Jakarta - Nominal uang Rp 20 Miliar disebut Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid dihabiskan untuk membiayai lembaganya melakukan proses hitung cepat (quick count) Pilpres 2014. Jika Puskaptis perlu Rp 20 Miliar untuk quick count, lalu berapa duit yang dihabiskan lembaga survei lain?
Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menjelaskan kepada detikcom, Kamis (17/7/2014), soal biaya yang dipakai oleh sejumlah lembaga survei untuk melakukan quick count. Sejumlah lembaga survei itu telah diaudit oleh Persepi.
"Yang paling besar SMRC-LSI. Dengan 4.000 sampel, mereka menghabiskan dana sekitar Rp 3,7 Miliar," ungkap Hamdi.
Hamdi menjelaskan, duit Rp 3,7 Miliar yang dipakai SMRC-LSI disokong oleh konsorsium beranggotakan tujuh stasiun televisi.
"Poltracking keluar dana sekitar Rp 1,5 M. Sampelnya 2.000 TPS," lanjut Hamdi.
Populi Center juga melaksanakan quick count dengan sampel sekitar 2.000 TPS. Biayanya sekitar Rp 1,4 Miliar.
"Populi tayang di Rajawali TV dan media online, itu partner media mereka," kata Hamdi.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menyatakan biaya total yang dibutuhkan lembaganya sebesar Rp 2,4 Miliar. Biaya itu tak hanya untuk quick count, tapi juga exit poll dan pemantauan Pemilu.
"Sekitar Rp 2,4 miliar," kata Nico.
Selanjutnya ada CSIS-Cyrus yang menghabiskan dana sekitar Rp 1,3 miliar. Ada 2.000 TPS yang dijadikan sampel oleh Cyrus.
"CSIS yang membiayai semuanya. Cyrus yang melaksanakan," kata Hamdi.
Ada juga Indikator Politik yang melakukan quick count dengan sampel 2.000 TPS. Biayanya kisaran Rp 1,3 Miliar. "Dibiayain Metro TV sepenuhnya," kata Hamdi.
Hamdi menyimpulkan, kisaran dana yang dibutuhkan lembaga survei tersebut merentang antara Rp 1,3 Miliar hingga Rp 3,7 Miliar. Dari kesemuanya, Hamdi menyatakan tak ada bantuan dari pihak capres-cawapres yang diterima semua lembaga survei auditan Persepi itu.
"Nggak ada biaya dari capres-cawapres atau Timses capres-cawapres," ujar Hamdi.
embere
