Tangguh, Nasionalisme Ekonomi

Walau saat ini umat Islam di Indonesia menjalankan ibadah puasa, tetapi suhu politik nasional tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Salah satu isu yang menyumbang "pemanasan" iklim politik adalah soal ekspor LNG Tangguh ke Provinsi Fujian, Tiongkok. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana kembali melakukan negosiasi ulang terhadap pemerintah Tiongkok terkait harga jual gas Tangguh. Tujuan renegoisasi ini hanya satu, yakni menaikkan harga jual gas sehingga kerugian negara makin kecil-bahkan jika mungkin dihilangkan.

Sebagaimana dikatakan Wapres Jusuf Kalla (JK), potensi kerugian dari kontrak Tangguh bisa mencapai Rp 700 triliun.Angka tersebut membuat kita semua merinding, karena jika jumlah sebesar itu bisa diselamatkan, maka dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastuktur yang mendesak. Besarnya potensai kerugian membuat Wapres kelepasan ngomong, dengan mengatakan kontrak Tangguh sebagai kontrak terjelek.

Pada saat kontrak Tangguh diteken, tahun 2002, oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, harga jual disepakati hanya US$ 3,3 per juta Btu (British termal unit) dengan tarif flat selama 25 tahun. Asumsi harga minyak yang dipakai waktu itu US$ 25 per barel. Jika kita bandingkan dengan harga gas dunia saat ini, selisihnya sangat jauh, dimana harga gas per Juli 2008 dipatok pada kisaran US$ 20 per juta Btu dan harga minyak pada level US$ 110 per barel. Artinya, ada selisih (kerugian) yang demikian besar antarharga keduanya.

Presiden SBY bukan kali ini saja melobi pihak Tiongkok untuk merevisi harga LNG Tangguh. Pada 2006 negosiasi kedua pihak berhasil menaikkan harga jual melalui penyesuaian harga minyak dunia dari US$ 25 per barel menjadi US$ 38 per barel. Namun, menurut Presiden, harga tersebut belum layak jika mengacu pada harga minyak dunia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah kembali mengambil opsi negosiasi. Saat ini, dibentuk tim negosiasi guna "memaksa" Beijing menuju harga jual dengan realitas baru. Tanggapan Tiongkok sejauh ini positif, mereka membuka pintu negosiasi dengan Indonesia. Artinya, kita memiliki ruang untuk memperbaiki harga secara G to G (government to government), tanpa melalui arbitrase internasional.


Politisasi

Yang mengherankan justru respons, dari pihak Mega dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap rencana di atas. Sejumlah elite di PDI-P justru melihat dari sisi negatif renegosiasi yang segera dijalankan. Mereka menduga pengungkapan kembali isu Tangguh tak terlepas dari kepentingan politik menjelang pemilu 2009. Mega beberapa waktu lalu bahkan berupaya "menarik" SBY dan JK untuk juga bertanggung jawab atas kebijakan LNG Tangguh.

Padahal, sebagai menteri non-energi, keduanya mengaku tidak dilibatkan. Pada saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna belum lama ini, SBY secara tegas mengatakan dia dan JK tidak diajak bicara. Hal yang sama juga dikatakan mantan Menko Perekonomian, Kwik Kian Gie, yang mengindikasikan bahwa Tim Tangguh 2002 bersifat terbatas. Sebagai menko, seharusnya Kwik tahu detail kontrak LNG Tangguh.

Kontroversi lain di balik penandatanganan kontrak Tangguh dengan Pemerintah Tiongkok adalah munculnya nama Taufik Kiemas (TK), suami Mega, sebagai Ketua Tim Perunding. Seharusnya, TK tak bisa memimpin tim tersebut karena statusnya sebagai legislator dan bertentangan dengan undang-undang. Tapi berbekal Keppres dari Presiden, tim tersebut akhirnya mendarat juga di Beijing.

Menurut Roy BB Janis, mantan pengurus pusat PDI-P, dia sudah memperingatkan soal TK, namun tak mendapat tanggapan dari Mega. Untuk memuluskan hadirnya TK di Tiongkok, kata Roy, Mensesneg Bambang Kesowo membekali politisi senior PDI-P tersebut sebagai special envoy.

Oleh karena itu, semua pihak harus menempatkan isu Tangguh dalam konteks yang semestinya. Kita tak perlu terlalu jauh menuduh pemerintah memiliki motif politik di balik kasus ini. Karena jika kita berpikir demikian, maka substansinya justru akan hilang. Sementara itu, tak dapat dimungkiri bahwa kebijakan LNG Tangguh merupakan produk politik sebuah rezim.

Artinya, jika sekarang ada pihak yang mengatakan popularitas PDI-P dan Mega akan terganggu dengan munculnya kasus ini, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bagian dari konsekuensi politik yang berjalan dalam demokrasi. Di mana rakyat akan menilai track record pemimpin pada masa lalu. Dengan kata lain, sekarang tidak relevan membicarakan reaksi PDI-P atas isu ini. Suka tidak suka, isu Tangguh adalah tantangan politik yang harus dihadapi PDI-P jelang 2009. Sebagai partai besar, mereka seharusnya melihat isu ini merupakan ujian untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka berpihak kepada rakyat.

Nasionalisme Ekonomi

Kasus Tangguh juga erat kaitannya dengan isu nasionalisme ekonomi yang kini banyak diusung sejumlah kandidat presiden. Beberapa capres akhir-akhir ini mengeksploitasi isu nasiolisme ekonomi, utamanya kebijakan energi. Ada yang mengusung semangat nasionalisasi aset asing. Ada pula yang terkesan sangat anti-asing. Namun, sejauh ini semuanya baru sebatas jargon politik, sehingga sulit diuji keampuhan konsepnya. Perlu kita pahami bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan historis yang telah berlangsung sejak negara ini merdeka. Sebagian kontrak energi ditandatangani pada era Orde Lama dan Orde Baru.

Freeport misalnya, kontraknya sudah ada sejak 1967 (awal Orde Baru), dan diperbaharui tahun 1988. Perusahaan ini banyak dikecam karena disinyalir mengeruk keuntungan yang lebih besar daripada yang dinikmati negara. Kita semua tak nyaman dengan kondisi semacam ini, tetapi nasionalisasi aset bukan satu-satunya solusi. Pasalnya jika itu dilakukan, maka pemerintah sekarang akan dianggap melanggar kontrak yang sudah diteken pemerintahan sebelumnya.

Dunia juga akan memberikan cap negatif kepada kita yang berujung pada penarikan seluruh investasinya di Indonesia. Akibatnya, nilai tukar akan terganggu, lapangan kerja berkurang drastis, pengangguran meningkat dan kondisi ekonomi akan terpuruk. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa pihak-pihak yang "telanjur" berinvestasi di Indonesia, namun dianggap kontraknya tidak adil memaksa mereka melakukan negosiasi ulang. Dengan negoisasi baru maka segala sesuatu akan ditetapkan berdasarkan realitas baru pula.

Itu yang dipilih Presiden SBY. Ia memaknai nasionalisme ekonomi sebagai keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk asing. Menyikapi kontrak-kontrak energi, SBY menerapkan tiga strategi. Pertama, kontrak-kontrak yang diteken pemerintahan sebelumnya, harus di-review. Jika terindikasi kita dirugikan dengan perkembangan harga dunia, maka negoisasi ulang adalah jawabannya.

Kedua, kontrak-kontrak baru pada masa pemerintahannya, sebisa mungkin harus menguntungkan negara dan tak mengulang kesalahan. Ketiga, jika terjadi sengketa antarkedua pihak, harus diselesaikan melalui perundingan dua pihak. Opsi arbitrase internasional bukanlah pilihan rasional karena kerap di forum itu kita kehilangan kontrol.

Untuk yang pertama, kebijakan negoisasi ulang LNG Tangguh adalah jawabannya. Selain Tangguh, pola yang sama juga akan diterapkan untuk kontrak-kontrak sejenis yang merugikan. Untuk pertama kali, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2005 mulai mengaudit kegiatan-kegiatan pertambangan.

Kedua, pada kontrak-kontrak baru agar menguntungkan negara semaksimal mungkin. Hal itu dapat dilihat pada Production Sharing Contract Blok Cepu di mana negara mendapat bagian 86,5%. Angka itu didapat dari pola bagi hasil bertajuk adjusted split, yang menggunakan harga minyak dunia sebagai patokan. Ketiga, menghindari penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan forum sejenis, karena tidak adanya kontrol langsung dari pihak Indonesia.***

Suara Pembaruan, 16 September 2008

http://www.modernisator.org/artikel/...alisme-ekonomi

bonus



700 triliun hilang di lantai dansa