Forum Ulama Ummat Islam (FUUI) Haramkan Memilih Jokowi-JK
Selasa, 6 Ramadhan 1435 H / 1 Juli 2014 04:49 wib

BANDUNG (voa-islam.com) - Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) keluarkan maklumat haram untuk memilih pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang.

Alasannya, pasangan itu dianggap meresahkan dan mengancam eksistensi umat Islam. Pasangan itu juga dinilai akan berpotensi menciptakan iklim sentimen keagamaan yang dapat bermuara pada konflik horizontal.

Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin.

Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang. Sejak berdiri pada tahun 2001, FUUI selalu menghindar untuk masuk dalam ranah politik praktis. "Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis," ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung, Senin (30/6).



Dalam Plipres tahun ini pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk istihad syar'i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih seuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah.

Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar'i dan hukum Islam. "Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dunia akhirat," katanya.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar'i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya bagi umat paling rendah.

Ia tidak menafikkan adanya ajakan salah satu pihak Capres agar FUUI memberikan dukungannya. Namun, FUUI tetap menyatakan sampai detik ini tidak pernah tereseret dan tidak ada hubungan dengan salah satu timses manapun. "Kami sedang berusaha memberi kesan bahwa kami tidak mewakili capres manapun, jadi kami nggak ada niatan untuk merapat kepada capres manapun," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah.

Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini diangap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. "Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara," jelas Athian

Ini Maklumat FUUI:


source: http://www.voa-islam.com/read/opini/....nCmzENBs.dpbs


Majelis Mujahidi Indonesia (MMI):
Jika PDIP anti-agama, haram pilih Jokowi
Senin, 9 Juni 2014 12:42

Merdeka.com - Menyusul statmen ketua tim Hukum Pemenangan Jokowi - JK , Trimedya Panjaitan yang menyebutkan bahwa syariat Islam mengganggu NKRI dan juga bertentangan dengan ideologi PDI Perjuangan, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mencurigai PDI Perjuangan adalah partai yang anti agama dan Tuhan.

Jika fakta tersebut benar adanya, MMI menyerukan mengharamkan capres yang diusung PDI Perjuangan Jokowi - JK untuk dipilih dalam 9 juli mendatang. Menurut mereka yang dikatakan oleh Trimedya tersebut mengindikasikan upaya PDI Perjuangan akan menghidupkan ideologi marxisme dan sekulerisme.

"Jika benar demikian ( PDIP mengusung capres dan cawapres anti agama dan Tuhan), maka menurut Islam, haram hukumnya bagi umat Islam untuk memilih mereka sebagai presiden dan wakilnya," kata ketua MMI, Irfan S Awwas saat menggelar konferensi pers di markas MMI Kotagede, Senin (9/6).

Selain dinilai anti Tuhan dan agama, statmen Trimedya juga tidak sinkron dengan sejarah berdirinya negara Indonesia. Menurut Irfan, secara tegas dan jelas, Indonesia dibentuk dengan semangat perjuangan Islam. Hal tersebut termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar yang menyebutkan "Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas".

"Di dalam preambule sudah jelas, dikatakan atas berkah rahmat Allah, maka sejak awal sudah ada semangat perjuangan umat Islam. Kalau Trimedya ngomong seperti itu apa dasarnya? Kami sudah sesuai dengan pancasila, bahkan semangatnya ada dalam preambule," jelasnya.

Karena itu, menurut Irfan, tidak ada alasan untuk menolak perda syariat apalagi perda tersebut dibuat sesuai dengan aturan negara demokrasi. "Kenapa harus dilarang? Dan tidak ada lagi perda syariat? Kalau agama bisa menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara kenapa tidak dipakai?" lanjutnya.

Irfan menegaskan, apa yang disampaikannya ini bukan dan sama sekali tidak terkait dengan pemilu. Menurutnya sikap tersebut merupakan sikap MMI untuk mendirikan negara syariat. "Ini bukan soal dukung-mendukung capres, jika ada yang juga menyebutkan seperti Trimedya kami juga akan melakukan hal yang sama," tegasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/mmi...ih-jokowi.html

Wasekjen MUI :
PDIP Itu Partai Anti Islam
03 May 2014

JAKARTA (gemaislam) – Penyebaran ajaran syiah di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Lebih menyedihkan lagi bila melihat kemungkinan bahwa salah satu tokoh syiah di Indonesia yaitu Jalaludin Rakhmat akan melenggang ke senayan sebagai anggota Dewan.

Keprihatinan ini disampaikan oleh Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen. Beliau juga sangat meyayangkan ketidaktahuan umat akan hakikat Syiah dan memilih Jalal sebagai wakil rakyat. Seperti diketahui, Jalaludin Rakhmat merupakan caleg yang diusung oleh PDI Perjuangan.

“Saya sangat kecewa dengan ketidaktahuan masyarakat kita yang memilih PDI dalam pemilu kemarin. PDI itu partai yang anti Islam,” kata Ustadz Tengku Zulkarnaen ketika diwawancarai gemaislam.com di sela-sela acara seminar sehari “Syiah dan Stabilitas Nasional”, Ahad (27/4/2014).

“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UUPornografi juga mereka tidak setuju. Nah sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” “Ini partai anti islam. Kenapa banyak yang tidak tahu?. Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.

Lebih lanjut lagi, ketika disinggung mengenai Jalaludin Rakhmat yang sering membawa-bawa nama agama, Ustadz Tengku Zulkarnaen dengan tegas meminta agar umat tidak segan-segan membungkam mulutnya. “Kalau berbicara agama, maka Jalaludin Rakhmat wajib dibungkam. Kalau berbicara tentang negara silahkan dia berbicara karena itu hak dia sebagai warga negara.”
http://www.itoday.co.id/hot/wasekjen...tai-anti-islam

PDIP Tolak Syariat Islam,
KH Athian Ali Dai : Haram Pilih Jokowi-JK
Saturday, June 7th, 2014 - 09:41 pm


KH Athian Ali Dai

Bandung (KompasIslam.com) – Sikap kubu PDI-Perjuangan menolak Perda Syariah ditanggapi serius oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Lc, MA. Ia menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Athian dikutip Islampos, Jum’at, (6/6).

Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan presiden nanti. Baginya, keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih.

“Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar tim pemenangan Prabowo-Hatta menolak Perda Syariah. Justru manifesto agama Prabowo-Hatta mendukung syariah. Dalam manifesto itu jelas menolak penistaan dan penodaan agama. Oleh karena itu keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih,” terangnya.

“Jadi jika ada ulama yang mendukung calon yang hitam, mungkin mata hatinya sudah gelap dan hubbuddunya (cinta dunia),” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan, di Kantor DPP PDIP menegaskan bahwa jika terpilih, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam.
http://www.kompasislam.com/2014/06/0....y1ZpX6MY.dpbs


Muzakir Manaf:
Kita Dukung Prabowo, Haram Dukung PDIP
Sabtu, 19 April 2014 , 20:04:00


Muzakir Manaf, Wagub DI Aceh

LHOKSEUMAWE - Partai Aceh (PA) menyatakan sikap mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dalam pilpres 9 Juli mendatang.

Mengapa tidak mendukung capres dari PDIP Joko Widodo? Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf menyebutkan PA haram mendukung PDIP.

“Kita dukung Prabowo. Haram dukung PDI, ya. Karena kita Aceh,” ucap mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu kepada wartawan di Krueng Geukeuh, Aceh Utara, Sabtu siang (19/4), di sela-sela kunjungan memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, yang sedang melaksanakan kenduri pesta perkimpoian anaknya.

Lebih tegas lagi, Muzakir Manaf mengingatkan agar seluruh rakyat Aceh tidak ragu-ragu mendukung Prabowo.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat Wakil Gubernur Aceh itu menjelaskan dukungan penuh PA kepada Ketua Umum Gerinda maju sebagai Calon Presiden RI, tidak terlepas dari komitmen Prabowo yang sebelumnya menyatakan akan membuat proyek terbesar di Asia Tenggara, yang berada di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

“Dia (Prabowo, red) sudah membuat komitmen akan membangun pabrik terbesar di Meulaboh. Ban mobil . Dan beberapa kilang padi,” ujar Muzakir Manaf.
http://www.jpnn.com/read/2014/04/19/...am-Dukung-PDI-

KH Fachrurozy Ishak :
Bagi Saya Haram Memilih Jokowi
Rabu, 14/05/2014 20:06:40


KH Fachrurozy Ishaq saat menyampaikan pendangannya dalam deklarasi Presidium Merah Putih di TIM, Jakarta Pusat, Rabu 14/5/2014. (foto: shodiq/si)

Jakarta (SI Online) - Jelang pemilihan presiden 2014, suasana semakin memanas. Salah satu ulama DKI Jakarta, KH Fachrurozy Ishak, yang selama kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dikenal sangat kritis tegas mengharamkan memilih Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019.

Apa alasan Ketua Umum DPP Wasiat Ulama itu mengharamkan memilih Jokowi?. Dalam deklarasi Presidium Merah Putih di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2014), Kiyai Fachrurozy menjelaskan alasannya.

Menurut Kiyai Fachrurozy, dengan mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib, tegak dan jayanya suatu bangsa adalah karena empat faktor. Keempatnya adalah adilnya para pemimpin, ilmunya para ulama, murah hatinya orang-orang kaya dan doanya orang-orang fakir.

Pemimpin, kata Kiyai Fachrurozi haruslah adil. Artinya dia dapat bersikap amanah dan benar-benar menegakkan kebenaran. "Yang benar itu benar yang salah itu salah. Ke depan yang harus kita pilih yang amanah," ungkapnya.

Jika bicara soal amanah, lanjutnya, Joko Widodo yang dicalonkan oleh PDIP dan sejumlah partai pendukungnya menurut Kiyai Fachrurozy termasuk pemimpin yang tidak amanah. Jokowi dinilainya gemar ingkar sumpah.

"Disumpah jadi walikota lima tahun belum lima tahun ditinggal, disumpah jadi gubernur lima tahun belum lima tahun mau ditinggalin, apa mau kita sumpahin saja?," katanya disambut ketawa puluhan orang yang hadir.

Karena dinilai tidak amanah itulah, Kiyai Fachrurozy mengharamkan Jokowi untuk dipilih sebagai presiden mendatang. "Saya tidak suruh anda anti (Jokowi). Saya hanya ngasih tahu, kalau dari sudut amanah, Jokowi tidak amanah. Bagi saya haram memilih Jokowi," tandasnya.

Selain KH Fachrurozy Ishaq, deklarasi Presidium Merah Putih juga dihadiri sejumlah tokoh yang dikenal anti Jokowi, seperti Eggi Sudjana, Dr Habib Sechan Sahab, dan sejumlah nama lainnya.

Presidium Merah Putih didirikan sebagai perlawanan terhadap upaya-upaya perampokan terhadap Indonesia oleh konglomerasi Asing sekaligus langkah untuk menghadang boneka cukong berkuasa melalui politik uang dan rekayasa pencitraan. Semangat Presidium Merah Putih hanya satu, "Bersatu Melawan Cukong."
http://www.suara-islam.com/read/index/10847

------------------------------

Silahkan saja tidak memilih salah satu kandidat capres pada tanggal 9 Juli 2014 nanti, apakah berdasarkan alasan harom atau halal, alasan benci atau sayang. yang penting jangan sampai Golput yak!