JAKARTA (Pos kota) – Meski sudah diperiksa dari pagi sampai sore, namun dua tersangka kasus Bus TransJakarta senilai Rp150 miliar, tahun anggaran 2012, tidak ditahan. Kapuspenkum Tony Trinagus Spontana beralasan pemeriksaan baru pertama dan tim penyidik memiliki pertimbangan lain. Namun begitu, bukan berati tidak dapat ditahan.
“Tunggu saja, pastinya tim penyidik akan mempertimbangkan lain, jika memang sudah memiliki alasan-alasan yang cukup,” kata Tony di Kejaksaan Agung, Kamis malam.
Dua terssangka yang diperiksa, adalah Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi Unit Kerja Sekretariat dan Bidang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Gusti Ngurah Wirawan dan Hasbi Hasibuan (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Bus Busway Tahun 2012.
“Untuk tersangka Hasbi Hasibuan, fokus soal kronologis pelaksanaan kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta Articulated (bus gandeng) Paket I dan Paket II di Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 baik perencanaan, pengadaan barang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pengadaan Bus Busway, penyerahan hasil pekerjaan dari pelaksana serta persetujuan pembayaran Uang Negara kepada pemenang lelang (pihak ketiga).”
Sementara pemeriksaan Gusti Ngurah Wirawan, lanjut Tony,”ditunda, karena dia hadir tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi penyidik menunda dan menjadwalkan kembali pemeriksaannya sebagai tersangka.”
Tim penyidik juga memeriksa saksi Yani Suryani, SE (Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Anggota Tim Pendamping Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway.
Sedangkan saksi lain, yakni Sherly Diana, tidak hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa keterangan yang jelas.
TAHUN 2013
Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana juga menjelaskan untuk kasus Bus TransJakarta, 2013 telah diperiksa Tutung Budi Karya (Kabid PPC I Bea dan Cukai Tanjung Priok) dan I Made Karma Yoga (Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta selaku Anggota Tim Pendamping Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway.
Dan Franky ( Kepala Inspektorat DKI Jakarta) selaku Anggota Tim Pendamping Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway
Sementara saksi Endang Widjayanti ( Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKD) DKI Jakarta selaku Anggota Tim Pendamping Pengendalian Teknis Pengadaan Bus Busway tidak hadir tanpa keterangan. (ahi)

Jakarta – KabarNet: Konsultan IT Jokowi Widodo saat menjabat Walikota Solo, Wahyu Nugroho dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Surakarta, Ali Usman, besok berencana kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka akan menyampaikan surat bukti penunjukan Wahyu Nugroho sebagai konsultan Jokowi melalui Dinas Pendidikan Surakarta.

Sebelumnya, Wahyu dan Ali Usman sudah dua kali ke gedung KPK untuk melaporkan kasus dugaan manipulasi data penerimaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Proyek ini merupakan cikal bakal kartu Jakarta Sehat (KJP) yang diterapkan Jokowi di DKI Jakarta. “Kami sudah dua kali ke KPK dan besok ke sana lagi untuk melengkapi data yang diminta KPK. Salah satu data yang diminta KPK adalah surat bukti penunjukan kalau saya konsultan Jokowi,” kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Rabu 16 Juli 2014.

Dia mengungkapkan, terjadi manipulasi jumlah penerima dana BPMKS yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 12,4 miliar. Menurut dia, manipulasi data sangat mudah dilakukan mengingat program yang digunakan exel office, bukan program berbasis data base yang tidak bisa digandakan saat melakukan input data.

Wahyu mengatakan, data yang input untuk proyek itu awalnya sebanyak 110 ribu siswa dengan anggaran yang dikeluarkan sekira Rp 23 miliar. Sementara jumlah siswa di Solo hanya mencapai sekira 105 ribu.

Menurut Wahyu setelah pihaknya melakukan validasi data, berdasar data base yang dimilikinya ternyata penerima bantuan pendidikan itu hanya mencapai 65 ribu siswa dengan aggaran sekira Rp 10,6 miliar. Namun tetap dipaksakan. Dia pun pernah meminta agar dana tidak dikucurkan, namun dana tetap dikucurkan. Kasus itu terjadi terjadi di tahun anggaran 2010-2011, saat BPMKS baru diluncurkan. “Kalau semua dikasih BPMKS, artinya kan semuanya miskin, dan itu enggak mungkin se-Solo miskin semua,” ujar Wahyu, yang berprofesi sebagai dosen ini.

Karena itulah, Wahyu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Karena tidak digubris, ia kembali menyambangi kantor Abraham Samad Cs pada 27 Juni 2014 dengan melengkapi bukti dan membawa beberapa orang saksi. Ada beberapa CPNS yang jadi saksi. Mereka, katanya membantu untuk menginput dengan data base. “Jadi kami akan ke KPK lagi besok,” demikian Wahyu. [KbrNet/Rakyat Merdeka]