Tim Prabowo-Hatta meminta KPU menunda pengumuman hasil pemilihan presiden 2014. Mendengar hal itu, kuasa hukum Jokowi-JK, Hamid Awaluddin menilai permintaan itu tidak ada dasarny.

"Penundaan yang diminta tidak ada dasarnya kecuali memang ada alasan subjektif seperti kalau ditemukan pidana pemilu pasti sudah diproses. Kalau hasil, ya di Mahkamah Konstitusi kan dimana Mahfud ada disana," ujar Hamid kepada wartawan di Jalan Jenggala, Sabtu (19/7/2014).

Hamid mengatakan, penundaan pengumuman hasil pemilu itu melawan kehendak rakyat. Karena rakyat Indonesia sudah sangat menunggu hasil pilpres ini.

"Ini kan tensi sosial yang tinggi, sudah lama impikan pengumuman yang sudah di tetapkan 22 juli nanti. Kalau tiba-tiba ingin ditunda itu kan melawan kehendak rakyat pemilih dan non pemilih. Ini yang tidak dipikirkan karena suasana batin ada disana," jelas Hamid.

Hamid meminta kepada kubu Prabowo-Hatta untuk berjiwa ksatria. Dan menerima segala hasil yang akan diumumkan KPU pada tanggal 22 Juli nanti.

"Itu justru yang dikatakan kalau mau yan ksatria aja. Tidak puas dan punya data datang ke MK. Jangan karena angka presentase buat anda was-was anda ingin menunda pengumuman itu kan tidak elok," jelas Hamid.

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...k-ada-dasarnya