TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Megawati Institute Siti Musdah Mulia menilai selama ini agama kerap dipolitisasi dalam berbagai kepentingan jangka pendek. Semisal, kata dia, pegawai yang berbeda agama dengan pimpinannya akan dipersulit saat naik jabatan.

"Bahkan ada sweeping KTP ketika dulu terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah," kata Musdah saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Juni 2014. Alasan membela kebebasan beragama inilah yang membuat guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengusulkan agar kolom agama dihapus dari kartu tanda penduduk. "Laiknya paspor."

Menurut dia, data agama harus tetap eksis dalam pencatatan identitas penduduk Indonesia. Untuk menjaga kerahasiaannya, data lengkap penduduk, termasuk agama, dicatat dalam buku induk alias C1.

Agar tak rawan penyalahgunaan, Musdah mengusulkan agar pemerintah melakukan reformasi dalam birokrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan, ujar dia, lebih baik dikoordinasikan langsung di bawah presiden, seperti di berbagai negara maju. "Agar tak dibaca oleh orang lain dan disalahgunakan," tuturnya. Kini, Dinas Kependudukan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman mengadakan diskusi bertema "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan" di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2014. Pertemuan itu mengkaji masih maraknya praktek intoleransi yang dialami kelompok minoritas di Indonesia. Dalam diskusi itu, Musda, yang hadir mewakili tim Jokowi-Jusuf Kalla, melontarkan ide agar kolom agama dihapus. Hal itu menimbulkan polemik di berbagai media sosial.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hamka Haq menampik pemerintahan Jokowi-JK bakal menghapus kolom agama dalam KTP. "Itu pendapat pribadi Musdah saja," katanya. Sedangkan Musdah menganggap media hanya mencuplik sebagian kalimatnya. "Omongan saya dipelintir," ujar Musdah.


kalo menurut ane sih netral gan
ada nggak ada g jadi masalah
asalkan pemerintah bisa mencegah sweeping itu bagus kok