Sekarang menjelang Pilpres ini, anggota DPR incumbent (mayoritas koalisi merah putih) sedang mengupayakan segala cara agar PDIP sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak mendapat haknya sebagai peraih suara terbanyak di DPR. Yang sedang berlangsung (8 Jul 2014) adalah menggelar rapat paripurna untuk merubah Undang2 MD3 yang salah satu pointnya adalah: "PARTAI PERAIH SUARA TERBANYAK DI DPR (PDIP) TIDAK SERTA MERTA SECARA OTOMATIS BERHAK MEMPEROLEH POSISI KETUA DPR."

Seperti diketahui, DPR yang sekarang menganut mekanisme partai pemenang / suara terbanyak berhak menempatkan kader pilihannya sebagai ketua DPR. Namun, berhubung yang menang sekarang adalah PDIP, rupanya banyak KURAWA yang tidak senang dan berusaha mencabut hak PDIP.

Banyak alasan yang dilontarkan oleh kader2 koalisi merah putih, namun bisa ditebak bahwa tujuannya dan motifnya adalah satu: WHATEVER IT TAKES TO GAIN POWER AND AUTHORITY!!

Sungguh keterlaluan cara-cara yang tidak ksatria dan tidak bisa menerima kemenangan pihak lain. Atau mungkin saja mereka mulai tidak yakin dengan kans menang Capres (Eksekutif) mereka, sehingga mereka mulai menyiapkan Plan B agar dapat menguasai DPR (Legislatif).
Sungguh orang2 yang haus kekuasaan.

Semoga Tuhan mengampuni dan semoga kebenaran yang akan menang.

Kaskusers sekalian dapat melihat beritanya di Google / Detik. Saya pakai HP, sori berantakan.

http://m.detik.com/news/read/2014/07...ani-ini-tirani

http://m.detik.com/news/read/2014/07...-prabowo-hatta

Update 09 Jul 2014 00:07:
Akhirnya palu udah diketok, walaupun PDIP PKB Hanura Walk Out, hasil akhirnya (sementara) Kurawa menang dengan strategi kotornya. UU MD3 resmi direvisi, sehingga partai pemenang tidak otomatis memimpin di DPR. Sungguh sangat keterlaluan dan memalukan!
Semoga rakyat dapat bertindak melawan ketidak adilan!