[URL="http://m.inilah..com/read/detail/2121511/prabowo-hatta-kecurangan-pilpres-terencana"]SUMBER [/URL]

Kubu calon presiden Prabowo-Hatta menemukan tiga modus kecurangan yang dilakukan dengan sistematis dan melibatkan banyak orang oleh saingannya di kubu Jokowi – JK untuk memenangkan pilpres.

Sampai saat ini baru ada tiga modus kecurangan yang dilakukan kubu Jokowi-JK untuk memenangkan pilpres. Modus tersebut dijalankan dengan sangat terencana karena libatkan banyak pihak. Modus mereka dapat mematikan demokrasi ungkap penasehat relawan Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo di Jakarta hari Minggu kemarin.

Modus pertama, dijelaskan Suryo, ada indikasi tindakan melakukan mark up atau penggelembungan suara di sejumlah daerah khusus dengan TPS terpilih. Mereka pilih daerah yang menguntungkan secara politik seperti DKI, Jateng dan Bali dengan populasi padat pemilih. TPS dipilih yang panitianya dari unsur kader mereka. Di TPS inilah mobilisasi suara dilakukan. Banyak orang tidak dikenal datang hanya tunjukkan KTP bisa mencoblos Jokowi-JK.

Modus kedua, lanjutnya, kecurangan dilakukan dengan memanipulasi jumlah penghitungn suara. "Mereka bermain fatamorgana angka. Rekap suara di Kediri Jawa Timur misalnya, Prabowo-Hatta dapat 294.429 dan Jokowi-JK dapat 619.456. Jumlah angka Jokowi-JK berubah jadi 919.456. Angka 6 dan 9 kan mirip, tinggal dibalik saja sudah dapat 300 ribu suara mereka.

Modus ketiga, katanya, melakukan money politic. Ini cara klasik, bagi uang, atau kartu sehat untuk mempersuasi pemilih. Modus ketiga ini sulit dibuktikan, tapi di Boyolali relawan Prabowo-Hatta pernah menangkap basah mereka bagi uang. Walaupun untuk kasus ini agak sulit dibuktikan ditengah kondisi ini.

Lebih lanjut Suryo juga mengatakan pihak Prabowo-Hatta memegang semua bukti dari tiga modus kecurangan tersebut. Kecurangan tidak hanya masif dan sistematis, tetapi juga terencana. Kecurangan itu bisa dilihat dari rekomendasi Bawaslu ke KPU DKI Jakarta. Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sekitar 5 ribu TPS. Sayangnya, KPU DKI ogah menjalankan rekomendasi itu dengan berpegangan kepada aturan, telah lewat 10 hari sejak pemungutan suara pada 9 Juli 2014.

Contoh kasus yang santer yaitu terjadi di Papua, tidak ada pemilih yang datang, namun ada surat suara yang dicoblos. Suara Prabowo-Hatta di daerah yang dimaksud nol, tegasnya. Modus kecurangan yang ditemukan, seperti jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sah dan tidak sah. Modus lainnya adalah pengguna hak suara lebih besar dari data pemilih yang tertera. Hal ini berpotensi membuat konstitusi kita di ambang krisis.

Pihaknya ingin menegaskan apa yang dilakukan pihaknya bukan sekadar untuk mencari kemenangan, tetapi menjaga demokrasi Indonesia. Tim Prabowo-Hatta tidak mau ada kecurangan dalam pilpres ini. Mereka sudah siap menggugat dan digugat, apapun hasil KPU nanti.

Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan presiden terpilih pada 22 Juli besok. Rencananya Komisioner KPU Arief Budiman bakal mengumumkan pukul 16.00 WIB.