Begini Modus Kecurangan Pilpres di Malaysia
SENIN, 14 JULI 2014 | 07:45 WIB


Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Kuala Lumpur- Berbagai modus penggelembungan suara dalam pemilihan presiden ditemukan di berbagai tempat. Di Malaysia, ada modus penggelembungan suara dengan memanfaatkan pengiriman surat suara via pos dan drop box.

Pemantau pemilu Malaysia dari Migrant Care, Siti Badriah, mengatakan pemilih di Malaysia berjumlah 420.643 orang. Tapi separuh pemilih justru dilayani lewat pos. Ia menganggap cara ini rawan kecurangan. “Dari dulu kami memprotesnya,” kata Siti pekan lalu. Menurut data yang diperoleh Siti, panitia mengirimkan 246.626 surat suara melalui pos. Ada ratusan surat suara yang ditujukan ke satu alamat,lalu alamat yang dituju membagikannya kepada para pemilih. (Baca:Jokowi-JK Klaim Sudah Kantongi Seluruh Form C1)


Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kuala Lumpur Khairul Hamzah mengatakan panitia mendistribusikan surat suara melalui pos pada 27 Juni 2014 dan via drop box pada 1-3 Juli 2014. Surat suara yang dikirim lewat drop box diantar ke perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja Indonesia. Pemilik perusahaan lalu membagikannya kepada pekerjanya. “Pertimbangannya, saat itu banyak TKI tidak ada di rumah karena pergi bekerja,” kata Taufik melalui telepon, Jumat pekan lalu.

Seorang saksi mengatakan ribuan surat suara dikirimkan ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo-Hatta mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buah saksi tersebut. “Semua untuk nomor satu,” ujarnya sambil terkekeh. (Baca:Begini Dugaan Penggelembungan Suara di Tangerang)

Khairul mengatakan tak mendapat informasi itu. Adapun Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Tengku Adnan membantah kabar bahwa panitia mengirim surat suara ke pengurus partai.

Saksi Jokowi-Jusuf Kalla di Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia, Indah Ernawati, mengatakan sempat menemukan kejanggalan saat penghitungan suara, Kamis pekan lalu. Pada satu kawasan di Selangor, semua surat suara tercoblos untuk Prabowo-Hatta. Penghitungan ini bersumber dari surat suara yang disalurkan lewat drop box.

Keganjilan lain, kata dia, yakni coblosan surat suara hampir serupa. “Kami menuangkannya dalam berita acara keberatan,” kata Indah. Ia juga melaporkan temuannya ini ke pengawas pemilu. (Baca:Kasus Fitnah Obor Rakyat Dilimpahkan ke Kejaksaan)

Migrant Care Usut Kecurangan Pilpres di Malaysia
SENIN, 14 JULI 2014 | 07:57 WIB


Puluhan artis dan seniman nasional yang tergabung dalam Suara Masyarakat Untuk Pilpres Jujur akan menyerahkan petisi Lawan Pilpres Curang, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa 8 Juli 2014. Petisi dari para artis, musisi dan seniman nasional tersebut berisikan surat terbuka yang diberikan kepada KPU, Bawaslu dan Presiden RI untuk menyelenggarakan pemilihan presiden secara jujur, adil, tanpa intimidasi dan kecurangan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Migrant Care Anis Hidayah mengaku belum mengetahui kecurangan dalam pemilihan umum presiden di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Malaysia, pemilih terbanyak adalah tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan informasi dari beberapa saksi, ribuan surat suara di Kuala Lumpur telah dicoblos oleh anggota partai penyokong calon presiden tertentu cabang Kuala Lumpur.Ribuan surat itu seharusnya menjadi hak para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana untuk menentukan presiden dan wakil presiden pilihan mereka.

Menurut Anis, Migrant Care akan mengecek langsung kepada para TKI di Malaysia ihwal kebenaran informasi itu. “Kami akan cek ke TKI secara langsung dan secara acak,” kata Anis, Ahad, 13 Juli 2014. (Baca:Jokowi-JK Klaim Sudah Kantongi Seluruh Form C-1 )

Anis menjelaskan, pengecekan secara langsung dilakukan karena Migrant Care tak memiliki posko pengaduan khusus ihwal pemilihan presiden. Pengaduan tetap ke Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu),” ujarnya.

Sebelumnya, seorang saksi mengatakan dari ribuan surat suara yang dikirim melalui drop box, ada yang dikirim ke kantor sejumlah partai politik cabang Kuala Lumpur. Jumlahnya bervariasi, antara 2.500 dan 3.000. Seorang pengurus partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengatakan ribuan surat suara itu akhirnya ditusuk anak buahnya. “Semua untuk nomor satu,” ujarnya. (Baca:Kasus Fitnah Obor Rakyat Dilimpahkan ke Kejaksaan)