Pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meyakini bahwa pihaknya akan lolos sebagai pemenang pada pemilu presiden 2014 nanti, kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum mengumumkan pasangan capres-cawapres yang lolos pada pilpres 2014.

Penegasan tersebut disampaikan capres Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).
“Insya Allah bakal menang, kalau tidak ada kecurangan,” tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa pihaknya selama ini kerap menerima laporan tentang adanya kecurangan selama prosesi pilpres dilaksanakan.
“Saya prihatin dapat laporan dari tim saya banyak kejanggalan dan kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan banyak,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo sepakat jika ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.
“Tentunya harus diulang ya, kalau tidak salah di Jakarta, Bawaslu sudah setuju pemilihan ulang di 5.800 TPS, karena ada keanehan kejanggalan, indikasi kecurangan yang cukup massif dan ini harus kita lakukan pemilihan ulang supaya sah,” tukasnya.

Dugaan pelanggaran pada coblosan pemilu presiden (pilpres) ternyata bukan isapan jempol. Buktinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI merekomendasikan coblos ulang di 5.800 tempat pemungutan suara (TPS). Kebijakan itu diambil karena proses coblosan 9 Juli diwarnai kecurangan.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan, 5.800 TPS itu berada di seluruh wilayah. Yakni, TPS di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan TPS di Jakarta Timur. Menurut dia, coblosan ulang harus dilakukan karena kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, Sabtu (19/7/14), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti menyatakan memberi rekomendasi KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jakarta untuk PSU [URL="http://metropolitan.inilah..com/read/detail/2121222/bawaslu-sudah-beri-rekomendasi-ke-kpu-dki#.U830aY2Sxst"](Pemilihan Suara Ulang) di 5.802 TPS (Tempat Pemungutan Suara).[/URL]

Alasannya, Bawaslu DKI menemukan banyak kejanggalan saat pencoblosan di TPS-TPS wilayah Ibu Kota. Dan, Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran nomor 276/Bawaslu Prov-DKI Jakarta/VII//2014 kepada KPU DKI Jakarta. Isinya, KPU diminta segera menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran itu.

Untuk kasus di Jakarta Utara, petugas KPPS membuka kotak suara di kelurahan tanpa izin petugas Panwas Kota Jakarta Utara. Untuk membuka kotak suara, harus ada saksi dari dua pihak dan Panwas kota.Alasannya juga harus jelas dan bersifat urgent,” ungkapnya Untuk kasus di Jakarta Timur, ada indikasi penggelembungan ribuan suara. Itu terlihat dari jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan surat suara sah. Jadi, penggelembungan suara sangat berpotensi terjadi. Apalagi petugas Bawaslu dan KPU setempat sudah menghitung ulang beberapa kali. Hasilnya tetap beda. Lebih banyak pemilih daripada surat suara sah,” ujarnya.

Dia menduga bahwa pelanggaran tersebut terjadi di banyak TPS. Karena itu, jumlah TPS yang harus melakukan coblosan ulang mungkin bertambah. Mantan aktivis PMII tersebut mengaku masih terus melakukan investigasi di beberapa TPS yang diduga terjadi pelanggaran pada coblosan 9 Juli. Menurut dia, kecurangan itu dilakukan oknum penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua KPU DKI Sumarno membenarkan adanya rekomendasi coblosan ulang dari Bawaslu DKI. Namun, KPU tidak bisa langsung memenuhi rekomendasi itu. “Kami akan rapatkan dulu masalah ini dengan KPU Jakarta Timur dan Jakarta Utara terkait dengan harus dilakukannya PSU,” kata Sumarno kepada Jawa Pos.

Rekomendasi coblosan ulang tersebut senada dengan tuntutan tim pemenangan Prabowo-Hatta di Jakarta. Menurut Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta di Jakarta M. Taufik, kecurangan itu melibatkan oknum KPPS. Modusnya, pemilih dari luar Jakarta diperbolehkan mencoblos tanpa menyertakan formulir A5. Lelaki yang juga mantan ketua KPU DKI tersebut menduga bahwa ada oknum yang memobilisasi massa untuk mendukung capres tertentu.

Modus pertama, dijelaskan Suryo, ada indikasi tindakan melakukan mark up atau penggelembungan suara di sejumlah daerah khusus dengan TPS terpilih. Mereka pilih daerah yang menguntungkan secara politik seperti DKI, Jateng dan Bali dengan populasi padat pemilih. TPS dipilih yang panitianya dari unsur kader mereka. Di TPS inilah mobilisasi suara dilakukan. Banyak orang tidak dikenal datang hanya tunjukkan KTP bisa mencoblos Jokowi-JK.

Modus kedua, lanjutnya, kecurangan dilakukan dengan memanipulasi jumlah penghitungn suara. “Mereka bermain fatamorgana angka. Rekap suara di Kediri Jawa Timur misalnya, Prabowo-Hatta dapat 294.429 dan Jokowi-JK dapat 619.456. Jumlah angka Jokowi-JK berubah jadi 919.456. Angka 6 dan 9 kan mirip, tinggal dibalik saja sudah dapat 300 ribu suara mereka. Terdapat 10jt suara tidak sah di Jawa Timur dan 200.000 suara siluman di provinsi yang sama.

Modus ketiga, katanya, melakukan money politic. Ini cara klasik, bagi uang, atau kartu sehat untuk mempersuasi pemilih. Modus ketiga ini sulit dibuktikan, tapi di Boyolali relawan Prabowo-Hatta pernah menangkap basah mereka bagi uang. Walaupun untuk kasus ini agak sulit dibuktikan ditengah kondisi ini.

Lebih lanjut Suryo juga mengatakan pihak Prabowo-Hatta memegang semua bukti dari tiga modus kecurangan tersebut. Kecurangan tidak hanya masif dan sistematis, tetapi juga terencana. Kecurangan itu bisa dilihat dari rekomendasi Bawaslu ke KPU DKI Jakarta. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sekitar 5 ribu TPS. Sayangnya, KPU DKI ogah menjalankan rekomendasi itu dengan berpegangan kepada aturan, telah lewat 10 hari sejak pemungutan suara pada 9 Juli 2014.

Pihaknya ingin menegaskan apa yang dilakukan pihaknya bukan sekadar untuk mencari kemenangan, tetapi menjaga demokrasi Indonesia. Tim Prabowo-Hatta tidak mau ada kecurangan dalam pilpres ini. Mereka sudah siap menggugat dan digugat, apapun hasil KPU nanti.