INDONESIA2014 - Terbongkarnya skandal tabloid Obor Rakyat ternyata berdampak panjang. Kini, yang menjadi soal bukan cuma soal isi tabloid tersebut yang dipenuhi informasi-informasi yang tergolong dalam kategori ‘fitnah’, ‘pencemaran nama baik’ dan ‘membangkitkan kebencian antar Ras, Etnik dan Golongan’, namun juga soal siapa yang membiayainya.

Seperti diberitakan harian Media Indonesia (30 Juni), penelusuran jurnalistik tentang Obor Rakyat ternyata membawa mereka pada nama-nama besar yang berperan dalam penggerusan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, penerbitan Obor Rakyat adalah bagian dari upaya sistematis untuk menghancurkan Jokowi demi kepentingan apa yang dikenal sebagai Mafia Migas Indonesia.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, penerbitan Obor Rakyat ini tak bisa dilepaskan dari pendana utamanya, yatu pengusaha migas Muhammad Riza Chalid. Dana penerbitan Obor Rakyat yang disebarkan ke pesantren-pesantren di Jawa ini memang relatif besar. Diperkirakan, untuk membuat dan menyebarkan tabloid itu ke seratus ribu alamat, diperlukan dana sekitar Rp 500 juta per edisi.

Namun angka itu tak berarti apa-apa bagi pengusaha kakap seperti Riza Chalid. Bukan tabloid itu saja yang dibiayainya. Riza juga menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia yang merupakan markas pemenangan Prabowo-Hatta. Di rumah itu, Riza mendirikan media center yang dipimpin Muchlis Hasyim. Jurnalis senior inilah yang mendirikan tabloid Obor Rakyat. Sebelumnya Riza juga sudah mendanai portal berita inilah..com.

Pertanyaannya, kemudian, siapakah Muhammad Riza (atau Reza) Chalid?

Muhammad Riza Chalid adalah WNI keturunan Arab yang tidak banyak tampil di media dan ruang publik, namun sebenarnya berperan kunci dalam impor migas ke Indonesia.

Ia memperoleh keuntungan luar biasa dari impor migas Indonesia, dan itu diperolehnya karena kedekatannya dengan petinggi politik Indonesia. Di Singapura ia disebut sebagai ‘Gasoline Godfather’. Di Indonesia, karena kekuatannya yang menentukan dalam impor migas, ia dikenal sebagai Mafia Migas. Dulu dia akrab dengan keluarga Suharto, dan sekarang merapat dengan lingkaran SBY. Salah satu petinggi utama yang yang dianggap melindungi kepentingan sekaligus memperoleh keuntungan finansial dari Riza Chalid adalah Hatta Rajasa.

Riza sangat berkepentingan agar praktek ‘Mafia Migas’ yang berlangsung saat ini tak akan patah di tengah jalan. Dan cara terbaik adalah mendukung lahirnya pemerintah yang akan pro pada kepentingannya.
Salah satu tulisan bagus yang menjelaskan siapa Mohammad Riza Chalid adalah artikel Direktur Eksekutif Global Future Institute, Mas Hendrajit yang dimuat di laman facebooknya (https://www.facebook.com/mas.hendraj...51792633179161). Tulisan ini penting karena bukan sekadar dibuat oleh penulis anonim, tapi karena Hendrajit dikenal sebagai ilmuwan kritis yang cenderung mendukung Prabowo.

Dipaparkan dalam tulisan itu, Riza (dengan perusahaannya Global Energy Resources) dipandang sebagai Mafia Migas karena ia berperan sebagai perantara (trader) antara pemasok-pemasok minyak mentah untuk Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL). Karena perannya itu, oleh kalangan bisnis Singapura, Riza disebut sebagai Gasoline Godfather.

Kekuatan Riza ada pada kemampuannya mengendalikan PETRAL yang 99,83 persen sahamnya sebenarnya dimiliki Pertamina (dan 0.17% dimiliki oleh Direktur Utama PETRAL, Nawazir).

Tugas utama PETRAL adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/ Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Pengadaan minyak untuk PETRAL dilakukan baik secara tender terbuka maupun melalui pembelian langsung.

Global Energy Resources milik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan, yakni Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan itu merupakan mitra utama Pertamina, dan pada dasarnya Riza menguasai PETRAL melalui lima perusahaan ini. Impor minyak Indonesia terutama dilakukan melalui lima broker tersebut.

Dari referensi lain, diperoleh data yang menunjukkan bahwa angka keuntungan Riza sangatlah fantastis. Tahun 2011 PETRAL membeli 266,42 juta barrel impor minyak, senilai Rp 275,5 triliun. Dalam proses inilah, Riza memperoleh keuntungan besar yang diperoleh melalui cara mark up harga. Sebagai contoh, harga beli minyak oleh PETRAL pada 2011 adalah rata-rata US$ 113.95/barel. Padahal harga rata-rata minyak dunia dengan kualitas baik hanyalah US$ 80-100 dolar / barel. Jadi ada selisih US$ 13–33/barel. Total keuntungan Riza luar biasa besar. Bila jumlah impor mencapai 200 juta barel per tahun, maka mark up-nya bisa mencapai sekitar Rp 20-60 triliun.

Di luar soal mark up, negara juga dirugikan karena dengan keberadaan PETRAL, negara terpaksa membayar komisi untuk setiap transaksi impor minyak. Hendrajit menulis, jika pembelian minyak Indonesia total 266 juta barel tahun 2011, dan PETRAL memperoleh komisi USD 3/barel, maka uang yang mengalir ke PETRAL mencapai US$ 798 juta/tahun, atau ekuivalen dengan Rp 7.2 triliun. Bisa dibilang, uang itu adalah uang terbuang percuma yang tak perlu dikeluarkan bila saja pembelian dilakukan tanpa perantara.

Banyak pihak sebenarnya sudah menyatakan bahwa keberadaan perantara semacam ini sama sekali tak diperlukan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, misalnya berusaha menghapuskan keberadaan PETRAL dan menganggap impor minyak bisa dilakukan secara langsung. Namun usaha ini gagal karena PETRAL memang membawa keuntungan buat banyak pihak.

Uang yang mengalir akibat mark up pembelian dan uang komisi yang diperoleh PETRAL tidak mengalir ke satu rekening. Dengan murah hati, Riza menyetor sebagian dana ke oknum-oknum dalam pemerintahan. Sebagai imbalan pengucuran kekayaan ke pejabat pemerintah, Riza memperoleh posisi istimewa dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menjalin kerjasama dengan Pertamina. Segenap keputusan dilakukan tanpa transparansi.

Riza berusaha agar Indonesia terus bergantung pada BBM impor yang sedikitnya berjumlah 200 juta barel/tahun atau 100 milyar liter per tahun. Untuk itu, kelompok Riza ini berupaya menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia.

Riza mengatur sedemikian rupa agar negara RI tergantung oleh impor bensin dan solar. Upaya pengembangan energi terbarukan pun dipatahkan.

Sebagian Direksi Pertamina yang kurang setuju dengan pembelian minyak via broker diganti. Bahkan penggantian Dirut Pertamina Ari Soemarno dengan Karen Agustiawan diduga terkait dengan kebandelan Ari yang ingin memindahkan kantor PETRAL dari Singapura ke Batam agar lebih bisa mudah diawasi.

Dalam konteks inilah, Hatta Rajasa dikabarkan menempati posisi kunci. Dia dianggap berperan besar misalnya dalam hal menolak pembangunan kilang minyak di Indonesia dan membiarkan impor minyak berjalan terus. Sebelum menjadi Menteri, Hatta memang terlibat dalam bisnis migas. Di era SBY ini, sejumlah nama yang dianggap kompak melindungi Riza adalah Hatta Rajasa, Purnomo Yusgiantoro (mantan Menteri ESDM), Jero Wacik, dan Pramono Edhie Wibowo.

Dengan kepentingan seraksasa itu, bisa dipahami bila kini Riza berusaha berperan dalam pembentukan pemerintah yang akan berkuasa di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Dengan turun tahtanya Presiden SBY, nama yang bisa menjadi kunci adalah Hatta. Sejak lama sebenarnya sudah ada upaya untuk menggandeng Hatta dengan Jokowi. Tak kurang dari Amien Rais pernah berusaha berinisiatif menjodohkan Hatta dengan Jokowi, segera sesudah pemilihan legislatif selesai. Namun usaha itu gagal.

Karena itu, kosentrasi dukungan kini diarahkan pada Prabowo-Hatta.

Persoalan ini kini sudah menjadi masalah publik. Direktur Aliansi Perkuat Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pertamina), Syafti Hidayat, secara terbuka sudah mempersoalkan kehadiran Riza Chalid di belakang pendirian Obor Rakyat. Menurut Syafti, apa yang terjadi membuktikan bahwa adanya ‘partner in crime’, yaitu persekongkolan antara para pelaku kejahatan untuk melindungi kepentingan jahat.

Pertarungan pilpres sudah akan mendekati titik akhir. Apapun hasilnya, itu akan mempengaruhi apakah mafia migas di Indonesia masih akan berjaya atau tidak.