Prabowo Masuk Istana, Mega - Jokowi Menuju Penjara!

JAKARTA (voa-islam.com) - Demikian judul provokatif namun sarat makna. Menurut Progress 98 hal ini sejatinya tak sulit untuk di implementasikan.

Melalui ketuanya, Faizal Assegaf menyatakan "Untuk apa jutaan rakyat berpartisipasi menghadirkan pemimpin nasional melalui proses pemilu yang sangat sakral dan mahal, bila semua itu hanya berakhir demi pemuasan kekuasaan segelintir orang semata...?"

Pertanyaan itu adalah sebuah renungan bagi rakyat di negeri ini, dan semoga mengugah kesadaran para pejuang perubahan yang masih berjiwa idealis dan tercerahkan.

Dalam berbagai kesempatan, calon presiden "terpilih" Prabowo Subianto dengan gagah, berani dan cerdas berkali-kali menggulir pesan penuh makna. Yakni, keadilan dan kesejahteraan merupakan dua masalah penting yang harus konsisten untuk diperjuangkan bersama.

Keadilan dimaksud adalah upaya menegakan hukum guna memastikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan terbebas dari kejahatan korupsi serta bertujuan memberi perlindungan atas hak asasi manusia.

Secara spesifik terkait upaya pemberantasan korupsi, Prabowo dengan suara lantang membongkar bahwa setiap tahun telah terjadi kebocoran anggaran lebih dari seribu triliun rupiah.

Penyebab kebocoran tersebut akibat dari "salah urus" pengelolaan sumber kekayaan alam, praktek kartel dan hegemoni atas penguasaan ekonomi nasional oleh segelintir konglomerat asing dan aseng, serta tata kelola keuangan negara yang amburadul dan tidak transparan.

Bila saja uang yang demikian banyak itu dapat diselamatkan, maka akan memberi dampak besar untuk kesejahteraan hidup rakyat banyak. Membangkitkan kamjuan yang signifikan bagi rakyat dan negara untuk bergerak maju ke masa depan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Atas pandangan dan tujuan luhur Prabowo, jelas membuat saya, anda dan seluruh rakyat di negeri ini tergerak untuk mendukungnya. Tapi jalan untuk membawa Prabowo ke kursi kekuasaan guna merealisasikan misi mulia tersebut, tak semudah yang dibayangkan.

Pada tahapan konsolidasi politik untuk memenangkan Prabowo dalam proses pemilu presiden, dua tantangan serius telah menghadang. (Pertama) bila Prabowo menang maka kubu Jokowi akan melakukan perlawanan berupa penciptaan kekacauan nasional melalui provokasi isu kecurangan pemilu. Dengan sasaran jangka pendek bertujuan mendelegitimasi hasil pemilu.

(Kedua) jika rencana memboikot hasil pemilu melalui kerusuhan nasional gagal dilakukan, maka pendekatan jangka panjang adalah memunculkan gerakan oposisi dengan menggandeng kepentingan asing dan aseng untuk melengserkan Prabowo dari kursi kekuasaan.

Cara yang biasa digunakan melalui pengarahan aksi massa secara masif dan sporadis untuk menggoyah stabilitas keamanan nasional yang berujung pada desakan melengserkan Prabowo dari tampuk kekuasaan.

Fakta atas kedua skenario itu dalam tiga pekan ini semakin merebak melalui serangkaian isu / opini yang gencar dilakukan oleh jaringan media massa pendukung Jokowi (Metro tv, kompas, detik dan mitra pers terkait). Betapa culasnya kejahatan tersebut dipertontonkan dihadapan rakyat banyak demi melanggengkan kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan.

Menyikapi konspirasi jahat dimaksud, menurut saya perlu dihadapi dengan pendekatan yang serius dan efektif. Melalui upaya penegakkan hukum, bukan sebaliknya justru terjebak pada kompromi politik yang bersifat pragmatis.

Tegasnya, di awal terbentuknya pemerintahan Prabowo, terobosan untuk membawa Megawati dan Jokowi ke jalur hukum harus menjadi perioritas utama. Dan semua itu sangat memerlukan dukungan dari seluruh elemen rakyat, guna mendorong rencana KPK untuk memeriksa dan menetapkan Megawati sebagai tersangka dalam skandal kasus BLBI.

Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta, merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo ke meja hijau. Kasus ini tidak boleh berhenti apalagi hilang begitu saja.

Dengan membawa kedua politisi PDIP (Megawati dan Jokowi) ke ranah hukum, maka dapat dipastikan upaya untuk mengacaukan stabilitas nasional dapat ditangkal. Tegasnya memberi efek jera kepada mereka-mereka yang hendak menjadikan basis politik kepartaian sebagai tujuan untuk menghambat kelangsungan berbangsa dan bernegara dengan cara yang inkonstitusional.

Rakyat sudah muak dan energinya makin terkuras oleh permainan kotor politik para pendukung konglomerat hitam. Kini saatnya bangkit menggalang kebersamaan anak bangsa, mendukung sepenuhnya kehadiran kepemimpinan baru dari hasil pemilu yang sah, yakni Prabowo - Hatta untuk keadilan dan kesejahteraan.

Demikian rilis Progress 98 kepada Voa-Islam.com. [ahmed/faizal/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/liberali...enuju-penjara/

Untuk apa jutaan rakyat berpartisipasi menghadirkan pemimpin nasional melalui proses pemilu yang sangat sakral dan mahal, bila semua itu hanya berakhir demi pemuasan kekuasaan segelintir orang semata...?"

Keadilan dimaksud adalah upaya menegakan hukum guna memastikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan terbebas dari kejahatan korupsi serta bertujuan memberi perlindungan atas hak asasi manusia.

Secara spesifik terkait upaya pemberantasan korupsi, Prabowo dengan suara lantang membongkar bahwa setiap tahun telah terjadi kebocoran anggaran lebih dari seribu triliun rupiah.

Penyebab kebocoran tersebut akibat dari "salah urus" pengelolaan sumber kekayaan alam, praktek kartel dan hegemoni atas penguasaan ekonomi nasional oleh segelintir konglomerat asing dan aseng, serta tata kelola keuangan negara yang amburadul dan tidak transparan.

Bila saja uang yang demikian banyak itu dapat diselamatkan, maka akan memberi dampak besar untuk kesejahteraan hidup rakyat banyak. Membangkitkan kamjuan yang signifikan bagi rakyat dan negara untuk bergerak maju ke masa depan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

(Pertama) bila Prabowo menang maka kubu Jokowi akan melakukan perlawanan berupa penciptaan kekacauan nasional melalui provokasi isu kecurangan pemilu. Dengan sasaran jangka pendek bertujuan mendelegitimasi hasil pemilu.

(Kedua) jika rencana memboikot hasil pemilu melalui kerusuhan nasional gagal dilakukan, maka pendekatan jangka panjang adalah memunculkan gerakan oposisi dengan menggandeng kepentingan asing dan aseng untuk melengserkan Prabowo dari kursi kekuasaan.

Cara yang biasa digunakan melalui pengarahan aksi massa secara masif dan sporadis untuk menggoyah stabilitas keamanan nasional yang berujung pada desakan melengserkan Prabowo dari tampuk kekuasaan.

Fakta atas kedua skenario itu dalam tiga pekan ini semakin merebak melalui serangkaian isu / opini yang gencar dilakukan oleh jaringan media massa pendukung Jokowi (Metro tv, kompas, detik dan mitra pers terkait). Betapa culasnya kejahatan tersebut dipertontonkan dihadapan rakyat banyak demi melanggengkan kepentingan segelintir orang yang haus akan kekuasaan.

Di pihak lain, penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Bus Trans Jakarta, merupakan pintu masuk untuk menyeret keterlibatan Gubernur DKI Joko Widodo ke meja hijau. Kasus ini tidak boleh berhenti apalagi hilang begitu saja.