baru hadir di stadion pukul 14.30, tetapi sejak pagi para kader sudah berdatangan. Bahkan, konvoi sepeda motor sudah terlihat di beberapa jalan di Kota Klaten.
http://regional.kompas.com/read/2014...h.Jadi.Capres.


Jokowi: Saya Memang Petugas Partai...
Minggu, 25 Mei 2014 | 13:42 WIB


KOMPAS. com/Indra Akuntono Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato sambil menangis di acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtj (1/6/2013). Nampak mendampinginya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

BANJARMASIN, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia merupakan petugas partai. Namun, Jokowi menampik jika statusnya tersebut akan memengaruhi kerjanya di pemerintahan. "Saya kan memang petugas partai. Di PDI-P itu memang ada istilahnya petugas partai," ujar Jokowi di kantor Banjarmasin Pos, Minggu (25/5/2014) siang. "Tapi kalau saya sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan nanti pas jadi presiden, ya, partai ndak ikut-ikutlah," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, partai hanya berpesan kepadanya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai wali kota, gubernur, atau presiden. Yang penting, Jokowi diminta menjalankan ideologi partai. "Partai cuma minta menjalankan tiga hal. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam hal ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," lanjutnya.

Selama dia menjabat sebagai wali kota serta gubernur, Jokowi pun mengaku tidak pernah dititipkan apa-apa oleh petinggi partai politik. Bahkan, petinggi partai menegaskan kepada Jokowi bahwa pemegang kekuasan sebenarnya adalah rakyat, bukan partai politik. Beberapa pihak pernah mengatakan jika Jokowi menjadi presiden, maka PDI-P, terutama ketua umum Megawati Soekarnoputri akan mendiktenya dalam hal pemerintahan.
http://nasional.kompas.com/read/2014...etugas.Partai.


Ruhut:
Kalau menang Jokowi RI4, RI1 Mega, RI2 JK, RI3 Puan
Senin, 26 Mei 2014 11:34

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial kepada Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, dia meyakini jika terpilih menjadi presiden, Jokowi tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang Megawati Soekarnoputri.

Ruhut mengaku mengamati gerak-gerik kedua capres yang akan bertarung di pilpres 9 Juli nanti. Menurut dia, Prabowo lebih independen ketimbang Jokowi yang harus izin dahulu kepada Mega jika ingin melakukan sesuatu. "Langkah dia (Jokowi) jelas enggak bisa lepas sama Bu Mega, Mbak Puan. Sedangkan Pak Prabowo, betul-betul jemput bola. Lagi di jalan dia terbayang nama seorang tokoh dia datang ke rumahnya. Kalau Jokowi kan harus izin dulu," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/5).

Dia menilai bahkan berani menyatakan jika Jokowi terpilih hanya akan menjadi orang nomor empat di Indonesia. Tidak benar-benar menjadi presiden (RI1) karena akan diatur oleh Mega. Belum lagi dengan pasangan Jokowi sebagai cawapres yakni Jusuf Kalla (JK). Dia melihat JK sering bermanuver seolah menjadi presiden, padahal hanya wakil presiden. "Kalau Prabowo enggak usah kulonuwun, kalau Jokowi presiden nanti enggak RI1, tapi RI4. Kenapa? Hati-hati JK kadang-kadang malah jadi real presiden," tegas dia.

Lalu siapa RI1-nya?

"Bisa ibu Mega bisa pak JK."

Sementara untuk RI3 dia yakin adalah putri bungsu Mega yakni Puan Maharani.

"Mbak Puan dong, hehe," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/politik/ruhut...-ri3-puan.html

--------------------------------


Inikah produk Demokrasi yang kita banggakan di zaman Reformasi sekarang itu?

Dulu sejelek-jeleknya sistem perwakilan via MPR, seorang Presiden hanya melapor dan berkonsultasi kepada MPR saja karena status RI-1 dan RI-2 yang adalah mandataris MPR. Sementara MPR itu, adalah penjelmaan dari perwakilan seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari separuhnya adalah anggota DPR hasil pemilu, dan separuhnya lagi utusan golongan dari berbagai 'vested interest' di negara ini.

Sekarang? Sungguh tragis sekali, seorang presiden RI kelak akan bisa 'di dikte' seorang Ibu rumah tangga saja, yang kebetulan menjabat Ketua Umum PDIP. Misalnya belum selesai jabatan Jokowi sebagai RI-1, kemudian ibu Megawati meninggal dunia, lalu dia digantikan oleh Oneng (Rika Dyah Pitaloka) misalnya, sebagai Ketum PDIP, maka Presiden Jokowi pun harus tetap "tunduk patuh" kepada si Oneng yang kebetulan sedang menjabat sebagai ketua Partai PDIP , karena dia hanyalah seorang 'petugas partai' saja saat melamar menjadi capres dulu, sementara Oneng adalah Ketua umum partai