Pilpres 2014 segera berakhir, konon katanya Jokowi-JK akan memenangkan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut. Dukungan yang datang ke pasangan tersebut selalu dibarengi dengan sebutan pasangan yang berasal dari rakyat dan paling mengerti rakyat.

Satu yang harus diwaspadai jika pasangan tersebut menang dan menjadi pasangan yang akan memimpin Indonesia, yaitu pihak asing diuntungkan. Seperti yang dijelaskan dalam artikel yang berjudul Jokowi–JK Galang Kerusuhan jika Kalah?kebijakan-kebijakan dari Jokowi-JK dianggap sangat menguntungkan pihak asing dan sangat jauh dari kata membela kepentingan rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak pihak asing yang mengincar sumber energi di negara kita ini.

Belakangan ini, pihak asing sangat dirugikan dengan UU Minerba yang berhasil diberlakukan oleh Hatta Rajasa. Apakah UU Minerba itu? UU Minerba merupakan kebijakan yang melarang ekspor mineral mentah dan mengharuskan perusahaan tambang di Indonesia untuk membuat smelter atau alat pemurnian mineral mentah. Jadi, mineral mentah harus diolah dulu baru boleh di ekspor.

Sebelum UU Minerba diberlakukan, perusahaan tambang asing bebas mengekspor bahan tambang mentah. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih rendah karena ekspor dilakukan pada bahan mentah yang harga jualnya lebih rendah. Dengan adanya UU Minerba, perusahaan tambang hanya boleh mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih tinggi karena ekspor dilakukan pada bahan setengah jadi atau bahan jadi (harga jual lebih tinggi).

Asing sangat dirugikan dengan adanya kebijakan larangan ekspor Minerba itu. Kini asing-asing penguasa tambang harus membangun pengolahan bahan mentah (smelter) untuk bisa mengekspor bahan tambang. Artinya, asing-asing ini harus investasi triliunan rupiah jika masih mau melanjutkan operasinya di Indonesia. Dampak lainnya dari arus masuk dana triliunan rupiah adalah penguatan rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah akan berimplikasi positif pada perekonomian negara. Jika menjadi presiden, pasangan Prabowo-Hatta akan melanjutkan UU Minerba tersebut yang akhirnya mengakibatkan pasangan itu dimusuhi asing.

Prabowo – Hatta juga akan mendesak penguasaan aset-aset strategis Indonesia sebesar 51 yang artinya menjadikan Indonesia dominan menguasai aset-aset Indonesia. Selain itu, Prabowo – Hatta juga akan merenegosiasi kontrak-kontrak migas yang akan habis kontrak antara 2015 – 2021. Perlu diketahui, pada 2015-2021 ada 28 blok migas yang habis kontraknya dan jadi tanggung jawab pemerintahan 2014-2019. Tentu saja, asing-asing yang saat ini memegang 28 blok migas menghendaki perpanjangan kontrak. Komitmen Prabowo-Hatta melakukan renegosiasi dianggap ancaman bagi asing-asing pengelola 28 blok migas itu. Dengan renegosiasi, asing-asing itu berpotensi membayar lebih besar ke penerimaan negara Indonesia. Pengeluaran lebih besar itulah yang sangat ditakuti asing dari Prabowo – Hatta.

Berbeda dengan pihak Prabowo-Hatta, Jokowi dalam debat Capres menegaskan akan menghormati kontrak yang ada. Artinya, Jokowi-JK tidak akan memperjuangkan divestasi 51% saham serta akan memperpanjang kontrak 28 blok migas itu. Bukan tidak mungkin, Jokowi-JK juga akan merevisi UU Minerba agar sejalan dengan kepentingan asing serta ditambah lagi dengan Jokowi akan mencabut BBM bersubsidi yang bisa dibilang hal-hal tersebut sangat tidak memihak kepada rakyat.