Liputan6.com, Jakarta - Masa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggeruduk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menduga, ada pelanggaran pidana yang dilakukan KPU karena tak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Aspirasi dari berbagai elemen. Dari semua elemen masyarakat karena semua merasakan kecurangan yang sistematis dan massif," kata mantan Presiden BEM Universitas Trisakti Andre Rosiade di depan kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014).

"Tapi KPU tidak merespons dari Bawaslu yang menyuruh KPU agar melakukan PSU (pemilihan suara ulang) di 6 kabupaten/kota Jawa Timur. Dan 5.800 di DKI Jakarta."

Dia mengatakan, sebenarnya KPU diberikan waktu hingga tanggal 8 Agustus 2014 untuk menunda pleno penetapan hasil Pemilihan Presiden. Namun, KPU bersikukuh akan melakukan penetapan Pilpres pada 22 Juli besok.

"Banyak sekali kecurangan. Karena di UU masih ada 1 ruang hingga 8 Agustus. Kenapa tidak diberikan kesempatan dulu PSU oleh KPU. Kenapa KPU ngotot Pleno besok?" ucap Andre.

Dalam aksi unjuk rasa ini, demonstran juga membawa keranda mayat dan sebuah sangkar burung. Iring-iringan massa menuju KPU juga sambil bersalawat.

"Keranda dan sangkar itu, bentuk kekecewaan masyarakat terhadap KPU. Kenapa KPU keras kepala. Seakan menutup mata terhadap rekomendasi kecurangan. Ini seperti demokrasi sudah mati," tandas Andre. (Mut)
(Nadya Isnaeni )
sumber : [1]