Kontras: MP3EI Dapat Berdampak pada Pelanggaran HAM
Kamis, 12 Juni 2014 | 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, mengatakan, visi misi capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyelipkan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)mempunyai implikasi yang besar terhadap kasus hak asasi manusia (HAM).

Menurut Haris, agenda MP3EI adalah program yang banyak diaplikasikan di daerah-daerah yang berujung pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

"Ini akan membuat sengketa dan kekerasan yang meningkat karena warga yang melawan untuk memperjuangkan haknya dianggap kriminal," kata Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).

Haris menambahkan, program MP3EI yang digagas Hatta Rajasa belum menunjukkan penegakan hukum yang maksimal bagi rakyat. Dia mencontohkan, jika ada pembebasan lahan milik rakyat di suatu daerah yang akan digunakan untuk program MP3EI, warga kerap menerima sejumlah kekerasan dan perampasan hak.

"Usaha penegakan hukum Prabowo-Hatta tidak menggambarkan wilayah mana saja, dan juga tidak ada keberpihakan menyelesaikan hak-hak yang sudah diambil," tambah Haris.

Meski demikian, Haris melihat, dari visi misi kedua kubu capres-cawapres, saat ini belum ada empati terhadap rakyat yang jadi korban sengketa lahan. Hal ini, menurut Haris, karena faktor keterlibatan capres-cawapres beserta politisi di sekitarnya dalam dunia usaha eksploitasi lahan.

"Banyak politisi main usaha, termasuk juga Prabowo, Hatta, JK. Jokowi masih mending karena usahanya hanya mengolah hasil," ujar Haris.

MP3EI adalah rencana induk perencanaan ambisius dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah.

MP3EI digulirkan sejak tahun 2011. Beberapa bandara, pelabuhan, dan infrastruktur jalan menjadi fokus dalam proyek yang ditaksir memiliki investasi hingga Rp 4.000 triliun. Hatta disebut sebagai otak di balik MP3EI karena ia menjabat sebagai Menko Perekonomian ketika itu.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014...elanggaran.HAM

MP3EI Ancaman Serius Lingkungan Bali
Tanggal: 7 Maret 2014 Jam:8:07 pm • Bali, Denpasar, Sosial

DENPASAR, BALI POST.com-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menyatakan, Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai kebijakan yang berpengaruh terhadap percepatan penurunan kualitas lingkungan hidup di Bali. Rencana reklamasi Teluk Benoa yang tercantum dalam MP3EI, salah satu contohnya. “Parahnya lagi, MP3EI tidak hanya akan mengancam lingkungan hidup Bali, tetapi juga umat manusia,” ujar Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko di sela-sela Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Bali 2014, Jumat (7/3).

Pria yang akrab disapa Moko ini menambahkan, kebijakan top down MP3EI akan menjadi kebijakan eksploitatif sekaligus anti kritik. Kebijakan ini berpotensi besar terjadi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup yang mengkritisi kebijakan tersebut. “Rencana reklamasi Teluk Benoa ini menjadi contoh nyata kebijakan MP3EI yang merusak serta anti kritik sehingga terjadi kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup,”jelasnya.

Menurut Moko, Bali dalam pandangan Walhi sedang dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan. Di antaranya krisis air, alih fungsi lahan, menurunnya kualitas hutan, meningkatnya sampah, pencemaran sungai dan pantai, serta masifnya pelanggaran hukum dalam pembangunan akomodasi pariwisata. (rindra)

sumber : http://balipost.com/read/sosial/2014...ngan-bali.html