Jakarta - Sebagai sebuah tontonan, debat terakhir calon presiden dan wakil presiden Sabtu (5/7) malam cukup menarik dengan agresivitas kedua kubu untuk saling menyerang.

Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di luar kebiasaan pada debat-debat sebelumnya lebih intens melancarkan serangan pada pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla.

Berikut “serangan” dari kubu Prabowo-Hatta:
Pertama, dimulai dengan Prabowo yang menuding Kalla mendukung impor pangan ketika menjabat sebagai ketua umum Golkar, dan bahkan mengaku dirinya dipanggil Kalla tentang masalah itu.

Kedua, Prabowo juga berasumsi bahwa Jokowi menentang keberadaan koperasi, dan dengan itu bertanya kenapa rivalnya punya pendirian demikian.

Ketiga, Hatta bertanya ke Jokowi kenapa ketika memimpin Solo dan Jakarta tidak mendapatkan Kalpataru, terkait tema debat yang memang fokus ke kebijakan lingkungan, energi dan pangan.

Keempat, Hatta menyinggung soal kontrak jual beli gas alam, dengan menyebut lapangan Tangguh, yang dibuat dengan harga sangat rendah dan merugikan, dan baru bisa diperbaiki di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Arahnya jelas, kontrak-kontrak dengan Tiongkok itu dibuat di era Megawati Soekarnoputri. Di sisi lain, Hatta memuji SBY bahwa renegosiasi kontrak gas menguntungkan negara Rp250 triliun.

Dari Kubu Jokowi-Kalla, mereka lebih banyak memaparkan program-program sendiri dan menangkis serangan dari rivalnya. Hanya tercatat satu serangan signifikan yang dilontarkan Kalla, yaitu keberadaan mafia-mafia di berbagai sektor yang “tidak ada di pihaknya.”

Dari sinilah jalannya debat berlangsung cukup seru dan kadang-kadang mengundang senyum terkait tanggapan masing-masing pihak. Dan sulit dipungkiri bahwa Kalla menjadi aktor yang paling dominan di antara empat tokoh itu kalau terkait “menangkis serangan” dan “melancarkan serangan balik.”

Berikut tanggapan masing-masing pihak:

Soal impor pangan, Jokowi yang menjawab, bahwa hal ini masuk prioritasnya, karena Indonesia pernah swasembada beras pada 2008-09, namun justru mengimpor beras sebanyak 2,7 juta ton pada 2012.

Soal koperasi, Jokowi menjawab: “Saya kita Bapak salah dengar. Semua orang tahu, koperasi adalah soko guru, tidak mungkin seorang Jokowi mengatakan itu.”

Soal Kalpataru di Solo dan Jakarta, Kalla dengan spontan mengatakan “penghargaan untuk kota itu Adipura, bukan Kalpataru. Karena pertanyaan ini keliru, jadi tidak akan saya jawab."

Soal kontrak gas ke Tiongkok, lagi-lagi Kalla yang merespon. Kalla mengatakan bahwa dalam klausul penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua, dimungkinkan adanya renegosiasi empat tahun sekali.

“Kontrak Tangguh itu justru bunyinya setiap empat tahun kontrak itu harus direnegosiasi. Saya sendiri yang bicara dengan Presiden China (ketika itu) Hu Jintao dan dia katakan siap negosiasi. Bahwa itu dilakukan empat tahun kemudian, itulah bunyi kontrak, jadi tidak ada yang spesial,” kata Kalla.

Setelah itu Kalla menyinggung pidato kampanye Prabowo-Hatta yang menyebut gejala kleptokrasi, istilah untuk berkuasanya kaum pencuri.

“Di tempat kami tidak ada mafia minyak, mafia beras, mafia daging, mafia haji. Jadi pernyataan itu sebetulnya ditujukan ke siapa?” kata Kalla.

Kalla menambahkan karena pilpres ini hanya diikuti dua pihak, jadi pasti pernyataan kubu Prabowo itu ditujukan ke pihaknya.

“Mafia daging itu sudah di KPK, mafia haji itu sudah di KPK, tidak ada di kami,” ujarnya.

Prabowo menanggapi dengan pernyataan yang justru sedikit kontroversial.

“Bahwa ruh demokrasi, sedang dirusak, bisa dari partai. Saya bukan bilang di partai saya tak ada maling, yang saya maksud adalah fenomena bangsa kita. Maksud saya cuma mau mengingatkan rakyat dalam demokrasi, mereka jangan ikut larut permainan yang terjadi di lapangan," Kata Prabowo.

Penulis: Heru Andriyanto/HA