JAKARTA - Dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) sudah mulai terlihat dari pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan para warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengklaim para WNI pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 itu dipersulit untuk menggunakan hak pilih.

“Kita mengendus skenario di mana kantong-kantong simpatisan Jokowi dipersulit dan tak dipenuhi hak memilih. Itu terjadi di Hongkong, Malaysia dan Amerika Serikat,” kata Eva K Sundari, anggota Koordinatoriat Relawan Jokowi-JK dalam keterangannya melalui layanan BlackBerry Messenger, Senin (7/7) dini hari.

Lebih lanjut Eva merinci ada sekitar 600 WNI di AS yang terbang dari Los Angeles ke New York. Penyebabnya, mereka tak bisa menggunakan hak pilih di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Los Angeles.

“Mereka berniat meminta pemenuhan hak pilihnya di New York. Ternyata di KJRI New York sama saja, alasannya tak ada kertas suara, hak pilih mereka tak diberikan. Kok ini aneh," ujar Eva.

Sedangkan di Hongkong, kata Eva, usaha untuk mempersulit para WNI yang menjadi TKI untuk memilih sudah terasa sejak awal. Ketika tim resmi mengajukan surat ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan membawa surat yang ditandatangani Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, sang petugas justru meminta surat harus ditandatangani Anies Baswedan. “Padahal Anies hanyalah juru bicara, sehingga yang berwenang tanda tangan ya Tjahjo,” tandas Eva.

Kejanggalan juga terjadi di tempat pemungutan suara di Hongkong yang didirikan di Victoria Park. “Saat pencoblosan di TPS, banyak juga mereka yang tak dibolehkan masuk. TPS-nya langsung ditutup,” paparnya.

Karenanya Eva akan mempersoalkan hal itu ke KPU dan Bawaslu. “Sudah menjadi kewajiban KPU memfasilitasi pemilih yang memang berhak. Di AS, semua paspornya valid dan seharusnya itu cukup untuk diberikan hal pilih,” pungkasnya.(ara/jpnn)

sumber

selalu aja, kalo ga fitnah ya curang kaya gini mau jadi presiden, indonesia bisa dapet julukan negara fitnah/negara curang