Tidak terlalu mengherankan saat Jero Wacik, Menteri ESDM mengeluarkan statement bahwa “media online” itu tidak jelas. Ketidak jelasan yang mungkin dimaksud oleh beliau adalah penulis, narasumber, teknis verifikasi dan nama media yang membuat berita itu sendiri. Statment yang tentu saja mengundang reaksi kecaman dari para wartawan media online.

Namun kalau saja kita lebih sensitif sedikit, sebenarnya mungkin yang dimaksud Jero Wacik itu adalah media online yang di buat oleh para ‘blogger’. Blogger dalam tanda petik. Maksudnya adalah para blogger yang jika dalam wadah Kompasiana adalah blogger yang tidak (mau) terverifikasi, tidak jelas rekam jejak menulisnya serta yang ujug-ujug muncul dengan nama anonim yang sangat absurd untuk memberikan opini atau pembelaan militan pada suatu kejadian yang sedang ‘in’ untuk di bicarakan.

Ya, kita memang tidak bisa melarang. Bahkan sekelas situs citizen journalism Kompasiana pun sudah melakukan banyak filter berlapis untuk akun dadakan ini. Filter terbaru tentu saja disclaimer yang ada pada bagian bawah postingan di Kompasiana ini.

Jangankan melarang, menghapus postingan pun juga banyak sekali resiko dari pengelolanya. Apalagi peraturan dunia (kecuali Indonesia) tentang dunia blogging sudah menyatakan bahwa permintaan penghapusan postingan di blog hanya bisa oleh perintah dari Pengadilan. Kecuali postingan yang sangat parah melanggar TOC Kompasiana.

Namun, seandainya pak Jero Wacik sedikit memahami dunia blogging—kekhawatiran konsep ‘surat kaleng digital’ sangat bisa diminimalisir. Langkah paling utama tentu saja membuat tulisan balasan sebagai jawaban atas tudingan dari surat kaleng digital ini.

Seandainya penulis berita tidak menggunakan akun di Kompasiana, kekhawatiran bisa makin di tepis. Maklum, Google sangat berat sistem rangking untuk bisa membuat sebuah tulisan masuk di halaman utama dan tidak mudah terindeks dalam sistem pencariannya.

Atau jika mau, bisa sedikit meniru langkah smart oleh tokoh nasional lain di Indonesia seperti Prabowo Subianto – Ketua Pembina Partai Gerindra ini yang kebetulan senin sore sebelumnya (15/7/2013) menggelar acara “Deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa” di Hotel Sahid Jakarta.

Dari acara tersebut, bisa dilihat bagaimana Prabowo lebih bijak dan elegan dalam mensiasati perkembangan teknologi internet dunia. Sepertinya beliau dan tim social media nya sudah paham dan mengerti bahwa memang dunia jurnalistik perlu di definisikan ulang seiring perkembangan zaman. Daripada membuat statemen konyol, dalam acara tersebut disediakan kursi tersendiri khusus MEDIA dan BLOGGER.

Manfaatnya tentu sangat besar. Peluang blogger abal-abal atau akun pembuat surat kaleng digital terhindarkan. Bahkan media dan blogger pun terasa dirangkul untuk bisa memberikan kontribusi pemberitaan yang beretika dengan gaya dan tekniknya sendiri-sendiri. Persoalaan pertanyaan nomer telfon untuk klarifikasi pemberitaan juga mudah di dapat karena setiap media dan blogger yang hadir wajib mengisi absensi dan mendapat ID Card khusus acara.

Ya, mau tidak mau simpati muncul dalam hati para blogger yang hadir. Situasi ini sangat terbalik jika (maaf) dibandingkan dengan kasus akun social media presiden RI sekarang ini. Alih alih ingin meniru Obama dengan mencoba mendekatkan diri dengan rakyatnya lewat twitter, eh, malah kena bully massal.

Kemudian pindah ke akun facebook dan menceritakan kegalauannya soal bully di twitter—kejadian serupa juga muncul serupa. Jadilah kolom komentar di disable—lah kalau begini, ini namanya bukan social media dong kalau komunikasinya hanya satu arah?

Lebih mengagetkannya lagi, ternyata kesadaran lain Prabowo di dunia internet juga tampak jauh lebih unggul. Sempat dalam sesi tanya jawab—Prabowo memberikan statment tegas dan pas saat di tanyakan tanggapannya tentang tidak harmonis atau sinkronnya antar lembaga pemerintah perihal vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Indosat/IM2.

Vonis atas persoalaan frekuensi 3G yang oleh Kominfo dan BRTI selaku regulator telekomunikasi sendiri diijinkan dan tidak ada masalah. Hal yang juga bakal terjadi kepada semua operator seluler dan ISP yang memang konsep bisnisnya serupa ini.

Pertanyaan ini muncul karena salah satu agenda Transformasi Bangsa Prabowo adalah mengenjot pembangunan infrastruktur 3000 KM jalan raya/tol dan jaringan telekomunikasi. Nah bagaimana mungkin pengembangan infrastruktur telekomunikasi bisa di genjot jika sistem teknisnya berseberangan dengan pandangan hukum?

Kelegaan para pengguna internet Indonesia yang ketakukan akan mundurnya perkembangan teknologi internet tampaknya sedikit mereda setelah Prabowo mengeluarkan statemen bahwa “Internet adalah sarana demokratisasi yang luar biasa.”

Bahkan beliau juga dengan jujur mengatakan, “bahwa tanpa internet—Gerindra tidak bisa sebesar sekarang ini dan kita sangat berkepentingan bahwa internet ini harus bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kita sedang mengusahakan internet hadir GRATIS di desa-desa”.

Nah, dari beberapa jawaban tersebut—jikalau memang Alloh menghendaki Prabowo menjadi Presiden RI selanjutnya, ketegasan dan kejelasan regulasi dan perundangan dunia telekomunikasi akan tampak lebih jelas dan terang benderang. Tidak abu-abu dan membingungkan seperti hari ini.

Terbayang jika sebuah sistem digital teknis telekomunikasi yang hitam putih tanpa bahasa diksi yang berfungsi sebagai pendukung demokratisasi di Indonesia bisa ‘blur’ begini, bagaimana dengan demokrasinya kelak?

Jangan-jangan demokrasinya menjadi berubah menjadi demo masak atau demo-crazy karena salah kanal frekuensi. Atau jangan-jangan pula kelak telekomunikasi akan kembali ke era telefon pakai benang dan kaleng, seperti kekesalannya Jero Wacik terhadap media online yang katanya juga merupakan surat kaleng.

*hadeh. Tepuk jidat!

=====

Source : Buku Diculik Prabowo by Hazmi Srondol