Belum Sehari Diumumkan, Kemenangan Jokowi 'Digoyang'
Rabu, 23 Juli 2014 − 14:26 WIB

JAKARTA - Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) menggelar aksi demonstrasi ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendemo selain menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, juga meminta 'kemenangan' Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dibatalkan.

"Meminta mendiskualifikasi pencalonan Jokowi karena tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaan ke KPK," ujar Koordinator aksi, Akbar Husein, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (23/7/2014).

Menurut Akbar, banyaknya dugaan kecurangan pilpres tidak mampu diatasi penyelenggara pemilu. Sehingga, pilpres justru berlangsung tidak jujur dan adil.

Dia menambahkan, jika KPU bersikap netral dan profesional, katanya, seharusnya KPU mengakomodasi keberatan saksi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada saat rekapitulasi nasional.

Namun, keberatan dari saksi Prabowo-Hatta cenderung diabaikan. "Kita akan lakukan langkah keadilan seperti ke Bawaslu dan lain-lain. Harusnya KPU mengakomodasi apa yang diinginkan kubu saksi Prabowo-Hatta," ujarnya.

Tuntutan lain yang disampaikan para pendemo antara lain, meminta kepada KPU, Bawaslu tidak takut terhadap intimidasi dan intervensi aparat hukum tertentu, pemungutan suara ulang harga mati, meminta kepada DKPP periksa KPU yang tidak netral, serta meminta kepada KPU laksanakan rekomendasi Bawaslu.
http://pemilu.sindonews.com/read/885...okowi-digoyang

"Menit Pertama Duduk di RI-1, Jokowi Akan Digoyang"
Jumat, 4 April 2014 | 19:27 WIB


Bakal calon presiden, Joko Widodo, saat berorasi di Lapangan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat (4/4/2014)

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Radhar Panca Dhana khawatir bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi tidak akan bertahan lama jika terpilih sebagai presiden. Dia memprediksi, nasib Jokowi akan berakhir seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Menit pertama Jokowi duduk di kursi RI 1 pasti akan digoyang habis. Saya prediksi sama seperti Gus Dur. Paling lama 18 bulan. Gus Dur dulu salah apa, sekuat itu saja bisa dijatuhkan. Kalau Jokowi menang di Pilpres, dia pasti tak akan lama," kata Radhar dalam diskusi yang diadakan Sugeng Sarijadi Syndicate, di Wisma Kodel, Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Ia mengungkapkan, kekhawatirannya didasari oleh sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selama ini yang terkesan egois dan enggan bekerja sama dengan partai lain. Dia memprediksi, jika berhasil mencapai 20 persen kursi DPR pada pemilu legislatif mendatang, PDI-P akan bergerak sendiri. Sementara, jika gagal meraih 20 persen kursi, PDI-P hanya akan berkoalisi dengan satu atau dua partai kecil.

"Megawati itu pendedam, dia tidak akan koalisi dengan Demokrat karena psikologi dendam masa lalu dan psikologis perempuannya. Dia juga tidak akan berkoalisi dengan militer. Dia juga saya prediksi tidak akan mau koalisi dengan Golkar," ujar Radhar.

Dengan prediksi seperti ini, kemungkinan partai-partai yang tak dilirik PDI-P akan merapat ke Gerindra sebagai oposisi. Ia menilai, Gerindra akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Jokowi. Jika tak mau hal tersebut terjadi, menurutnya, Megawati harus segera mengubah pendekatan politiknya. Megawati kata dia, harus merangkul setiap partai yang merapat ke PDI-P sehingga tercipta parlemen yang kuat untuk mendukung Jokowi.
http://nasional.kompas.com/read/2014...Akan.Digoyang.



PDIP Tak Gentar Jokowi Dilengserkan Seperti Era Gus Dur
18 Apr 2014 08:57

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, hingga saat ini partainya masih mengkaji siapa yang bakal disandingkan dengan Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres 2014. Apabila Jokowi terpilih menjadi presiden 2014-2019, PDIP tak khawatir pemakzulan atau pelengseran oleh DPR, seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Sepanjang kami berniat dan bekerja untuk rakyat, apalagi ada istilah Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan). Tentu kami siap bersama rakyat menghadapi masalah yang ada, maupun yang akan timbul di kemudian hari," kata Eriko melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Kamis (17/4/2014).

Eriko mencontohkan, kepemimpinan Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya didukung 17 kursi dari 94 kursi di DPRD Jakarta. "Pengesahan APBD terus mundur, tapi toh akhirnya disetujui karena DPRD Jakarta berhadapan langsung dengan rakyat Jakarta," katanya.

Menurut Eriko, PDIP berharap dapat membangun bangsa secara bersama-sama. Karena itulah, partai berlambang banteng moncong putih tersebut juga berkeinginan melakukan kerjasama dengan semua partai.

"Membangun Indonesia yang lebih baik itu harus berdasarkan kepentingan rakyat. Kami harap bisa kerja sama dengan banyak partai. Tapi kalaupun tidak, maka yang paling utama ialah kerja sama dengan rakyat," jelas Eriko.

Sampai saat ini PDIP baru berkoalisi secara resmi dengan Partai Nasdem. Apabila tidak ada penambahan mitra koalisi, maka PDIP dan Nasdem diprediksi bakal kesulitan di parlemen. Terkait hal itu, Eriko mengaku optimis PDIP mampu melewati itu.

"Saya rasa PDIP sudah teruji menjalani sesuatu dari situasi yang sulit. Begitu juga Pak Jokowi, punya sikap tegas tanpa kompromi. Sekali lagi semua demi kepentingan rakyat. Kami percaya Yang Maha Kuasa pasti melindungi," tegas Eriko.

Di sisi lain, PDIP belum menentukan cawapres pendamping Jokowi hingga saat ini. Menurut Eriko, partainya masih menunggu penghitungan surat suara resmi hasil Pileg dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pembicaraan dengan sahabat-sahabat dari partai lain, masih dan terus dilakukan. Masih ada waktu untuk tentukan figur pendamping yang pas untuk Pak Jokowi. Kami harap figur cawapres itu bisa saling melengkapi dengan Pak Jokowi," tandas Eriko.
http://indonesia-baru.liputan6.com/r...ti-era-gus-dur


Inilah PKS (bersama Gerindra), calon "Fighter" Jokowi kelak di DPR:
PKS Mengaku Setia Dampingi Prabowo
Jum'at, 25 Juli 2014 | 05:33 WIB


Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua dari kanan) berjabat tangan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta usai menyaksikan penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5).


TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mengatakan akan terus berada dalam barisan Koalisi Merah Putih. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menjelaskan sikap itu diambil sebagai cermin etika berpolitik. “Kami ingin tetap setia,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis, 24 Juli 2014.

Mardani menjelaskan komitmen koalisi permanen tak hanya menjadi keputusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Sikap itu juga telah mereka konsultasikan dengan Dewan Syuro PKS. “Intinya tidak etis jika ide (pindah koalisi) itu dilontarkan saat teman-teman koalisi sedang berjuang,” katanya.

Bagi PKS, kata Mardani, gagasan koalisi permanen merupakan terobosan dalam kultur politik di Indonesia. Sikap itu tidak semata bertujuan mendukung kemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, melainkan juga menjadi basis kerja sama di tingkat parlemen. “Di negara maju yang serius membangun identitas politik, mereka harus menentukan kelamin dengan jelas. Model koalisi permanen perlu ditempuh agar dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki masing-masing partai,” katanya.

PKS pun mengaku tak tergoda meski sebagian anggota partai koalisi dikabarkan mulai merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat. “Kami monggo-monggo saja. Itu dinamika yang harus kita hargai di era multipartai. Tapi apa yang dilakukan mereka tentu akan dilihat. Publik tidak bodoh,” katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...mpingi-Prabowo


Fahri Hamzah:
Enak Saja Jokowi Tidak Mau Bagi-bagi Kekuasaan
Jum'at, 18 April 2014 , 01:16:00 WIB



RMOL. Beredar kabar PDIP hanya akan menjalin koalisi dengan Nasdem di Pilpres nanti. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Fahri Hamzah mengingatkan kemungkinan terburuk yang dihadapi PDIP jika hanya berkoalisi dengan partai besutan Surya Paloh.

Fahri menjelaskan, kekuatan semua partai saat ini cukup merata. Perolehan suara pileg, setidaknya berdasarkan hitung cepat, semua partai politik wajib berkoalisi menghadapi pemilu presiden karena tak ada yang mendapatkan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara secara nasional. "PDIP jangan sembarangan, bagaimana kalau di detik-detik akhir Nasdem tidak mau teken (koalisi)? Jokowi bisa tidak jadi capres," ucap Fahri kepada wartawan di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4).

Lebih jauh, Fahri mengkritik Jokowi. Fahri menilai bakal calon presiden dari PDIP itu tak mengerti sistem politik yang berlaku di Indonesia. Fahri yakin, PDIP dan Jokowi akan sulit menyolidkan roda pemerintahan jika nantinya mendapat kesempatan berkuasa dengan sikap politik yang kaku. "Dia (Jokowi) tidak mengerti sistem multi partai. Enak saja tidak mau bagi-bagi kekuasaan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, sekarang ini kekuatan partai merata, lebih dahsyat, mengelola DPR akan lebih sulit," demikian Fahri.
http://hukum.rmol.co/read/2014/04/18...agi-Kekuasaan-

-------------------------

Kalau Jokowi tak mau digoyang terus-terusan, yaa otomatis harus 'sharing' sebagian kursi kekuasaannya ke parpol-parpol yang sekarang berada di kubu Prabowo. Jokowi harus mau menerima elit Golkar, Demokrat, PPP dan PAN di kabinetnya, baru bisa merasa aman menjalankan kebijakan-kebijakannya ketika dinegosiasikan di DPR kelak. Kalau tidak, akan sulit sekali, sebab koalisi merah putih Prabowo itu, cukup dominan di DPR. Selagi Gerindra dan PKS saja tetap jadi oposisi di DPR kelak, goyangan 2 partai yang militan itu tidaklah bisa dianggap remeh. Lihat sajalah besk.




-------------------------------