Prabowo menolak hasil pemilu presiden. Dia menilai terjadi banyak kecurangan dalam proses pungut dan hitung suara. Selanjutnya, akan membawa permasalahan kecurangan ke sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Banyak yang mencibir sikap Prabowo. Dia dinilai melanggar ucapannya sendiri saat kampanye yaitu “siap menang dan siap kalah dan menghormati kehendak rakyat”

Meski dinilai inkonsiten, menurut saya langkah Prabowo wajar saja. Undang-undang memang memfasilitasi mekanisme untuk menyengketakan hasil pemilu, apalagi jika dinilai ada kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif.

Itu hak yang dipunyai prabowo juga yang telah digunakan capres-capres lain di pemilu terdahulu. Pada pemilu sebelumnya Megawati dan Jusuf Kalla juga membawa sengketa hasil pilpres ke MK.

Kalau memang yakin ada kecurangan, wajar dia menggugat. Memang harus melawan bukan hanya demi menang pemilu, tapi sebagai wujud kepedulian terhadap tegaknya aturan dan masa depan demokrasi.

Tetapi yang saya khawatirkan, sikap perlawanan Prabowo bukan berasal dari pertimbangan dengan fakta yang berdasar. Bisa jadi sikap itu diambil berdasarkan keterangan-keterangan keliru tim pembisik-pembisiknya. Dia mungkin hanya menerima informasi-informasi soal kecurangan yang dilebih-lebihkan oleh tim sukses, yang bermental ABS. Asal bapak senang.

Tim sukses misalnya menyuplai informasi hitung cepat dari lembaga yang sama sekali tidak kredibel. Hitung cepat dari lembaga yang lebih independen dan kredibel, memprediksi kemenangan Jokowi, namun Prabowo tetap yakin dirinya menang bahkan hingga sujud syukur. Tapi, tahukah prabowo soal reputasi lembaga survei yang memenangkan dirinya itu?

Tidak sulit melacak reputasi-reputasi lembaga survei yang dalam hitung cepat memenangkan Prabowo. Di kalangan wartawan, sudah jadi rahasia umum. Ada lembaga survei yang dimiliki salahsatu bos media yang jadi tim sukses Prabowo – Hatta. Ada lembaga survei yang lebih sering salah prediksi. Ada yang setiap melakukan survei pasti memenangkan Partai Gerindra dengan angka fantastis.

Bahkan saya heran, rasanya mustahil Partai Politik seberpengalaman Golkar, PPP, atau PAN yang mendukung Prabowo, tidak tahu lembaga survei mana yang kredibel atau tidak. Saya yakin sebenarnya mereka tahu soal kredibilitas lembaga survei tersebut.

Hitung cepat tidak kredibel itu yang dipegang Prabowo sambil menunggu hasil hitung sebenarnya di KPU. Ternyata, ketika formulir C1 dirilis dan diunggah di situs KPU, banyak inisiatif real count dari masyarakat juga memenangkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tetapi lagi-lagi Prabowo menyatakan tidak percaya. Dia hanya percaya, pada real count yang dilakukan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Maaf, saya harus bilang Prabowo naif sekali karena hanya mengandalkan data yang dihimpun kader partai pendukungnya, dan mengabaikan data-data lain yang dikumpulkan inisiatif independen masyarakat. Dia seolah-olah menganggap semua lembaga yang tidak memenangkannya telah melakukan konspirasi untuk menjatuhkannya. Menyedihkan sekali. Apakah Prabowo juga tahu, kredibilitas real count PKS?

Saya yakin Prabowo tidak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Dia hanya percaya diri sebagai orang yang diinginkan masyarakat, dan keinginannya ini dikompori oleh bisikan-bisikan orang sekelilingnya yang tidak ingin pemilu cepat berlalu karena bisa menghentikan rejeki mereka. Ibarat penumpang taxi, Prabowo diajak berputar-putar oleh supir yang pura-pura tidak tahu jalan, agar argo bertambah terus.

Tentu saya tidak bilang pemilu ini nihil kesalahan dan tipu-tipu. Kecurangan pasti ada, tidak mungkin murni 450 ribu tps menjalankan semuanya dengan benar. Pasti ada. Saja KPPS yang iseng sengaja salah menulis angka hasil hitung, ada juga yang mencoblos sendiri surat suara dan macam-macam, Namun saya yakin jumlahnya tidak signifikan untuk menyebutkan ada kecurangan yang sistematik, terstruktur.

Sulit melakukan kecurangan masif dalam persaingan yang demikian ketat. Semua mata mengawasi proses ini. Masing-masing tim sukses saling siaga tidak ingin kecolongan. Kerja KPU dan jajarannya, dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu yang jajarannya juga sampai level bawah, bukan itu saja masyarakat umum, relawan, LSM, media massa juga memperhatikan proses itu. Menggerakan kekuatan besar untuk berlaku curang, pasti mudah diketahui.

Lihat saja, bagaimana salah unggah formulir C1 di situs KPU, banya ditemukan dan diteriaki habis-habisan oleh para masyarakat.

Alasan-alasan menggugat hasil pemilu ke MK pun tampak berlebihan. Mereka memprotes ketidakwajaran daftar pemilh khusus tambahan (DPKTB) sehingga pemilu harus diulang. Tapi apakah seluruh pemilih yang tidak sah dalam DPKTB itu memang semuanya memilih Jokowi? Mereka menuding 51 ribu formulir C1 yang dimiliki KPU invalid karena berbeda dengan yang dikumpulkan tim PKS, lalu kenapa satu biji saja tidak ditunjukan di sidang pleno KPU?

Pernyataan ketua tim sukses Prabowo – Hatta Yunus Yosfiah yang ganjil juga membuat saya yakin, mereka hanya asal menolak kalah saja demi menyenangkan Prabowo. Menciptakan banyak-banyak halusinasi soal kekalahan yang mereka derita. Bayangkan saja , Junus Josfiah mengatakan ada hacker dari Korea Selatan yang menggelembungkan suara Jokowi – JK. Saya bener-bener geli mendengar ini, apa Yunus Yosfiah ini tidak tahu bahwa proses hitung menggunakan mekanisme manual dalam penghitungan berjenjang. Tidak ada urusannya dengan hacker-menghacker.

Bukan hanya mau menipu Prabowo, masyarakat pun mau dibodoh-bodohi dengan info sesat. Belakangan ini muncul isue bahwa Ketua KPU Husni Kamil Manik adalah adik ipar Jusuf Kalla. Kabar yang jelas-jelas keliru. Sampah!

Kabar lain beredar Husni Kamil Manik cs telah diperiksa polisi karena menerima uang dari cukong-cukong China. Kabar ini di BC oleh salahseorang kawan yang sering memojokan Jokowi-JK, kabar ini juga sesat.

Saya percaya Prabowo dibohongi, justru karena saya yakin dia negarawan. Kalau orang-orang di sampingnya jujur mengatakan yang sebenarnya, Prabowo pasti legowo. (vd)




Sumber http://blognyavidi.wordpress.com/201...owo-dibohongi/