Jakarta, baranews.co- Dewan Pers menilai isi pemberitaan TV One yang mengaitkan komunisme dengan Partai Demokrasi PerjuanganIndonesia (PDIP), telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Pers, Nezar Patria, dalam diskusi yang digelar oleh Lingkar Kajian Wartawan Pemilu di Cikini, Menteng, Jakpus, Kamis 3 Juli 2014 seperti dimuat metrotvnews.com.

"Kami, Dewan Pers, menilai dengan seperangkat undang-undang yang ada, yang telah dilakukan TV One, ya jelas itu salah, cenderung menjerumuskan," tegas Nezar.

Nezar menjelaskan bahwa media tak boleh mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah pendapat yang belum diverifikasi kebenarannya. Media boleh saja menyajikan opini. Namun, media tidak dibenarkan mengubah atau mengaburkan suatu opini menjadi seolah-olah fakta.

"Itu berita yang sifatnya opinion effect, menarik kesimpulan dengan sembarangan. Ada itikad yang tidak baik," lanjutnya.

Sebelumnya, TV One mempublikasikan informasi terkait kedekatan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok (CPC). Kedekatan itu, seperti dalam pemberitaan TV One, terlihat saat perwakilan CPC berkunjung ke Jakarta menemui petinggi PDIP pada 2012. Disebutkan juga bahwa perwakilan PDIP pernah bertandang ke Tiongkok untuk belajar manajemen kepartaian kepada CPC.

Di awal informasi, pembaca berita mengatakan, "ancaman laten komunis." Dalam gambar yang ditayangkan TV One, berita kedatangan CPC dikutip dari dua portal berita daring, merdeka.com dan antaranews.com.

Sejatinya, tak cuma PDIP yang punya hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok. Sejumlah partai Indonesia memang pernah terlibat hubungan dengan Partai Komunis itu, termasuk Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie yang merupakan pemilik TV One.

Pada 2008, Ical, sapaan akrab konglomerat itu, mengungkapkan bahwa Golkar dan Partai Komunis Tiongkok membangun sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Tiga tahun kemudian, rombongan petinggi partai berlambang pohon beringin itu pernah melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah petinggi PKC.

"Selain memenuhi undangan, kami akan detilkan peluang kerjasama antara dua partai ke depan," kata Ical saat kunjungan ke Beijing kala itu.

Tak cuma Golkar, partai lain yang tercatat menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok adalah Partai Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra.

Sementara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melakukan kajian atas pemberitaan yang disiarkan TV One terkait isu penyandingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan ancaman komunisme. Hasil kajian itu menunjukkan, TV One diduga melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik karena tidak melakukan berita yang berimbang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI bidang Isi Siaran, Idy Muzayyad, saat dihubung kompas.com, Jumat 4 Juli 2014.
"Sebenarnya, kalau bicara pelanggaran, kami sudah kaji tayangan itu dan memang ada kode etik jurnalistik tidak dipatuhi. Misalnya, tidak ada cover both sides," ungkap Idy.

Dia menjelaskan, talkshow TV One yang membahas soal ancaman komunisme tidak menampilkan pihak yang dituduhkan, seperti pengurus PDI-P. Dalam tayangan hanya ada pernyataan dari mantan Asisten Teritori KSAD, Prijanto, yang memaparkan sejumlah indikasi munculnya ancaman komunisme.

"Talkshow hanya menghadirkan narasumber dari salah satu pihak saja, apalagi itu menyangkut isu sensitif, harusnya ada pihak lain. Harusnya, yang dituduh itu harus dihadirkan," kata Idy.

Idy menyatakan, TV One sudah berulang kali melakukan pelanggaran dalam hal isi pemberitaan yang dianggap terlalu memihak dan cenderung provokatif. Stasiun televisi swasta itu bahkan sudah sempat direkomendasikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dievaluasi kembali izin siarannya. Namun, rekomendasi itu hingga kini belum dilakukan.

Terkait dengan pemberitaan soal isu komunisme yang terakhir diangkat TV One, Idy mengaku akan lebih dulu berkonsultasi dengan Dewan Pers karena sudah bersinggungan dengan masalah kode etik.

Seperti diberitakan, TV One mengangkat isu komunisme menjelang pemilihan presiden. Dalam berita Kabar Pemilu, TV One menyinggung soal kedekatan PDI-P dengan Partai Komunis Tiongkok.

Selain itu, TV One juga membuat sebuah talkshow yang dihadiri Prijanto. Dalam talkshow itu, Prijanto menyebut adanya ancaman komunisme yang disebar PDI-P dengan sejumlah indikasi. Namun, tidak ada pengurus PDI-P yang diwawancarai terkait dengan isu ini.

Atas pemberitaan ini, massa Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang terafiliasi dengan PDI-P marah besar. Mereka mendatangi kantor TV One di Yogyakarta dan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis 3 Juli 2014 dini hari.

Ketua MPR yang juga politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, menyebut pemberitaan TV One tersebut merupakan serangan yang sangat brutal. Pemberitaan tersebut dianggap provokasi yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif.

"Tindakan membohongi publik yang dilakukan pers tersebut jelas mencederai demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat," ujar Sidarto dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis kemarin.

Sidarto yang juga politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, pemberitaan TV One yang mengaitkan PDI-P dengan Komunis adalah serangan yang sangat brutal. Ia menilai TV One tidak menjaga independesinya dan mencederai jurnalisme yang seharusnya sehat dan beradab. (skj)/merdeka.com/bh