Jakarta - Tanggal 22 Juli merupakan hari penentuan hasil penghitungan suara manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu yang diadakan 9 Juli lalu. Apabila beberapa pihak masih merasa belum puas dengan hasil yang nanti akan ditetapkan KPU, maka peradilan konstitusi diharapkan dapat menjadi solusi final.

"Kita percayakan saja keseluruhan proses tahapan mulai dari TPS, PPS, PPK, Kabupaten, Provinsi dan nanti akhirnya akan ditetapkan hasil pilpres ini tanggal 22 Juli oleh KPU. Seandainya masih juga ada yang tidak puas dengan hasil penetapan itu, maka masih kita sediakan mekanisme satu lagi, namanya peradilan konstitusi di MK,".

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie kepada wartawan usai buka puasa bersama di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jaksel, Sabtu (12/7/2014).

Apabila ketentuan tersebut diatas dilaksanakan sesuai prosedur, maka diharapkan segala ketegangan yang terjadi di publik terhadap dukungan mereka untuk calon presiden idaman mereka akan segera mereda.

"Jadi saya percaya bahwa dari keseluruhan tahapan proses ini semua ketegangan-ketegangan yang ada sekarang akan turun, pelan pelan hingga akhirnya kita akan menemukan presiden untuk kita semua," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain itu dia mengimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional. Apabila ada pihak diantara penyelenggara pemilu yang memihak, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan di masyarakat.

"Penyelenggara pemilu baik KPU maupun jajaran maupun Bawaslu dengan jajaran ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa bekerja profesional dan tidak berpihak, sekali kita berpihak, tidak usah sungguh-sungguh berpihak, kelihatan saja sedikit berpihak, orang sudah ribut, kenapa, karena kedua pasang calon ini sama kuat, keduanya mendapat dukungan emosional pendukungnya di seluruh indonesia," jelas pria asal Palembang tersebut.

"Maka kalau penyelenggara pemilu itu kelihatan sedikit saja seperti mau berpihak, nah itu bahaya. Karena itu buktikanlah semua penyelenggara bisa bekerja profesional dan tidak berpihak dan independen," tutup Jimly.
sumber: DETIK