Kebijakan BBM Bersubsidi Bakal Persulit Pemerintahan Baru
Jumat, 18 Juli 2014 , 20:47:00

JAKARTA - Sikap DPR yang mengunci kuota BBM bersubsidi maksimal 46 juta kiloliter diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014. Kebijakan tersebut menurut Menteri Keuangan M Chatib Basri akan berimbas kepada pemerintahan baru nantinya. "DPR hanya menyetujui kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter. Pihak PT Pertamina memperkirakan kuota BBM bersubsidi tersebut akan habis pada 19 Desember 2014. Kebijakan tersebut akan mempersulit pemerintahan baru nantinya," kata M Chatib Basri, di Jakarta, Jumat (18/7).

Pemerintah lanjutnya, sudah memperingatkan DPR agar memberi ruang bagi pemerintahan mendatang. "Saya sudah mengingatkan DPR agar memberikan ruang pada pemerintahan baru untuk bergerak, ternyata mereka (DPR,red) tidak mau," ungkap Chatib.

Satu-satu cara mengantisipasi agar kuota BBM subsidi tersebut tidak habis pada 19 Desember, menurut Chatib menjadi tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan berbagai penghematan sektor BBM bersubsidi. "Jika tidak, BBM bersubsidi seperti premium dan solar akan hilang dari pasar," jelasnya.

Dua hari yang lalu lanjutnya, Menkeu telah bertemu dengan PT Pertamina dan Kementerian ESDM dan sepakat mengambil langkah-langkah penghematan BBM bersubsidi tetap di angka 46 juta kiloliter. "Bagaimana bentuk kebijakan yang akan dilakukan? Akan diumumkan oleh otoritas BBM, terutama masalah alokasi dan pendistribusian," ujarnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/07/18/...rintahan-Baru-


Euforia Pilpres Selesai, Chatib Basri: Selanjutnya Kenaikan Harga BBM
Rabu, 23/07/2014 15:55 WIB

Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengumumkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Momentum ini memberikan sentimen positif untuk pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat cukup siginfikan.

Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, kondisi ini hanya bersifat sementara. Ke depan, yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat ekonomi Indonesia menjadi stabil dan mampu menahan berbagai gejolak.

Caranya, kata Chatib, hanya satu yaitu dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. "Untuk reformasi selanjutnya menurut saya cuma satu. Naikkan harga BBM. Terserah mau ditaruh berapa," tegas Chatib di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Kenaikan harga dalam kisaran 40%, lanjut Chatib, akan menyebabkan tambahan inflasi kurang lebih 4,2%. Namun, penghematan yang didapat untuk tiga bulan terakhir adalah Rp 40 triliun.

Apalagi jika pemerintahan mendatang menerapkan skema subsidi tetap mulai 2015, maka penghematannya dalam setahun bisa mencapai Rp 200 triliun. "Kenaikan harga itu kalau lebih cepat pasti lebih baik. Dari penghematan itu kan awalnya bisa disalurkan dulu untuk mitigasi," sebut Chatib.

Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi tetap harus menunggu saat yang tepat. Ini karena kondisi perekonomian pada 2015 masih menantang. Charib mencontohkan kemungkinan bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserves/The Fed) akan menaikkan suku bunga mulai tahun depan. Kebijakan ini akan menyebabkan investor global akan kembali ke AS, sehingga arus investasi ke negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa berkurang. "Kita berhadapan dengan dunia nyata di mana masih ada tekanan global, itu fakta," katanya.
http://finance.detik.com/read/2014/0...a-bbm?f9911013


Jokowi: Subsidi BBM harus dihapus dalam 4 tahun
Rabu, 30 April 2014 | 13:44 WIB

JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah satu poin penting yang dibahas yakni mengenai pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menilai nilai subsidi harus dikurangi secara bertahap. Sebab, subsidi BBM menurutnya dianggap membebani anggaran negara.

"Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi, Rabu (30/4) di Jakarta.

Jokowi menilai subsidi BBM selalu memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Sehingga menimbulkan guncangan ekonomi maupun sosial.

Meski demikian, subsidi tidak bisa dihapus seketika. Hanya saja, pemberian subsidi selama empat tahun itu harus diberikan kepada yang berhak.

Misalnya saja subsidi harus diberikan kepada kalangan petani, nelayan. Kelompok masyarakat itu dinilai masih membutuhkan subsidi. Hal itu disampaikan Jokowi di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014.
http://nasional.kontan.co.id/news/jo...-dalam-4-tahun

BBM Naik Rp500, Inflasi Melonjak 0,6%
Selasa, 22 Juli 2014 16:33 wib |

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memiliki hitungan-hitungan mengani langkah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hitungan tersebut diyakini akan memberikan dampak terhadap inflasi nasional. "Kita sudah punya hitungan bertahap, setiap adjusment Rp500 per liter akan memberikan 0,6 persen kepada inflasi," kata Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Armida menuturkan, harga BBM bersubsidi dapat naik secara bertahap atau apa pun. Namun, tidak akan sampai pada nilai keekonomian. Pasalnya, kenaikan tersebut sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Ada keputusan MK harga BBM bersubsidi tidak harus mengikuti harga pasar, itu yang perlu dicek. Kita kenaikannya bertahap saja," tambahnya.

Armina menuturkan, subsidi energi seperti listrik, dan BBM subsidi saat ini masih memberikan alokasi dana yang besar pada APBN. Dirinya pun berharap presiden yang baru mampu memberikan sikap yang tegas terhadap hal tersebut. "APBN terutama infrastruktur dasar. Tentu paling mendesak jangka pendek subsidi energi BBM dan listrik, tergantung presidennya," tutupnya.
http://economy.okezone.com/read/2014...i-melonjak-0-6

---------------------------

Makan tuh Jasmev dan relawan pembela junjungan Jokowi ... BBM naik, inflasi menggila, upah buruh semakin merosot ... solusinya buruh akan demo massal meminta UMR dinaikkan hingga Rp 6 juta perbulan untuk daerah seputar Jabodetabek. Bisa pusing tujuh keliling tuh Sofyan Wanandi dan pengusaha yang dulu ngedukung habis Jokowi