- Beranda
- Berita dan Politik
[Skandal BLBI] Panggil Mega, Akankah Sejarah 2011 Terulang, Massa PDIP Duduki KPK ??
...
TS
raja.bolos
[Skandal BLBI] Panggil Mega, Akankah Sejarah 2011 Terulang, Massa PDIP Duduki KPK ??
KPK akan Periksa Megawati Terkait BLBI, Pengamat: Itu Langkah Tepat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memanggil mantan Presiden Megawati Soekarnoputri terkait penyelidikan dugaan korupsi pada penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dimintai pendapatnya, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai pemanggilan Megawati merupakan langkah yang tepat, karena penerbitan SKL dikeluarkan saat Ketua Umum PDI Perjuangan itu berkuasa.
"Kalau menurut saya tepat jika pemanggilan Mega terkait Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kebijakan release and discharge dan berapa banyak pengemplang yang di release. Zaman Megawati punya banyak data soal itu," ujarnya, Minggu (13/7/2014).
Menurut Mudzakir, kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Sebabnya, ada indikasi surat pengampunan bagi obligor BLBI bisa diperjualbelikan.
Terlebih, lanjut Mudzakir, belum jelas berapa uang yang telah masuk ke negara dari kebijakan tersebut. Jika ternyata malah merugikan negara, pandang dia, maka patut diduga ada praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
"KPK harus menelusuri mengapa kebijakan itu dilakukan dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Harus ditelusuri juga apakah kebijakan release and discharge menguntungkan atau merugikan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Mudzakir mengatakan bahwa presiden terpilih harus berkomitmen menuntaskan kasus BLBI. Dia mengingatkan, dua calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo memiliki potensi resistensi terhadap penuntasan skandal BLBI.
Pasalnya, dua kubu capres sama-sama diisi dengan pihak-pihak terkait skandal BLBI. Hanya saja, kubu Joko Widodo alias Jokowi dinilai paling tinggi resistensinya karena banyak didukung oleh orang-orang dari rezim Megawati.
"Kebijakan release and dicharge diberikan saat pemerintahan yang terafiliasi dengan capres nomor 2. Jadi resistensi lebih banyak di nomor 2 karena lebih banyak yang terkait," kata Mudzakkir.
Jumat (11/7/2014) kemarin, Ketua KPK Abraham Samad memastikan bahwa komisinya tidak ada hambatan untuk memeriksa Megawati terkait penerbitan SKL untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati.
"Kita bakal panggil, kita enggak masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati itu, karena KPK tidak ada hambatan yang begitu-begitu," kata Abraham.
sumbernya
ini ada kisah sebelumnya di tahun 2011 dimana megawati sempat dipanggil kpk
Kader PDIP ancam duduki KPK
BANTEN -Menyusul pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus cek pelawat, ribuan kader PDIp mengancam akana menduduki gedung KPK.
"Kami menolak pihak KPK memanggil dan memeriksa Ketua Umum kami terkait dengan dugaan suap yang terjadi pada tahun 2004," kata Sekretaris DPC PDI P Kota Cilegon Banten, Agus Suparman, petang ini.
Dia menjelaskan, pemanggilan KPK atas Ketua Umum PDIP yang juga mantan Presiden Republik Indonesia sudah salah kaprah dan tidak sesuai.
"Mestinya aparat penegak hukum dan pemerintah lebih konsen terhadap kasus yang sudah jelas menyalahi aturan seperti Century dan penggelapan pajak," katanya menambahkan.
Ribuan massa yang sudah disiapkan oleh DPC PDIP rencananya berangkat ke KPK dengan menggunakan bus, dan berangkat dari Tol Cilegon Timur dan Barat. "Kesiapan kader kami di Cilegon sekitar 2.000 orang yang akan ke KPK dengan menggunakan 20 sampai 30 bus," ujarnya.
Namun pengerahan kader itu akan dibatalkan, jika penegak hukum membatalkan memanggil dan memintai keterangan Megawati Soekarnoputri. "Kalau nanti, ternyata pemeriksaan dibatalkan, maka kami juga tidak jadi berangkat. Pokoknya kami siap berangkat jika ada komando dari pusat," katanya menambahkan.
Pemanggilan Megawati Sokeranoputri oleh KPK adalah sebagai saksi yang meringankan atas permintaan kedua orang terdakwa, Max Moein dan Poltax Sitorus, oleh kuasa hukumnya, Petrus Selentinus yang disampaikan ke KPK.
[URL="http://www.waspada.co.id/index2.php/iMages/flash/index.php?option=com_content&view=article&id=176085:kader-pdip-ancam-duduki-kpk&catid=17
olitik&Itemid=30"]sumbernya[/URL]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memanggil mantan Presiden Megawati Soekarnoputri terkait penyelidikan dugaan korupsi pada penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dimintai pendapatnya, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai pemanggilan Megawati merupakan langkah yang tepat, karena penerbitan SKL dikeluarkan saat Ketua Umum PDI Perjuangan itu berkuasa.
"Kalau menurut saya tepat jika pemanggilan Mega terkait Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kebijakan release and discharge dan berapa banyak pengemplang yang di release. Zaman Megawati punya banyak data soal itu," ujarnya, Minggu (13/7/2014).
Menurut Mudzakir, kebijakan release and discharge untuk obligor BLBI berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Sebabnya, ada indikasi surat pengampunan bagi obligor BLBI bisa diperjualbelikan.
Terlebih, lanjut Mudzakir, belum jelas berapa uang yang telah masuk ke negara dari kebijakan tersebut. Jika ternyata malah merugikan negara, pandang dia, maka patut diduga ada praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
"KPK harus menelusuri mengapa kebijakan itu dilakukan dan apakah ada penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Harus ditelusuri juga apakah kebijakan release and discharge menguntungkan atau merugikan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Mudzakir mengatakan bahwa presiden terpilih harus berkomitmen menuntaskan kasus BLBI. Dia mengingatkan, dua calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo memiliki potensi resistensi terhadap penuntasan skandal BLBI.
Pasalnya, dua kubu capres sama-sama diisi dengan pihak-pihak terkait skandal BLBI. Hanya saja, kubu Joko Widodo alias Jokowi dinilai paling tinggi resistensinya karena banyak didukung oleh orang-orang dari rezim Megawati.
"Kebijakan release and dicharge diberikan saat pemerintahan yang terafiliasi dengan capres nomor 2. Jadi resistensi lebih banyak di nomor 2 karena lebih banyak yang terkait," kata Mudzakkir.
Jumat (11/7/2014) kemarin, Ketua KPK Abraham Samad memastikan bahwa komisinya tidak ada hambatan untuk memeriksa Megawati terkait penerbitan SKL untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati.
"Kita bakal panggil, kita enggak masalah itu. Kalau memang kita harus panggil Megawati itu, karena KPK tidak ada hambatan yang begitu-begitu," kata Abraham.
sumbernya
ini ada kisah sebelumnya di tahun 2011 dimana megawati sempat dipanggil kpk
Quote:
Kader PDIP ancam duduki KPK
BANTEN -Menyusul pemanggilan KPK terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kasus cek pelawat, ribuan kader PDIp mengancam akana menduduki gedung KPK.
"Kami menolak pihak KPK memanggil dan memeriksa Ketua Umum kami terkait dengan dugaan suap yang terjadi pada tahun 2004," kata Sekretaris DPC PDI P Kota Cilegon Banten, Agus Suparman, petang ini.
Dia menjelaskan, pemanggilan KPK atas Ketua Umum PDIP yang juga mantan Presiden Republik Indonesia sudah salah kaprah dan tidak sesuai.
"Mestinya aparat penegak hukum dan pemerintah lebih konsen terhadap kasus yang sudah jelas menyalahi aturan seperti Century dan penggelapan pajak," katanya menambahkan.
Ribuan massa yang sudah disiapkan oleh DPC PDIP rencananya berangkat ke KPK dengan menggunakan bus, dan berangkat dari Tol Cilegon Timur dan Barat. "Kesiapan kader kami di Cilegon sekitar 2.000 orang yang akan ke KPK dengan menggunakan 20 sampai 30 bus," ujarnya.
Namun pengerahan kader itu akan dibatalkan, jika penegak hukum membatalkan memanggil dan memintai keterangan Megawati Soekarnoputri. "Kalau nanti, ternyata pemeriksaan dibatalkan, maka kami juga tidak jadi berangkat. Pokoknya kami siap berangkat jika ada komando dari pusat," katanya menambahkan.
Pemanggilan Megawati Sokeranoputri oleh KPK adalah sebagai saksi yang meringankan atas permintaan kedua orang terdakwa, Max Moein dan Poltax Sitorus, oleh kuasa hukumnya, Petrus Selentinus yang disampaikan ke KPK.
[URL="http://www.waspada.co.id/index2.php/iMages/flash/index.php?option=com_content&view=article&id=176085:kader-pdip-ancam-duduki-kpk&catid=17
olitik&Itemid=30"]sumbernya[/URL]0
5K
62
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670.9KThread•40.8KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru