Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. Salah satu tugas berat yang menanti duet ini adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara menaikkan harga. Beranikah Jokowi-JK melakukannya?

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, menyebutkan kenaikan harga BBM dibutuhkan untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika APBN tidak terbeban dengan besarnya subsidi BBM, maka pemerintah bisa menganggarkan dana lebih untuk hal-hal yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Kalau nggak berani menaikkan harga BBM berarti akan memangkas anggaran proyek infrastruktur. Ini akan menghambat pembangunan, sementara dalam program ekonomi Jokowi-JK sangat angresif untuk infrastruktur. Jadi otomatis mereka akan berani," tegas Fauzi di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Selain itu, Fauzi menyebutkan, Jokowi-JK dalam program ekonominya berkomitmen untuk bisa menghapus subsidi BBM dalam rentang waktu 4 tahun ke depan. "Dalam program ekonomi mereka juga berkomitmen dalam 4 tahun bisa menghapus subsidi BBM," ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, salah satu fokus program ekonomi Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur yang agresif baik darat, laut, maupun udara. Pembangunan ini, kata Fauzi, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Sementara anggaran negara lebih banyak disalurkan untuk pemenuhan subsidi BBM. Jika anggaran subsidi BBM dipangkas, otomatis bisa dialihkan untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur.

Jokowi, tambah Fauzi, tidak mungkin mengorbankan proyek-proyek infrastruktur yang telah disusunnya. "Infrastruktur kita kan masih minim, pembangunan harus terus dilakukan. Butuh dana untuk membiayai ini, kalau subsidi nggak dikurangi akan memangkas anggaran infrastruktur, pembangunan nggak akan jalan," tandasnya.