source pic: http://www.pkspiyungan.org/2014/07/p...-otomatis.html

Presiden Terpilih Tidak Otomatis Presiden Terlantik
Rabu, 23 Juli 2014

"Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK KARENA ILEGAL". KPU tak sadar sedang bermain api. Pakar Hukum Tata Negara, DR Irman Putra Sidin, mengatakan: "Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK".

Dalam kamus politik ada istilah "presiden terpilih' dan 'presiden terlantik'. Pilpres 2014 terbukti sarat dengan berjuta-juta bukti kecurangan (fakta). Kecurangan itu bersifat massif, sistimatis, dan terstruktur yang melibatkan oknum-oknum KPU dari pusat sampai daerah-daerah.

Terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut bahkan telah diakui oleh Bawaslu, oleh karenanya Bawaslu sudah merekomendasikan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang di 5800 TPS di DKI, dan di ribuan TPS lainnya di sejumlah daerah dari Sabang sampai Jayapura sesuai tuntutan kubu Prabowo-Hatta. Seruan Bawaslu ini tak digubris oleh KPU, kecuali hanya di 13 TPS saja.

Apa akibatnya???

Akibatnya, hasil pilpres 2014 menjadi pilpres tidak legitimate. Dan presiden yang ditetapkan oleh KPU otomatis menjadi presiden yang tidak legitimate pula.

Presiden akan dilantik oleh MPR. Karena dinilai tidak legitimate lantaran penuh kecurangan dan persoalan, maka MPR (yang mayoritas anggotanya dari Koalisi Merah Putih) sudah hampir pasti akan menolak melantik presiden hasil pemilu yang curang.

Maka nantinya, jadilah Jokowi sebagai "presiden yang tidak dilantik". (Kecuali tuntutan Prabowo kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dipenuhi).

Persoalannya adalah, bagaimana kalau setelah pemungutan suara ulang lalu angka perolehan suara berbalik memenangkan Prabowo???

Nah... kisruh kan?

Analisa di atas adalah hasil kajian Pakar Hukum Tata Negara UI, DR Irman Putra Sidin, dalam wawancara dengan TvOne Selasa (22/7/2014) sore tadi.
http://www.pkspiyungan.org/2014/07/p...-otomatis.html



Rusak Indonesia Jika Dipimpin Presiden Hasil Pilpres Tak Jujur
Selasa, 22 Juli 2014

JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari tahapan rekapitulasi suara. Menurut Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Suryo Prabowo penolakan tersebut dilakukan karena pihaknya tidak ingin Indonesia menjadi rusak.

"Tampaknya berlanjut ke MK. Sepanjang hukum menjamin hak warga negara untuk mengajukan gugatannya dalam mencari keadilan, Prabowo akan menempuh jalan damai. Jadi ini bukan masalah kalah atau menang, tapi soal kejujuran dan kebenaran. Rusak Indonesia jika dipimpin oleh Presiden yang diperoleh dengan cara tidak jujur dan tidak benar," kata Suryo dalam pernyataannya, Selasa(22/7/2014).

Prabowo, lanjut Suryo juga akan berjuang sampai habis-habisan demi menegakkan kebenaran yang diyakininya. Dikatakannya, jika ada pihak yang bersuara jangan mengajukan guggatan ke MK, pendapat tersebut telah melecehkan rasa keadilan.

"Siapapun yang merasa dirugikan, berhak mengajukan gugatan ke MK bila memang punya bukti dan saksi yang cukup kuat. Kami punya bukti kecurangan pilpres ini bersifat masif, terstruktur dan sistematis," kata Suryo.

Lebih jauh Suryo menjelaskan berbagai kecurangan pada pilpres sudah disampaikan kepada KPU. Bawaslu sebagai lembaga negara resmi yang mengawasi pilpres juga berpendapat serupa.

"KPU tetap menutup mata dan telinga terhadap kecurangan tersebut. Prinsip jujur dan adil dalam Pemilu diabaikan begitu saja," ujarnya.

Menurut Suryo, pengumuman KPU belum dapat menjadi legitimasi seseorang untuk bisa menjadi Presiden. "Selama masih ada masalah dan masalah tersebut belum diselesaikan MK, maka belum ada keputusan tetap yang bersifat mengikat", tegasnya.
http://www.pkspiyungan.org/2014/07/r...-presiden.html

-------------------------

Sampai dilantik bulan Oktober 2014 nanti, Jokowi tetaplah Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu, baru dia presiden resmi.