Kapolri Jenderal Pol Sutarman menilai empat lembaga survei yang dilaporkan ke polisi tak perlu dipidanakan. Puskaptis, JSI, IRC dan LSN dipolisikan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

"Ya laporan pasti kita terima tapi semua lembaga survei itu pasti menggunakan metode ilmiah dan menggunakan metodenya masing-masing. Saya kira masalah-masalah seperti ini tidak perlu dipidanakan," ujarnya usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/7).

Sutarman mengatakan lembaga-lembaga survei itu pasti menggunakan metode ilmiah untuk melakukan penghitungan. Metode-metode itu, kata Sutarman, berbeda-beda sehingga hasilnya mungkin berbeda. Karena itu, Sutarman mengaku bingung apa yang akan dipidanakan.

"Menurut saya tidak perlu dipidanakan mau dipidanakan apanya, dia dari aspek ilmiahnya pasti dipenuhi, dari aspek-aspek yang lain pasti dipenuhi. Kan mereka kan punya metode ilmiah masing-masing," jelasnya.

Sutarman mengatakan jika lembaga survei itu memang tidak kredibel, biarkan masyarakat yang menilai. "Silakan kalau memang hasil surveinya itu memang tidak sesuai kredibel, biarkanlah masyarakat yang menilai," ujarnya.

Sutarman mengatakan pada 22 Juli nanti akan terbukti mana lembaga survei yang tidak kredibel. "Ya sudah biarkan saja, nanti hasil keputusan KPU itulah yang akan menilai bahwa itu survei itu kredibel atau tidak, itu ada di situ nanti tanggal 22 (buktinya). Kan kasihan semua tindakan dipidanakan, kasihan, ya laporan tetap kita terima," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) melaporkan 4 lembaga survei yang merilis hasil penghitungan cepat Pilpres 9 Juli lalu ke Bareskrim Polri. 4 lembaga survei itu dinilai meresahkan masyarakat dan melakukan kebohongan publik.

http://www.merdeka.com/peristiwa/kap...pidanakan.html