Bila jadi gubernur, Ahok siap me-reshuffle sejumlah kepala dinas untuk meningkatkan kinerja birokrat pemprov DKI. Salah satu incarannya adalah kadis PU Manggas Rudi Siahaan.

"Kalau aku gubernur, yang pasti list nomor satu buat pecat itu Kadis PU," kata Ahok.

Ini bukan pertama kalinya Ahok mengatakan akan memecat Kadis PU Manggas Rudi. Saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur pun ia sudah berkali-kali mengatakan akan memecat Rudi.

Selain Kadis PU, ia menyebut beberapa nama yang siap ia ganti bila kinerjanya tak maksimal. Di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga dan semua walikota kecuali Jakarta Barat yang baru dilantik.

Ia menyebut nama Kepala Dinas Pariwisata Arie Budiman yang menurutnya akan dimutasi dengan alasan sudah terlalu lama bertugas di posisinya saat ini.

Ahok meyakini transportasi massal berbasis monorel tak akan berkembang di Jakarta. Ahok bahkan akan memutus izin PT Jakarta Monorail (JM) menggarap proyek monorel Jakarta jika dalam beberapa bulan ke depan tak ada progres proyek.

Ahok sempat menolak permintaan PT JM untuk memberikan lahan 200.000 m2 untuk membangun depo dan properti komersil di sekitar Kanal Banjir Barat dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Tomang, Jakarta Barat. Properti komersial ini diyakini sebagai cara untuk menambah pemasukan pendapatan PT JM selain dari penumpang.

Ia masih memberikan kesempatan 3 bulan ke depan kepada PT JM, setelah ultimatumnya sejak sebulan lalu. PT JM memang sudah meminta waktu kepada Ahok selama 3 bulan.

"Silakan. Kalau dia bisa buktikan teorinya dia bisa (membangun bangunan) 3 tingkat (di lahan seluas) 200.000 meter persegi, dan dia bisa tunjukin uang 3 bulan. Silakan aja," kata Ahok.

Namun Ahok menegaskan jika tak ada perkembangan dari PT JM dalam 3 bulan ke depan maka ia tak segan-segan mencabut izin PT JM untuk menggarap monorel Jakarta.

"Langsung aku kirim surat putus kita. Tidak ada lagi kereta monorel. Ya jadi tiang monumen," katanya.

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berujar konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. Dia menambahkan, semua infrastruktur yang berbasis rel itu juga seharusnya dibuat elevated sebagai solusi keterbatasan lahan.

"Harus yang berbasis rel kereta, ini terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). Nah yang penghubung kecil-kecil yang penumpang enggak terlalu banyak biasanya pakai light rail transit (LRT), biasanya seluruh dunia pakai itu," kata Ahok.

Transportasi berbasis rel ini yang sudah dimiliki DKI yakni kereta komuter yang dioperasikan PT Kereta Commuter Jabodetabek. Sedangkan yang saat ini dibangun yakni MRT. Menurut Ahok, punggung utama transportasi adalah kereta api, termasuk MRT, yang sama-sama berbasis rel.

Adapun solusi penambahan bus dianggap Ahok terbatas dan membebani negara untuk membeli bus tingkat gratis tiap tahunnya.

Pemerintah provinsi DKI juga mencanangkan untuk membangun LTR yang akan bisa menjangkau ke perumahan-perumahan dan kawasan bisnis. "Saya enggak tahu desain awalnya bagaimana. Tapi yang pasti menghubungkan dengan bandara, tempat wisata, juga mall-mall dan areal kantor-kantor," ujar dia.

Lalu kapan dia akan mewujudkan sarana LRT untuk penduduk DKI? "Tahun ini begitu duit oke tahun depan langsung jalan," kata Ahok. Dia memperkirakan anggarannya bisa berkisar Rp 50 triliun-Rp 60 triliun. "Saya kira jumlah itu nggak masalah kalau bisa bikin semua properti dibangun terintegrasi," ungkapnya.