Bagi warga jakarta, tentu tak asing lagi dengan gambar-gambar di atas. Macet sudah menjadi rutinitas yang menjenuhkan. Kemacetan sudah membuat banyak warga Jakarata frustasi.

Waktu kampanye, Jokowi berjanji membuat Jakarta Baru, Jakarta yang bebas dari macet dan banjir.

Tapi kini ia telah lupa akan janjinya itu. Belum banyak yang dia lakukan untuk Jakarta. Kemacetan makin parah setiap hari. Banjir pun belum tuntas diatasi. Pemukiman kumuh masih banyak dimana2. Proyek monorail kembali terhenti. Kartu Jakarta sehat bermasalah. Pengadaan Bus way bermasalah.
Disaat dia belum bisa berbuat banyak untuk Indonesia, dia malah mengejar ambisi yang lebih tinggi. Amanah rakyat Jakarta ia lupakan demi melaksanakan tugas dari partainya.

Bagi saya, kalo di Jakarta saja dia belum bisa berbuat banyak, bagaimana dengan Indonesia???

Alasan Jokowi, dia akan membantu mengurus jakarta kalo nanti jadi Presiden. Menurut saya, presiden itu ngurusi negara bukan cuma fokus pada satu profinsi saja. Selain itu, Presiden jelas tidak akan punya waktu untuk ngurusi satu profinsi saja.

Selain masalah-masalah di atas, banyak temuan Badan Permeriksa Keuangan di Jakarta

Hasil pemeriksaan LK Pemprov DKI tahun 2013 ada 86 temuan dengan total kerugian mencapai Rp1,54 triliun

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap APBD DKI 2013 :

1. Program e-budgeting, e-aset, dll tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Berindikasi merugikan negara 1,4M. #auditBPK"

2. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi ganda 9006 nama. Nilainya 13,3M. #auditBPK"

3. BOP sekolah negeri, laporan tanggung jawab tdk sesuai kondisi sebenarnya. Indikasi kerugian 8,2M."

4. BOP swasta belum sesuai ketentuan. Sekolah dapet BOP padahal nggak ajukan proposal. Nilai 6M. #auditBPK"

5. Penataan kampung kumuh tdk optimal. 1152 rumah berdiri di atas tanah negara atau di badan sungai. #auditBPK"

6. Pengadaan busway dan bus sedang tdk sesuai ketentuan. Tdk dpt diyakini kewajarannya. Potensi kerugian negara 118M. #auditBPK"

7. Bendahara Transjakarta nggak mungut dan setor pajak penghasilan 2009-2013. Senilai 57,3M."

8. Dana operasional UPK Pulogadung 2010-2012 belum dipertanghungjawabkan. Nilai 16,8M. #auditBPK"

9. Laporan biaya pengendalian teknis pd 29 SKPD tdk sesuai ketentuan. Indikasi kerugian 27,9M."

10. Pencairan uang persediaan di Dinas PU ditransfer ke rek pejabat kecamatan, sudin. Nilai 104,6M."

11. Sistem pencatatan aset, dana hibah, CSR, bansos tidak memadai. Tdk sesuai serah terima. Tdk tercatat di neraca. #auditBPK"

12. Aset tanah dan bangunan di 63 lokasi dikuasai pihak lain. Berpotensi kehilangan aset. #auditBPK"

13. Tanah HPL seluas 6,8 juta m2 tidak tercatat dlm Daftar Inventaris. #auditBPK"

14. Penerimaan sewa rumah susun tidak disetor ke kas negara. Nilai 2,3M. #auditBPK

15. Adendum kontrak TPST sampah Bantar Gebang tdk dg prinsip saling menguntungkan. Berpotensi merugikan keuangan daerah. #auditBPK"

sumber : http://metro.sindonews.com/read/8753...rp1-54-triliun


Maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud menjelek-jelekan Pak Jokowi. Saya hanya ingin dia menyelesaikan amanah yang telah kami berikan kepada Beliau. Saya hanya ingin beliau memenuhi sumpah yang beliau ucapkan atas nama Allah SWT



Mari menyebarkan info bermanfaat untuk kebaikan Indonesia, jangan menyebar fitnah dan kebencian..