TRIBUNNEWS.COM - Di balik perbedaan hasil quick count sejumlah lembaga survey, indikasi kemenangan dalam setiap pemilihan presiden dapat diukur dari pola relawan pendukungnya.
Hal itu dikatakan Pengajar Politik dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung, Budiana, kepada wartawan, Kamis (10/7/2014).
Budiana menyebutkan dari pola geraknya, pendukung pasangan Jokowi-JK di sejumlah tempat dan komunitas terdeteksi sebagai relawan partisipatif yang artinya memberikan dukungannya sebagai partisipasi murni.
Sementara pada Prabowo-Hatta, pendukung mereka berpola mobilisasi.
"Dari poin ini jelas partisipasi murni akan lebih baik hasilnya ketimbang mobilisasi," kata Budiana.
Bahkan katanya partisipasi murni pada relawan Jokowi-JK melampaui pileg lalu. Hal ini, katanya, dapat menjadi tolak ukur lembaga survey untuk membanding pola gerak masyarakat.
"Seharusnya menjadi pintu masuk bagi lembaga survey untuk bisa melihatnya agar terdata dalam survey mereka. Yakni dengan membandingkan pola gerak masyarakat itu, mana yg partisipasi murni dan mana yg dimobilisasi," paparnya.
Karenanya ia yakin kemenangan Jokowi-JK adalah benar adanya, walaupun hasil resminya masih menunggu keputusan resmi dari KPU. "Sebab mereka disokokbg oleh relawan partisipatif yang kuat ini," paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Unair, Haryadi MA, mengatakan lebih banyaknya lembaga survey yang dalam wuick countnya memenangkan Jokowi-JK membuat sentimen positif dari pihak luar negeri dan investor asing.
Hal itu, katanya, menjadi momentum baru untuk kemajuan Indonesia yang dapat dimengerti dan di dukung oleh pihak-pihak luar negeri.
Apalagi tambah Haryadi, dua pernyataan Jokowi-JK saat kampanye, bahwa mereka bukan anti-asing, namun tak mau dikendalikan oleh asing, serta akan mengevalusi dan memilah kontrak-kontrak investasi asing, antara yang bisa dinegosiasi ulang dan yang tidak, mendapat respons sangat positif dari luar negeri.
"Respons positif luar negeri itu langsung terlihat dari penguatan nilai tukar rupiah yang mengarah stabil dan tidak turun. Serta bersiap-siapnya luar negeri dengan formula kontrak investasi yang sekiranya terbuka untuk di renegosiasi dan lebih masuk akal untuk kepentingan Indonesia," paparnya.(Budi Malau)