Jakarta - Terkait permintaan tim kampanye nasional nomor urut satu bahwa rapat pleno rekapitulasi nasional diundur, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak angkat bicara. Nelson mengatakan, sesuai prosedur, sudah tidak akan lagi ada Pemungutan Suara Ulang.

"Kami punya batasan laporan itu disampaikan paling lambat sejak tiga hari peristiwa terjadi. Kalau sudah melampaui waktu itu semua jadi kedaluwarsa," katanya di Jakarta, Senin (21/7).

Nelson menyampaikan, Bawaslu sudah bekerja sebagaimana mestinya. Sampai saat ini, Bawaslu masih berusaha tetap menjaga netralitas dan kredibilitas, meskipun dalam prakteknya, Bawaslu memiliki sejumlah keterbatasan.

"Saya juga harus mengakui karena keterbatesan itu kami tidak mampu sebagaimana mestinya," tambah Nelson.

Terkait laporan dari tim advokasi Prabowo mengenai kecurangan besar yang terjadi di Jakarta, Nelson mengatakan telah memverifikasi dan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di tempat yang terbukti terjadi pelanggaran.

"Apalagi laporan itu tiba-tiba disampaikan secara besar-besaran, yang mengatakan terdapat pelanggaran di 5.800-an TPS dan mereka meminta pemungutan suara ulang, sebagian sudah diverifikasi dan itu sudah dilakukan PSU di 13 TPS," bebernya.

Padahal, Nelson melanjutkan, tidak ada alasan hukum untuk melakukan PSU lagi. Kalau melihat kenyataan di Jakarta, Nelson mengatakan, merosotnya jumlah pemilih. "Kita melihat di 13 TPS yang diulang, terjadi penurunan jumlah pemilih," imbuhnya.

"Dan ini juga akan menurunkan demokrasi sendiri, tidak ada alasan hukum untuk pemungutan suara ulang, kecuali yang dikatakan tadi, lebih dari satu orang pemilih memberikan hak suara lebih dari satu," pungkasnya.

Penulis: HIZ/FMB



sumber :
http://m.beritasatu.com/nasional/198...ara-ulang.html

Original Posted By fifabrazill►

Calon Presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU menunda pengumuman hasil rekapitulasi nasional pada 22 Juli 2014.

"Saya mengimbau semua penyelengara pemilu sesuai sumpahnya mulai proses pilpres. Proses ini dijamin bersih dan transparan," kata Prabowo di Hotel Four Seasons di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Oleh karena itu, mantan Danjen Kopassus ini menegaskan KPU wajib menjalankan rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

"Kami tuntut apa yang dijamin undang-undang. Karena Bawaslu sudah merekomendasi ada pemilihan suara ulang (PSU), maka KPU wajib melaksanakannya," ucapnya.

Jika KPU tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu tersebut, maka komisioner KPU dapat dipidanakan.

"Dan kalau tidak dilaksanakan itu dapat dipidanakan. Jadi ini sangat mempertanyakan legitimasi dari seluruh proses ini. Kami menganggap semua proses ini cacat," tegasnya.

http://pemilu.okezone.com/read/2014/...endasi-bawaslu