Original Posted By hidehico►
Merdeka.com - Proses rekapitulasi surat suara hasil pemilihan presiden 9 Juli lalu, kini berlangsung di kecamatan-kecamatan se-Tanah Air. Kejanggalan terlihat salah satunya dalam Form-C1 di wilayah Sampang dan Bangkalan, Madura, sebab tidak ada satupun suara untuk pasangan Joko Widodo ( Jokowi )-Jusuf Kalla ( JK ).

Anggota tim pemenangan Jokowi - JK , Marwan Jafar saat dihubungi merdeka.com mengatakan, terjadi intimidasi pada pihak Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan polisi sehingga pemilu yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya.

"Di Bangkalan dan Sampang. Tidak ada Pilpres di sana. Diselenggarakan tapi tidak ada yang data untuk nyoblos, karena kertas suara sudah dicoblos dengan salah satu capres. Polisi dan Bawaslu tidak berkutik karena di bawah intimidasi," jelas Marwan, Senin (14/7).

Dia menambahkan, kecurangan yang dilakukan sudah sangat sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu intimidasi yang dilakukan kepada pihak berwenang dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKB DPR ini mengharapkan Mabes Polri untuk bersikap.

"Intimidasi dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, tetapi juga dibarengi intimidasi dan ancaman penghilangan nyawa. Saya mengharapkan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur untuk melakukan penindakan. Sebab sudah banyak bukti. KPU , Bawaslu dan polisi sudah ada bukti," tegas Marwan Jafar .

Seperti diketahui, Komisioner KPU , Hadar Navis Gumay mengatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada penyelenggara pemilu setempat terkait beberapa keanehan Form-C1 yang berasal dari beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Mengenai kasus ditemukan di beberapa TPS ditemukan di Ketapang Barat, Sampang, kami masih mencari informasi tentang itu, mudah-mudahan itu kekeliruan. Tadi malam saya sudah mencoba mengontak tapi belum mendapat kabarnya," jelas Hadar di Kantor KPU , Jakarta, Senin (17/7).

Hadar mengatakan, Sampang, merupakan salah satu wilayah yang kerap bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, lanjut Hadar, KPU akan mencari tahu perihal kejanggalan tersebut.

KPU mencurigai adanya kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara apabila ternyata laporan C1 dan lampiran sesuai. "Kalau memang itu betul apa adanya, laporan C1 dan lampiran, perkiraan kami ada penyelenggaraan yang keliru di sana, prosesnya. Oleh karena itu mohon bersabar sedikit lagi, nanti kami akan kabarkan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sana," tutup Hadar.

sumur
http://www.merdeka.com/politik/suara...i-sampang.html

Original Posted By hidehico►TEMPO.CO, Sanpang - Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Nurrahmad mengakui tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak berdaya di Kecamatan Ketapang pada pemilu presiden 9 Juli 2014. Di 17 tempat pemungutan suara di Kelurahan Ketapang, Jokowi-JK tidak memperoleh suara alias nol.

"Ya memang di sana kami tidak mampu, memang suara Jokowi nol," kata Nurrahmad, Senin, 14 Juli 2014. (Baca berita sebelumnya: Suara Jokowi-JK Nol di 17 TPS di Sampang)

Penyebabnya, ujar dia, di Kecamatan Ketapang ada tokoh masyarakat yang bisa mengendalikan mayoritas warga setempat. Menurut Nurrahmad, pengaruh sang tokoh yang tidak disebutkan namanya tersebut semakin kuat karena banyak keponakannya menjadi kepala desa di Ketapang. "Kalau si tokoh bilang A, semua pasti A. Kami sadari itu sejak awal," tuturnya. (Baca: Jokowi Nol Suara di Sampang, KPUD: Coblosan Normal)

Menurut dia, tangan besi sang tokoh ini tidak hanya pada pilpres 9 Juli lalu, tapi juga pada pemilu bupati, gubernur, dan legislatif. Semua calon yang didukung tokoh tersebut pasti meraih kemenangan mutlak di Ketapang.

Bedanya, kata dia, jika pada pesta demokrasi selain pilpres, para calon yang tak didukung sang tokoh masih diberi suara sesuai dengan jumlah saksi. Namun pada pilpres kali ini justru Jokowi-JK yang tidak diberi suara, walau hanya satu suara saja. "Justru pilpres ini jadi bumerang bagi si tokoh, sehingga praktek-praktek tidak lazim semacam ini mencuat ke permukaan dan diketahui publik." (Baca juga: Jokowi Raih Nol Suara di Sampang,Timses: Tidak Kaget)

Sesuai dengan data yang di dapat PDIP Sampang, selain Desa Ketapang Barat, Desa Ketapang Daya juga satu suara mendukung Prabowo-Hatta. Namun sejumlah KPPS di Ketapang Daya menolak ditekan dan minta diganti sebagai Ketua KPPS. "Makanya, di Ketapang Daya, Jokowi-JK masih dapat suara, meski sangat minim," ujarnya.

sumur


hubungannya sama ini
kata agan orang ketapang barat..Thx gan

TEMPO.CO, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur masih menunggu hasil investigasi periha tempat pemungutan suara yang diduga fiktif di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. "Bawaslu dan Polda Jatim investigasi ke Sampang. Kami masih tunggu hasilnya," kata anggota Bawaslu Jawa Timur Divisi Pengawasan, Andreas Pardede, Selasa, 15 April 2014.

Investigasi tersebut menyangkut tiga hal. Pertama, bahwa tidak pernah ada TPS yang didirikan di desa tersebut. Kedua, bahwa TPS 08 dan 10 adalah TPS fiktif. Ketiga, bahwa hasil rekapitulasi sudah dilaporkan pada pukul 09.00 WIB, Rabu, 9 April 2014.

Hasil investigasi itu akan menjadi data tambahan atau memperkuat informasi yang diperoleh Bawaslu untuk dibawa ke rapat pleno. Sebelumnya, Bawaslu telah meminta klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Panitia Pemilihan Kecamatan Ketapang, Kelompok Penyeelnggara Pemungutan Suara di TPS 08 dan 10 Desa Bira Barat, Panitia Pengawas Pemilu Sampang, Panitia Pengawas Kecamatan Ketapang, dan Panitia Pengawas Lapangan Desa Bira Barat.

Berdasarkan klarifikasi tersebut, Bawaslu menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya TPS disebut berdiri pada pukul 09.00-10.00 WIB, namun tidak ada tenda ataupun tempat duduk untuk antrean pemilih. Yang juga menjadi catatan penting Bawaslu adalah hasil formulir C1 dari 17 TPS ternyata menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen dari total pemilih menggunakan hak suara mereka. "Semua surat suara juga sah, tidak ada yang tidak sah. Itu yang jadi catatan penting untuk dilakukan investigasi," kata Andreas.

Saat dimintai klarifikasi Jumat, 11 April 2014, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Ketapang Adi Imansyah membantah kabar bahwa ada TPS fiktif. Menurut dia, yang ada hanya pelanggaran tata cara pemilu. Menurut dia, pencoblosan di 17 TPS di Desa Bira Barat berjalan normal. Hanya, ada beberapa TPS yang baru didirikan pada pukul 09.00 WIB. "Ini memang melanggar ketentuan tata cara pemilu," katanya.

Alasannya, masyarakat setempat masih bekerja pada jam-jam sebelum pukul 09.00 WIB. Namun alasan ini tidak bisa diterima Bawaslu. Pasalnya, hal itu sudah melanggar tata cara pemilu. Seharusnya, apa pun alasannya, TPS tetap didirikan pada pukul 07.00 WIB, walaupun pemilih baru datang mencoblos pada siang hari. Bawaslu juga menemukan hipotesis sementara bahwa pendirian dua TPS di Desa Bira Barat terkesan darurat dan tergesa-gesa.

Ditanya soal hasil rekapitulasi suara yang menunjuk ke calon legislator atau partai politik tertentu, Andreas mengaku belum menyimpulkan ke arah sana. Tapi jika memang ada indikasi perolehan suara dalam C1 tidak melalui proses pemungutan suara yang normal, maka kasus ini bisa masuk ke ranah pidana atau kejahatan pemilu. "Kalau memang suara C1 manipulatif, bukan berdasarkan proses pemungutan suara normal, ya bisa masuk pidana pemilu. Bahkan sudah kejahatan pemilu," katanya.

Menurut Andreas, Bawaslu hanya menerima laporan yang masif ihwal adanya TPS fiktif di Desa Bira Barat. Adapun pelanggaran lain seperti pencoblosan 110 surat suara yang dilakukan KPPS dan perusakan surat suara ditemukan di daerah yang lain.

Sumber : Tempe, ini juga

Original Posted By Schivver►Daftar lengkap :

Semua 17 TPS partisipasinya 100%

Artinya semua masyarakat disana pada nyoblos semua tanggal 9 Juli kemarin