Ingin Transparan, PKS Dukung Rencana Melaporkan KPU ke Mabes Polri
Senin, 21 Juli 2014 | 10:50 WIB
TRIBUNNEWS/HERUDIN


Pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla nomor urut dua.


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mabes Polri. Laporan tersebut dilakukan setelah ada komunikasi dan persetujuan semua partai pendukung Prabowo-Hatta.

Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, Tim Hukum Prabowo-Hatta melaporkan KPU ke Mabes Polri untuk meminta secara tegas transparansi dan keadilan KPU dalam melakukan penghitungan suara secara nasional.

Pasalnya, di saat bersamaan, pihaknya menemukan sejumlah kecurangan yang seharusnya dapat ditelusuri oleh KPU. (baca: Sore Ini, Tim Hukum Prabowo-Hatta Laporkan KPU ke Mabes Polri)

"Tolong jangan diartikan macam-macam. Kita tidak ingin apa-apa, kita hanya ingin KPU transparan dan proses pemilihan ini terjamin," kata Mardani, saat dihubungi, Senin (21/7/2014).

Mardani memahami ada komitmen yang harus dipenuhi KPU terkait penyelesaian penghitungan suara nasional pada 22 Juli 2014. Meski begitu, pihaknya juga berharap KPU dapat mempertimbangkan sejumlah kecurangan yang ditemukan tim Prabowo-Hatta sebelum melanjutkan proses penghitungan tersebut.

"Hak KPU untuk meneruskan penghitungan, kita sama-sama punya tugas. KPU ingin menyelesaikan tepat waktu, kita ingin pemilu transparan dan terjamin," ujarnya.

Tim Hukum Prabowo-Hatta akan melaporkan KPU ke Mabes Polri, Senin (21/7/2014) sore nanti. Sebelum membuat laporan ke Mabes Polri, mereka akan terlebih dulu membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).