Sunday, 20 Jul 2014 | 17:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, memberi batas waktu Komisi Pemilihan Umum hingga Senin (21/7/2014) pagi. Jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim Prabowo akan melaporkan KPU ke ranah hukum.

"Ini kan apabila ini tetap dilaksanakan, kita melihat perkembangan sampai besok. Ketika besok (rekapitulasi nasional) masih dilakukan, baru kita ambil action," kata Anggota Tim Hukum Prabowo Hatta, Alamsyah, usai pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite koalisi merah putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (20/7/2014) siang.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Alamsyah dan sejumlah anggota tim hukum lainnya memaparkan kepada Prabowo dan elite koalisi mengenai kecurangan yang terjadi di berbagai daerah. Mereka sepakat KPU harus menghentikan proses rekapitulasi nasional yang saat ini sudah berjalan.

"Jadi sekarang kita belum bicara itu (proses hukum) dulu, kita baru bicara minta rekapitulasi ditunda. Tapi kalau sampai besok rekapitulasi masih terus jalan, kita baru akan bertindak," ujarnya.

Terkait gugatan ke Mahkamah Konstitusi sendiri, Alamsyah belum mau berandai-andai. Pasalnya, dia masih melihat peluang Prabowo-Hatta meraih kemenangan. Alamsyah juga tidak mau berandai-andai bahwa pihaknya akan kalah.

"Kalau untuk ke MK, setelah hasil penetapan baru kita putuskan karena tidak tahu apakah kita terkait atau pemohon. Kalalu kita menang kan jadi pihak terkait, kalau kita kalah jadi pihak pemohon," ujarnya

Ane gak habis pikir dasar hukum apa yang akan dipakai timses ps. Setahu ane gak ada kewenangan capres buat mengintervensi kpu. Ini sama aja melukai konstitusi yg notabene memberikan kewenangan Ke KPU

Hilang paham ane ngeliat hal diatas
Semoga pesta demokrasi ini tetap berjalan kondusif. Amin