Jokowi lagi2 berdusta soal koperasi
Berbagai media nasional mencatat pernyataannya

Jokowi Tak Mengetahui Peran Sejati dari Koperasi
JAKARTA - Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (KUD), Herman YL Wutun menilai pernyataan Jokowi yang disampaikan pada kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2014, terkait dengan koperasi yang dianggap tidak lagi efektif bagi petani dan nelayan dinilai menciderai cita-cita luhur pendiri bangsa.

Herman mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.

“Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari koperasi,"terangnya di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Herman selaku Ketua Umum Induk KUD, mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

“Dan pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,"ujarnya.

Koperasi, kata dia, adalah soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat.

"Yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik Bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong,"ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Induk KUD, Sjukrianto menambahkan bahwa pernyataan Jokowi yang menganggap bahwa petani dan nelayan tidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya, adalah hal yang keliru.

"Bila kondisi saat ini koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena koperasinya yang salah, melainkan karena oknum yang kurang bertanggung jawab, yang juga tidak dapat digeneralisasi menjadi kesalahan umum dari keberadaan koperasi,"bebernya.

Menurutnya, anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta Kepala Keluarga, di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada koperasi.

“Kita dapat melihat bahwa tekanan Neo-Liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada koperasi untuk berkembang," tutupnya.(ydh)
Sumur1



Jokowi Salah Kaprah Soal Koperasi
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Sjukrianto menilai pernyataan Jokowi salah kaprah.

Pernyataan yang dimaksud Sjukrianto soal ucapan Jokowi yang disampaikan pada kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2014. Capres nomor urut 2 itu menilai petani dan nelayantidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya.

Sjukrianto menjelaskan bila kondisi saat ini koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena koperasinya yang salah. Distribusi barang-barang subsidi, khususnya pupuk dan sarana pertanian, tidak lagi dikuasakan penuh kepada koperasi.

"Akibatnya adalah munculnya para tengkulak dengan modal-modal besar yang seenaknya memainkan ketersediaan pasokan pupuk dan sarana pertanian, sehingga menekan harga di tingkat petani”, tegasnya, Sabtu (21/6/2014).

Anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta kepala keluarga, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada koperasi.

“Kita dapat melihat bahwa tekanan neo-liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang”, lanjutnya.

Ia menegaskan koperasi masihlah dibutuhkan dan menjadi harapan bagi para petani dan nelayan, serta negara ini untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yang utamanya adalah kedaulatan pangan.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatatkan prestasinya untuk dapat berswasembada pangan, sehingga di tahun 1987/1988 mendapatkan penghargaan dari FAO.

“Perlu diingat bahwa negara dengan keberpihakannya pada masa itu, dan bersama KUD dapat membuat sejahtera para petani dan nelayan di desa-desa”, jelasnya.


Sementara itu, Herman Y.L. Wutun selaku Ketua Umum Induk KUD, mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka Bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.

“Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari koperasi”, ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia.

"Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong," lanjutnya.[rok]
[URL="http://nasional.inilah..com/read/detail/2111865/jokowi-salah-kaprah-soal-koperasi#.U7gWXvl_ugY"]Sumur2[/URL]


Jokowi Dianggap Cederai Cita-Cita Luhur Pendiri Koperasi
Jakarta - Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Herman Y.L. Wutun, menilai pernyataan Jokowi yang disampaikan pada Kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/6) lalu, yang menganggap koperasi sudah tidak lagi efektif bagi petani dan nelayan, sangat mencederai cita-cita luhur pendiri Bangsa.

Menurut Herman, Bung Hatta selaku Bapak Koperasi Indonesia yang juga merupakan bapak pendiri bangsa, pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka Bangsa Indonesia dapat keluar dari kemiskinan.

"Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai Capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari Koperasi," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/6).

Selaku Ketua Umum Induk KUD, yang mewakili suara dari 30 Pusat-Pusat KUD/KSU/KOPPAS se- Indonesia dan lebih dari 9.000 jaringan KUD di pelosok-pelosok nusantara, Herman juga mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

"Dan pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia," ucapnya

"Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong," lanjutnya.

Direktur Utama Induk KUD, Sjukrianto, menambahkan, pernyataan Jokowi yang menganggap bahwa petani dan nelayan tidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya, adalah salah kaprah.

Menurutnya, bila ada beberapa koperasi yang tidak berjalan dengan baik, bukanlah karena Koperasinya yang salah. Melainkan karena oknum yang kurang bertanggung jawab, yang juga tidak dapat digeneralisasi menjadi kesalahan umum dari keberadaan Koperasi.

"Kita dapat melihat bahwa tekanan Neo-Liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang," ungkap Sjukrianto.

Ia juga menambahkan bahwa anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta Kepala Keluarga, di mana sebagian besar berprofesi sebagai Petani dan Nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada Koperasi.

Diingatkan, Indonesia pernah mencatatkan prestasinya untuk dapat berswasembada pangan, sehingga di tahun 1987/1988 mendapatkan penghargaan dari FAO.

"Untuk itulah pemerintah perlu mendorong perkembangan Koperasi dalam hal pembinaan anggotanya, agar secara manajemen dapat berjalan baik dan tidak salah urus manajemen," tutupnya.

Sebelumnya, Calon Presiden Joko Widodo, menganggap kalau koperasi bagi para nelayan dan petani di Indonesia itu sudah tidak lagi efektif. Lantaran menurutnya, koperasi yang ada saat ini tidak bisa membantu para nelayan dan petani dalam urusan permodalan.

Yang paling efektif, kata Jokowi adalah dengan memberikan bantuan secara langsung agar subsidi pemerintah bagi petani dan nelayan tersebut bisa langsung dirasakan.
Sumur3


------
Dalam debat capres malam ini, doi ngeles, katanya gak pernah ngomong begini.

Masih mau milih tukang bohong?