Jakarta - Rekapitulasi perolehan suara sementara KPU yang mengunggulkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat partai- partai di koalisi Prabowo-Hatta berpikir ulang. Komunikasi pun dijalin, melihat peluang untuk bergabung di gerbong pemenang agar tetap dapat posisi di pemerintahan.

Di awal-awal pembentukan koalisi, mantan Walikota Solo ini berulang kali menegaskan bahwa ia menetapkan koalisi tanpa syarat. Ketika partai-partai koalisi Prabowo merapat, konsistensi Jokowi diuji.

"Kalau Jokowi konsisten dengan omongannya bahwa dia tidak ingin bagi-bagi kursi di pemerintahannya maka Jokowi harus pegang prinsip bahwa koalisi partai itu hanya di parlemen, tidak di pemerintahan. Kalau lobi itu berhasil, itu yang ditunggu publik," kata Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (22/7/2014).

Jokowi dinilai tidak perlu menerima semua partai yang mendekatinya. Koalisi yang terlalu besar justru bisa merugikan dirinya sendiri.

"Cukup 1 saja yang kursinya signifikan, tidak semua partai bisa diajak," ucapnya.

Meski begitu, kewenangan 'menggemukkan' koalisi kerempeng dinilai Heri bukan di tangan Jokowi seorang. Sosok Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP masih memegang kunci.

"Kuncinya di Mega sebenarnya. Kalau Mega ingin buka diri bahwa koalisi yang dibangun sampai 50+1% di parlemen, maka harus buka peluang untuk terima partai lain," pungkasnya.

Detik
------

SIAPA AYO ????