5 Tuntutan Prabowo jelang 22 Juli, termasuk minta Pemilu ulang!




Dalam hitungan hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan rekapitulasi nasional hasil Pemilu Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan pada 9 Juli lalu. Jauh sebelum pengumuman berlangsung, Capres Prabowo Subianto malah membuat pernyataan kontroversi, yakni meminta agar pemilu diulang.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai berkunjung ke kediaman mantan Presiden BJ Habibie di Patra Jasa, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan lantang dia menuding ada kecurangan saat berlangsungnya pencoblosan 9 Juli lalu.

"Indikasi kecurangan yang cukup masif dan ini harus kita lakukan pemilihan ulang supaya sah," kata Prabowo, Sabtu (19/7).

Tak hanya Prabowo, Tim Pemenangan Prabowo-Hatta menyatakan akan menolak hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli mendatang. Atas alasan serupa, mereka berkeyakinan agar pengumumannya ditunda selama sebulan.

Berikut permintaan pemilu ulang dan penundaan rekapitulasi yang diajukan kubu Prabowo-Hatta yang dirangkum :

1. Prabowo minta pemilu diulang



Capres nomor urut satu Prabowo Subianto meminta Pemilu diulang. Alasannya, dia menemukan banyak kecurangan.

"Saya prihatin dapat laporan dari tim saya banyak kejanggalan dan kecurangan. Indikasi-indikasi kecurangan banyak. Tentunya harus diulang ya. Kalau tidak salah di Jakarta Bawaslu sudah setuju pemilihan ulang di 5.800 TPS, karena ada keanehan kejanggalan," kata Prabowo, usai bertemu Habibie di Jakarta, Sabtu (19/7).

Menurut dia pemilihan suara ulang tak hanya harus dilakukan di Jakarta. Banyak daerah juga harus diulang.

"Selain di Jakarta di banyak tempat lain ada," kata Prabowo.

2. Ingin ada perbaikan pemilu



Capres Prabowo Subianto meminta pemungutan suara diulang. Kubu Capres nomor satu ini juga meminta rekapitulasi penghitungan KPU tanggal 22 Juli ditunda.

Apa Prabowo sudah yakin kalah hingga melakukan hal itu?

"Tidak, ini justru komitmen kita terhadap perbaikan pemilu. Karena yang kita ingin itu bukan sekedar hasil. Kan masih banyak pelanggaran juga," kata Tim Advokasi Kubu Prabowo Hatta, Habiburokhman, saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (19/7).

Menurut dia kubu Prabowo justru menghormati KPU. karena itu mereka minta hasil rekapitulasi KPU tak segera diumumkan.

"Ini justru bagian sikap menghormati tanggal 22. Kita ingin hasil yang betul demokratis," katanya.

3. Rekapitulasi ditunda sebulan



Dugaan kecurangan selama berlangsungnya pencoblosan Pilpres 2014 membuat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta menyatakan menolak hasil rekapitulasi. Bahkan, mereka meminta agar pengumuman rekapitulasi KPU pada 22 Juli mendatang ditunda.

"Kami meminta ditunda sampai 1 bulan. Sesuai undang-undang pasal 158 ayat 2," ujar Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Firman Wijaya di Rumah Polonia, Jakarta, Sabtu (19/7).

Meski demikian, Firman menyadari penundaan hanya dapat dilakukan KPU sebagai lembaga berwenang.

"Penundaan adalah kewenangan KPU. Ini menentukan kualitas pimpinan lembaga negara," lanjutnya.

Menurutnya, ada ancaman serius terhadap kualitas pemilu, termasuk legitimitasnya. Harus ada sikap secara serius dari KPU untuk mengatasinya.

"Tingkat rekomendasi secara normal menunjukkan sikap rekomendasi secara yuridis cacat hukum. Kalau sudah cacat, legalitas akan jadi masalah. Ini akan bahayakan kredibilitas lembaga pemilu.," tandasnya.

4. Pemilihan ulang di DKI, Jatim dan Kalteng



Kubu Prabowo meminta pemilihan ulang di sejumlah daerah. Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Fadli Zon mengklaim banyak terjadi kecurangan.

"Tim di daerah meminta ada pemilihan ulang di Jatim sesuai dengan instruksi Bawaslu di 6 kabupaten, Kalteng, dan di DKI," kata Fadli di Jakarta, Rabu (19/7).

Sementara, tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, yang dimaksud Prabowo adalah penghitungan suara ulang.

"Intinya bukan pemilu ulang, tapi penghitungan ulang," kata Habiburokhman meluruskan ucapan Prabowo saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (19/7).

Menurut dia banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Sehingga Prabowo meminta pemungutan suara diulang. Hal ini pun menurutnya bukan berarti tak menghormati KPU. Hanya saja mereka ingin segala kekurangan diperbaiki sebelum resmi diumumkan.

"Saya minta diselesaikan dulu permasalahan-permasalahan ini," kata dia.

5. Wajar jika pemilu diulang



Juru bicara pasangan capres nomor satu Mahfud MD mengklaim Prabowo banyak dicurangi. Karena itu wajar saja Prabowo meminta pemungutan suara diulang.

"Selama ini seakan-akan Prabowo curang tapi kecurangan bukan kami. Itu dari bukti yang sudah ada saja," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut Mahfud tim advokasi hukum menemukan 5.800 TPS dengan pemilih yang diduga KTP palsu dan tanpa A5. Di tempat-tempat seperti ini harus digelar pemungutan suara ulang. Kalau sudah begini bisa jadi pemilu ulang digelar.

"Secara materil wajar karena ada ribuan seperti itu," jelasnya.

Menurut Mahfud, pemungutan suara ulang tak cuma harus digelar di 13 TPS saja. masih banyak sisanya yang belum dilihat.

"Itu dari bukti yang sudah ada saja. Kita terima aspek politik dan hukum, aturan harus ditegakkan. Kita tetap tunggu tanggal 22," kata dia.
SUMUR AIR

HATI-HATI DENGAN TAKTIK SANG JENDRAL