Berikut ini adalah sebuah artikel tentang kejanggalan yg terjadi di TPS2 saat Pilpres. Tentu saja kejanggalan ini versi kubu Prabowo-Hatta.
Namun demikian anggaplah dulu kejanggalan ini memang benar adanya.
Jika demikian, bagaimana agan memaknai konsep Revolusi Mental dengan kejanggalan yg sangat menodai demokrasi yg jujur dan fair?

Jika agan berpendapat bhw kejanggalan pilpres itu tdk ada, maka tinggal dijelaskan saja bagaimana konsep Revolusi Mental sebenarnya telah menjadikan pilpres kali ini lbh berkualitas dari sebelumnya, bahkan menjadikan pilpres kali ini sbg yg paling menghargai nilai2 kemanusiaan.

Thursday, 24 July 2014, 08:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai sedikitnya terdapat lima kejanggalan di TPS saat pilpres 9 Juli lalu. Kejanggalan tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis.

"Pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Ini terjadi di 28.283 TPS," ujar penasehat relawan Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo, Kamis (24/7).

Kedua, lanjutnya, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah atau tidak sah. "Ini terjadi di 9.617 TPS," paparnya.

Ketiga, tambah dia, pengguna hak pilih dari TPS lain atau DPTb lebih besar dari daftar DPTb. Ini setidaknya terjadi di 11.090 TPS. "Ini jelas ada mobilisasi massa," ungkap dia.

Keempat, pengguna hak pilih dalam DPKTb yang menggunakan KTP atau identitas lain dari daftar DPKTb itu sendiri. "Kejanggalan ini terjadi di 20.158 TPS".

Kelima, ucapnya, kejanggalan karena Prabowo-Hatta hanya mendapat nol suara di 282 TPS. "Ini juga aneh bin ajaib, kita punya saksi di tiap TPS. Tentu saksi kita memilih pasangan nomor satu, tapi dalam hitungan kok suaranya bisa hilang," ungkapnya.

Suryo memberi contoh pencoblosan di Papua. Menurutnya daftar pemilih tetap (DPT) resmi di KPU sebesar 3.045.432 orang. Padahal jumlah seluruh penduduk Papua, termasuk yang bayi yang baru lahir, sebesar 3.091.040 orang.

"Ini menunjukkan DPT di Papua saja sudah keliru. Demikian juga di DKI. Bawaslu mencatat 5.802 atau 47 persen TPS bermasalah dan merekomendasikan pemilihan ulang, tapi diabaikan oleh KPU. Alasan ini sudah cukup agar pilpres diulang," tuturnya.