TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 18 orang diamankan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kepolisian RI, dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (26/7/2014).

Sidak dilakukan terkait dengan pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta. "Jadi jumlah keseluruhannya ada 14 ditambah 1 korban ya, warga negara asing," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal (Pol) Suhardi Alius di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (27/7/2014) dini hari.

Sidak dilakukan sejak pukul 23.30 pada Jumat (26/7/2014). Tak lama setelah Suhardi menyebut 14 orang yang diamankan, petugas mengamankan 4 orang lagi. Menurut Suhardi, dari 18 orang yang diamankan, satu di antaranya adalah oknum TNI AD. Selain itu, ada dua oknum Kepolisian yang ikut diamankan.

"Selebihnya preman dan calo yang selama ini meresahkan dan membuat TKI semakin menderita," ucap Suhardi.

Selanjutnya, kata Suhardi, 18 orang yang diamankan itu akan diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut, Kepolisian dan KPK akan mengusut ada tidaknya unsur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan mereka.

"Nanti kita lihat dari tingkat kesalahannya ya. Kalau ada pemerasan, akan kita kenakan," ujar Suhardi.

Dalam siaran persnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh BNP2TKI serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam pelaksanaannya, sidak diharapkan memperbaiki sistem pada pelayanan publik terkait penempatan TKI, serta membersihkan daerah terbatas bandara dari oknum aparat yang disinyalisasi melakukan praktik tercela kepada para TKI.

Hal ini juga bertujuan melakukan penertiban area publik dari pihak-pihak yang diduga memeras dengan modus memberi tumpangan pada TKI, serta adanya praktik gratifikasi terhadap pejabat atau pegawai negeri di lingkungan pelayanan TKI.

Sidak ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil kajian KPK pada 2006. Dalam hasil kajian tersebut, KPK menemukan kelemahan pelayanan di Terminal III Soetta (Terminal khusus TKI hingga tahun 2007) yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal ini contohnya, kurs valas dari market rate di money changer yang rendah yang merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelasnya waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat, hingga banyaknya praktik pemerasan, penipuan dan berbagai perlakuan buruk lainnya.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014...campaign=Kknwp