akarta, HanTer - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens turut berkomentar terkait informasi jaring intelijen yang mengaitkan lingkaran kiri Partai Komunis Indonesia (PKI) Ilham Aidit dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), merupakan kampanye hitam.

"Itu kampanye hitam yang melawan prinsip politik yang beretika," ujar Boni kepada Harian Terbit di Jakarta.

Seperti diketahui informasi yang telah tersebar luas tersebut sebagai berikut:

Penting untuk diketahui bersama...Meneruskan Informasi/terinfo: Berdasarkan info lewat jaring intelijen Dam Jaya yang infiltrasi ke dalam lingkaran kiri (PKI), Ilham Aidit memerintahkan kpd biro pergerakan a/n. Ribka Ciptaning, Rike Dyah Pitaloka, Budiman Sujatmiko, Teten Masduki, Egi Sujana, Alit, Agustiana waktu pengkaderan relawan PDIP/Jabar, setelah berjuang dan merebut suara lewat demokrasi langkah selanjutnya adalah Pilpres dengan tetap mengkader/merekrut relawan degan faham komunis lewat agama dan kondisi sosial dengan sasaran masyarakat bawah, apabila Pilpres (Jokowi) berhasil dimenangkan langkah berikutnya ke arah pencabutan TAP MPRS NO 25/ pelarangan ajaran atheis komunis dan pembubaran Satuan Koter TNI AD. demikian agar disebarkan kepada seluruh rakyat indonesia...

Menanggapi dari mana informasi ini berasal, apakah dari PDIP sendiri yang memang sebelumnya akan mengusung Megawati sebagai calon Presiden, namun akhirnya memberikan mandat kepada Jokowi. Ataukah berasal dari luar PDIP, Boni tak mau berspekulasi.

"Terserah oleh siapa yang jelas itu melawan prinsip moral politik. Model manuver seperti itu tidak mendidik masyarakat untuk berdemokrasi secara rasional dan etis," tutur Boni.
http://www.harianterbit.com/read/201...g-di-Tubuh-PDI

Maksud hati hendak membantu rakyat kecil, bukan dukungan yang didapat tapi malah cacian. Itulah peristiwa yang dialami Rieke Dyah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR yang lebih terkenal sebagai si Oneng “oon” pada serial Bajaj Bajuri.

Kejadian bermula ketika si Oneng bersama dua rekannya hendak melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi pelayanan kesehatan di Banyuwangi. Memang hal ini terkait dengan tugasnya dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang sedang digodok di DPR. Namun, di tengah acara yang sedang berlangsung, sekelompok massa mengatasnamakan FPI membubarkan kegiatan karena dinilai perkumpulan itu adalah perkumpulan eks Partai Komunis Indonesia (PKI). Massa memaksa acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di Banyuwangi itu dibubarkan. Rieke ‘Oneng’ Diah Pitaloka ‘dikepung’ menghadapi cacian massa. Ribka Tjiptaning, ketua Komisi IX yang menjadi rekan Oneng pada acara tersebut telah melaporkan kejadian tersebut ke KOMNAS HAM dan Mabes Polri dengan Nomor laporan 240/

VI/2010/Barekeskrim dengan terlapor Ormas FPI, Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak. Ribka adalah anak seorang kader PKI di Yogyakarta, RM Soeripto Tjondrosaputro, yang dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Baru.

Wakil Sekjen DPP FPI menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa FPI tidak terlibat dalam aksi pembubaran tersebut dan tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pembubaran. “Kami tidak pernah menginstruksikan. Itu murni masyarakat, bukan FPI,” kata dia. “Kalau pun ada yang menggunakan atribut FPI, memang FPI ada di mana-mana dan atribut itu dijual di mana-mana.”

Mantan Sekjen PDIP, Pramono Anung menyesalkan peristiwa tersebut. Sementara Wasekjen PPP M Romahurmuzy menyarankan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan konflik. Romy menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Namun, dia melihat penegakan hukum masih lemah. “Kumpul bekas Partai Komunis Indonesia juga dilarang undang-undang. Jangan salahkan juga yang kekerasan,” katanya.

Menanggapi peristiwa di Banyuwangi tersebut, Sekjen FPI Shobri Lubis menyatakan bahwa meski FPI tidak terlibat, FPI memang anti PKI. “Liberalisme dan komunisme itu satu paket, sama-sama musuh Islam. Paham liberalisme itu menghancurkan nilai Ketuhanan, mereka anti agama, sangat menjauhi agama dan mengacak-acak prinsip agama. Kalau komunisme tidak percaya Tuhan dan menolak agama. Jadi dua paham ini sama. Nah, dua paham ini adalah dua ideologi yang anti agama. Maka itu, di Indonesia sebagai Negara berazaskan Pancasila dan sebagaimana sesuai sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, maka dua ideologi itu wajib dilarang,” katanya.

Semua rangkaian kejadian tersebut saya resume dari kumpulan berita-berita di vivanews.com yang saya koleksi pada bulan Juni. Memang kejadian sudah dua bulan lalu, namun perkembangan kasus tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan. Setidaknya sampai sekarang belum terdengar lagi perkembangan penyelesaiannya. Apakah Rieke “Oneng” komunis atau bukan pun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Apakah tindakan “oknum” di banyuwangi itu merupakan kekerasan pelanggaran HAM atau bukan, juga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Tampaknya permasalahan ideologi tidak pernah mati di bumi pertiwi ini. Terdapat banyak kontroversi dari rangkaian cerita tersebut. Sulit bagi generasi muda sekarang untuk menangkap apa yang salah dengan komunis. Jaman dahulu, komunis seringkali identik dengan revolusi dan kekerasan. Namun akhir-akhir ini justeru seringkali kekerasan tidak terafiliasi dengan ada tidaknya paham komunis. Kekerasan semakin menjadi-jadi di tengah gencarnya seruan moral dan begitu banyak siraman rohani. Masihkah Pancasila relevan untuk negeri ini?



Kompas

Mantan Wakasad: Bahaya Laten PKI Masih MengintaiKeterlibatan kaum komunisme semakin terlihat kerjanya, dan mengancam keutuhan Indonesia

Letjen (Purnawirawan) Kiki Syahnakri mengatakan bahaya laten Partai Komunis Indonesia masih ada. Dia mengklaim bahaya tersebut kini mengintai dari dalam tubuh parpol-parpol di Indonesia.

"Sekarang kader komunis membentuk partai seperti PRD (Partai Rakyat Demokratik). Sekarang kadernya (orang-orang PKI) masuk ke parpol, antara lain PDIP dan lingkungan istana," kata Kiki dalam dalam acara diskusi mengenai fakta dan peristiwa G30S, hari ini.

Dia mengatakan keterlibatan kaum komunisme semakin terlihat kerjanya, dan mengancam keutuhan Indonesia. "Ini karena adanya konflik horizontal. Aktor tunggalnya dari komunis," ungkap Kiki.

Dia mengatakan pengamalan Pancasila dapat menangkal bahaya laten komunisme. "Saya ingin meluruskan, Pancasila bukan sekadar filosofi, tapi juga perekat negara ini. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa seharusnya menjiwai Undang-Undang Dasar dan seluruh kebijakan," katanya.

Menurut dirinya, bahaya yang mengancam Pancasila tidak hanya dari komunisme ataupun liberalisme, tetapi juga dari fundamentalisme yaitu agama.
*
Dirinya juga menyatakan, sistem pemerintahan yang berdasarkan pancasila, yang diperjuangkan oleh 'founding fathers', yang sejak dulu ada di tangan MPR harusnya merepresentasikan rakyat.
http://www.beritasatu.com/mobile/nas...mengintai.html

Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyita buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" karya aktivis PDIP dr Ribka Tjiptaning Proletariati, karena hal itu sama dengan penyebaran ajaran komunis ke masyarakat.

"Jika ada buku seperti itu, aparat seperti Kejaksaan harus melakukan penyitaan. Kalau untuk urusan ilmu pengetahuan, itu urusan lembaga pendidikan. Tapi penyebaran ke masyarakat tentang ajaran komunis, itu tidak boleh," tegas Hamzah usai menerima rombongan Malay Speaking ASEAN Youth Camp di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Hamzah menambahkan, perlu diketahui apa motivasi peluncuran buku seperti itu. "Saya sudah katakan kita negara Pancasila sehingga masyarakat kita religius. Tapi bukan berarti kita negara agama. Di dalam operasionalnya, ada Depag. Dan penjabaran di preambule ada bagian tentang agama. Tidak berhak komunis di Indonesia. Itu jelas sudah ada pengalaman kita. Ada peristiwa Madiun, G-30-S/PKI," jelasnya.

Dr Ribka Tjiptaning Proletariati meluncurkan bukunya pada Selasa (1/10), dihadiri banyak pemuka masyarakat seperti Gus Dur, Permadi, Frans Magnis Suseno, Ridwan Saidi, Gustav Dupe, Dita Indah Sari, dan Oemar Dhani, tokoh AU yang pernah disebut-sebut terlibat G-30-S/PKI.

Wakil DPD PDIP Jawa Barat ini adalah putri dari RM Soeripto Tjondrosaputro, pengusaha dari kalangan ningrat di Solo yang menjadi anggota PKI. Saat tragedi G-30-S itu terjadi Tjiptaning masih berusia tujuh tahun. Kenangan buruknya tentang tragedi tersebut yang dituturkan dalam buku ini. Namun beberapa kalangan menilai tidak cukup bagus sebagai buku, karena kemampuan penulisnya terbatas.

Dari tulisan sepanjang 178 halaman, hanya 16 halaman pertama yang menceritakan kehidupannya dalam sebuah keluarga komunis. Halaman-halaman pertama buku itu menceritakan ayah Ribka yang berasal dari kalangan bangsawan, namun tetap bisa menjadi "komunis sejati."

Tapi buku ini sama sekali tidak menceritakan apa posisi RM Soeripto Tjondrosaputro pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Konglomerat tekstil ini hanya disebut-sebut sebagai bangsawan yang dermawan dan selalu memikirkan rakyat kecil yang berkekurangan.
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=1901