Jakarta - Sistem Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan di Jakarta tidak lama lagi akan mulai diberlakukan. Hari ini Dinas Perhubungan DKI akan mengujicoba gerbang ERP di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada sore hari.

"Hari ini kita akan mulai uuji coba gerbangnya untuk melihat apakah sensor di gerbang ERP dapat mendeteksi alat On Board Unit (OBU) yang dipasangkan pada mobil yang melintas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar saat dihubungi, Senin (15/7/2014).

Uji coba ini akan dilaksanakan sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB di gerbang ERP yang dipasang di depan gedung Panin Tower dekat Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakpus. Untuk hari ini, pihak Dishub baru akan menguji coba 1 atau 2 alat OBU yang dipasang di mobil petugas Dishub.

"Mobil itu akan kita minta melintas beberapa kali untuk lihat sensornya," ujarnya.

Nantinya setelah uji coba sistem berhasil, kendaraan yang telah dipasang OBU otomatis akan terpotong saldonya saat melintas di gate ERP.

"Ada back officenya di pelataran Bank Panin. Kita bisa memantau dari situ," katanya.

Uji coba pada mobil petugas ini sebagai langkah awal sebelum nantinya pihak Dishub akan meletakkan alat OBU 50 mobil yang akan dipilih secara acak dari oorang yang berkantor di gedung-gedung sekitar Ratu Plaza.

Uji coba ini akan dilakukan secara alamiah tanpa mengganggu lalu lintas yang diperkirakan akan padat karena dilakukan saat jam pulang kantor. "Kendaraan lain melintas seperti biasa saja. makanya baru kita gunakan 1 atau 2 kendaraan," ujar mantan Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat ini.

Alat OBU yang akan diujicoba ini dari buatan perusahaan Kapsch asal Swedia. Uji coba ini akan dilaksanakan selama 3 hingga 6 bulan dan akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas jalan yang akan dikenakan sistem ERP seperti Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said.

Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di Jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said dan kawasan Kota Tua. Waktu pemberlakuan ERP pada pagi hari mulai dari pukul 07.00 hingga pukul 10.00 WIB.

Pada siang hari, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, dan pada sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 WIB.

Lalu bagaimana cara penerapan jalan berbayar di Jakarta? Berdasarkan kajian akademis, penerapan jalan berbayar bisa dilakukan dua cara. Yakni manual road pricing dan electronic road pricing.

Lalu seperti apa penerapan jalan berbayar secara elektronic road pricing? Cara ini adalah penerapan road pricing dengan menggunakan teknologi.

Eletronic Road Pricing adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik. Keunggulannya, memudahkan proses pembayaran dan memungkinkan diterapkannya tarif yang berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan lalu lintas.

Ada dua macam elektronic road pricing berdasarkan teknologinya:

Kamera Elektronik

Pada titik-titik masuk kawasan penerapan jalan berbayar dipasang kamera-kamera elektronik yang dapat merekam nomor polisi setiap kendaraan yang masuk ke lokasi jalan berbayar.

Rekaman ini kemudian dimasukkan ke dalam basis data kendaraan untuk kemudian dilakukan penagihan sesuai tarif yang berlaku.

Pemindai Elektronik

Setiap kendaraan dilengkapi dengan alat pemindai elektronik yang diletakkan di dalam kendaraan. Alat pemindai ini dapat berkomunikasi secara elektronik dengan alat-alat pemindai di titik-titik masuk jalan berbayar.

Alat pemindai elektronik ini dapat memuat data kendaraan dan dapat
berlaku sebagai mesin pembayaran tunai yang akan langsung dipotong sejumlah besarnya tarif jalan berbayar.

Penggunaan alat elektronik ini sangat sesuai jika tarif jalan berbayar yang diterapkan bersifat fluktuatif sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kemacetan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Electronic Road Pricing atau ERP dipastikan jadi dilaksanakan di Ibu Kota. Pengguna kendaraan yang melintas di ruas jalan yang diberlakukan ERP, harus bayar sesuai dengan ketentuan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, akan ada teknologi pemindai kendaraan di ruas jalan tertentu. Gunanya, untuk mengidentifikasi kendaraan yang melintas melalui jalan tersebut.

Petugas Dishub pun sebelumnya akan menempel kendaraan dengan chip khusus yang telah sinkron dengan alat pemindai ERP. Di dalam chip, lanjut Pristono, tertanam saldo dalam jumlah tertentu. Jika kendaraan melewati alat pemindai ERP, otomatis saldo berkurang dengan sendirinya. Jadi kendaraan tidak perlu berhenti membayar seperti layaknya di jalan tol.

"Seperti di negara Singapura, tarif ditentukan oleh kepadatan jalan. Semakin macet, semakin mahal. Kalau sepi jalannya ya murah. Kalau di kita (Jakarta) rencananya paling mahal Rp 21.072, tapi ini bisa berubah turun pas sepi," ujarnya.

Jumlah ini jauh lebih murah dengan wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan memberlakukan tarif hingga Rp 100.000. Namun, karena masih bersifat kalkulatif, Pristono pun masih berketetapan menggunakan kalkulasi awal, yakni Rp 21.072.

Penerapan ERP rencananya akan dibagi menjadi tiga area. AreaI meliputi Blok M-Stasiun Kota, Jalan Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Jalan Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M serta Jalan Asia Afrika-Pejompongan. Area II meliputi, Dukuh Atas–Manggarai–Matra man–Gunung Sahari serta Jatinegara–Kampung Melayu-Casablanca–Jalan Satrio-Tanah Abang. Area III meliputi Grogol–Roxi-Harmoni, Tomang–Harmoni–Pasar Baru, Cempaka Putih–Senen–Gambir, Cawang–Pluit–Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok dan Sunter–Kemayoran.

"Mungkin untuk percobaan pertama, akan dimulai di Jalan Sudirman-Thamrin. Karena itu jalan paling macet. Data kami ada 200.000 unit mobil lewat situ per harinya," lanjut Pristono.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan, program ERP akan dilaksanakan setelah pengadaan bus sedang dan Transjakarta akhir 2013 dan awal 2014, rampung.

Merdeka.com - Meski sudah diuji coba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menentukan tarif Electronic Road Pricing (ERP). Hanya saja, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah punya rencana menentukan besaran tarif sekitar Rp 30.000 sampai Rp 100.000.

"Harga bisa dari Rp 30.000 sampai Rp 100.000, biarin aja. Kalau Rp 30.000 masih banyak, ya naikin Rp 50.000. Kalau masih banyak juga ya naikin 100 ribu. Sampai pada kapok dan pindah naik bus,"jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Ahok, sapaannya, tak takut dengan pihak-pihak yang coba melakukan kecurangan dengan bila sistem ini diterapkan. Sebab masyarakat yang menggunakan jalur alternatif tetap akan masuk ke jalur utama yang dipasangi ERP.

"Dia keluar juga kan ketangkap. Misalnya dia masuk dari tengah nih. Kalau enggak dicas, kan dia ada hitungan berapa menit, nanti ketangkap lagi. Lalu gimana cara ngontrolnya, gampang, saya blokir saja STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kamu enggak bisa bayar," tegasnya.

Mengenai uji coba yang baru dilakukan kemarin, dari laporan yang diterima Ahok sejauh ini cukup baik, karena sistem yang dibangun sudah dapat mendeteksi kendaraan yang melintas. Kini, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan solusi untuk masyarakat yang meninggalkan kendaraan mereka.